Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo meminta setiap pasangan suami istri (pasutri) di Indonesia memiliki 1 anak perempuan.

Hal tersebut dikatakan Hasto dalam acara Media Briefing Hari Keluarga Nasinal (Harganas) di Hotel Santika Semarang pada Kamis (27/6/2024).

“Kami punya target 1 perempuan rata-rata melahirkan 1 anak perempuan. Oleh karena itu BKKBN menargetkan anaknya kalau bisa 2,1 jangan hanya 2.

Karena kalau anaknya dua lebih dikit maka hampir dipastikan 1 perempuan akan melahirkan anak 1 perempuan,” ujar Hasto.

Dia menjelaskan, penurunan angka kelahiran sudah mencapai angka ideal saat ini. Ia membandingkan dengan tahun 1970 di mana angka kelahiran sangat tinggi yakni 5,6 atau satu pasangan bisa melahirkan 6-9 anak.”

Dulu angka kelahiran atau total fertility rate itu 5,6 di tahun 70. Karena waktu itu anaknya ya 6, 7, 8, 9. Nah sekarang ini 2,18,” jelas dia.

Meski begitu, angka kelahiran di sejumlah provinsi seperti NTT, Papua, Papua Barat, dan Maluku masih sangat tinggi. Sementara di Pulau Jawa angka kelahiran hanya di angka 2,0.

“Di Jawa ini sudah 2,0 sekian ya, tadi di Jabar sudah 2,00 sekian, di Jawa Tengah 2,04, di DIY 1,9, di DKI juga 1,89. Jadi ya pembangunan yang sifatnya asimetris harus disikapi. Ada wilayah lain yang seperti NTT, Papua, anaknya masih banyak. Tapi di daerah Jawa ini kan tadi rendah sekali,” imbuh dia.

Angka ini tidak sebanding dengan miliaran dolar yang dikeluarkan negara tersebut untuk mencoba membalikkan tren tersebut ketika populasi menyusut selama empat tahun berturut-turut.

Sejak 2018, Korea Selatan menjadi satu-satunya anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang memiliki angka di bawah 1.
Pemerintah Korea Selatan telah menjadikannya sebagai prioritas nasional untuk membalikkan penurunan angka kelahiran dan pada bulan Desember berjanji akan melakukan “langkah-langkah luar biasa” untuk mengatasi situasi tersebut.

Sementara itu, menjelang pemilu pada April, partai-partai politik besar di Korea Selatan berjanji akan menyediakan lebih banyak perumahan umum dan pinjaman yang lebih mudah dalam upaya membendung penurunan populasi, dengan tujuan untuk menghilangkan ketakutan akan “kepunahan nasional” seiring dengan menurunnya tingkat kesuburan.

Dilansir dari Malay Mail, Rabu, 28 Februari 2024, fokus partai-partai tersebut pada jumlah penduduk dalam rencana pemilu mereka mencerminkan meningkatnya kekhawatiran setelah pengeluaran lebih dari 360 triliun won, untuk bidang-bidang seperti subsidi penitipan anak sejak tahun 2006 gagal membalikkan rekor tingkat kesuburan yang rendah.