Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, dan turut dihadiri Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, serta 100 peserta yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi, dan lembaga keuangan.

Wawalkot Balgis menegaskan bahwa, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder secara menyeluruh.

Pihaknya menekankan bahwa, tantangan penanggulangan kemiskinan semakin kompleks dan harus dihadapi dengan formula yang tepat, kolaboratif, dan berkelanjutan.

“Kali ini ada rapat koordinasi TKPK Kota Pekalongan. Untuk menanggulangi kemiskinan ini, Pemkot Pekalongan tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan peran semua stakeholder baik pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, hingga lembaga keuangan,” terangnya.

Menurut Balgis, tim TKPK ini terdiri dari orang-orang terpilih yang kami harapkan mampu merumuskan formula terbaik untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekalongan.

Ia mengungkapkan bahwa, selama ini Pemkot telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor, mulai ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan.

Pada perubahan anggaran tahun berjalan saja, alokasi mencapai sekitar Rp67 miliar. Namun demikian, ia mengakui bahwa, penurunan angka kemiskinan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

“Anggarannya sangat besar, tapi penurunannya masih nol koma sekian digit. Bahkan setelah direview oleh tim peneliti UIN Gusdur, capaian tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran,” ungkapnya.

Ia melihat masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan dana, tetapi juga pendampingan menyeluruh, edukasi, dan motivasi agar mereka mampu keluar dari kemiskinan.

“Perubahan itu harus datang dari diri mereka sendiri, dan pemerintah hadir untuk mendorong perubahan tersebut,” imbuhnya.

Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menjelaskan bahwa, rakor TKPK kali ini menghadirkan narasumber dari tim peneliti UIN Gusdur Pekalongan.

Para peneliti tersebut telah melakukan riset bersama Bapperida Kota Pekalongan untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2025 hingga triwulan ketiga.

“Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, serta memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui rapat ini, TKPK dapat menentukan prioritas program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa, tantangan tahun depan tidak mudah, mengingat pada 2026 Pemkot Pekalongan akan mengalami keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Kendati demikian, Andrianto optimistis upaya penanggulangan kemiskinan tetap dapat dijalankan secara maksimal melalui strategi yang lebih fokus dan kolaboratif.

“Walaupun anggaran terbatas, kami berharap semangat teman-teman TKPK tidak berkurang. Kami ingin langkah-langkah yang ditempuh tetap mampu menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konsisten,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andrianto juga mengapresiasi kinerja TKPK Kota Pekalongan yang pada penilaian tingkat Provinsi Jawa Tengah berhasil menempati posisi peringkat ketiga dengan kategori Sangat Baik, setelah Kota Semarang dan Kabupaten Pati.

“Ini pencapaian yang membanggakan. Ke depan kami berharap kinerja terus meningkat, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting. Kami ingin Kota Pekalongan semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Melalui forum rakor ini, dirinya menegaskan bahwa, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan sosial, namun membutuhkan pendekatan multidimensi dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kami berharap berbagai masukan hasil riset, evaluasi program, dan diskusi lintas sektor dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin,” tukasnya. (em-aha)

Menurut dia, tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen berdasarkan data tahun 2023 ke angka 6,5 sanpai 7,5 persen.

“Berarti masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target RPJMN. Jujur ya, saya tidak terlalu optimis bisa mencapai target itu,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Dia memaparkan, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa penurunan angka kemiskinan per tahunnya hanya berada di kisaran 0,3 sampai 0,5 persen.

Oleh sebab itu Muhadjir menilai, target menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen ke 7,5 persen dalam satu tahun sulit dilakukan.

Begitu juga dengan target kemiskinan nol persen pada 2024 akan sulit dicapai walau kemiskinan ekstrem pada 2023 sudah berada di angka 1,12 persen.

Namun, Muhadjir optimistis angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga di bawah 0,5 persen karena ada penurunannya pada 2022 ke 20223 cukup signifikan dari 1,12 persen menjadi 0,9 persen.

“Di tahun 2023 posisinya sudah 1,12, turun 0,9 persen dibandingkan tahun 2022. Kalau kita asumsikan, turunnya separuh saja misalnya 0,5 persen saja itu pasti sudah di bawah 1 persen,” jelas Muhadjir.

Kata Muhadjir, salah satu tantangan mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah beragamnya penyebab kemiskinan di masing-masing daerah.

Sementara, saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan yang seragam untuk mengatasi masalah kemiskinan di banyak daerah.

“Bervariasi sekali penyebabnya. Jadi, tidak bisa satu aturan digunakan untuk semua. Harus ada pendekatan partikularistik,” ujar Muhadjir. (*)

JAKARTA, Eranasional.com- Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu lalu baru disampaikan,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara luring dan daring di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09).

Realisasi APBD hingga saat ini berada di angka 47 persen. Padahal menurut Presiden, kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, Presiden mendorong pemda menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM, yaitu dana transfer umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kalau kita lihat posisi per hari ini, dana 2 persen dana transfer umum itu masih kira-kira Rp2,17 triliun kemudian belanja tidak terduga Rp16,4 (triliun) baru digunakan Rp6,5 triliun. Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Presiden.

CIREBON – Dinas Sosial Kabupaten Cirebon berencana akan melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu dilakukan karena meningkatnya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Cirebon yang mencapai 70 persen 1.653.192 jiwa dari jumlah total penduduk di daerah tersebut, yakni 2,2 juta jiwa.

Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, belum lama ini pihaknya telah menerima surat terbaru dari Kementrian Sosial per tanggal 18 September lalu, yang menunjukan perkembangan data kemiskinan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya harus melakukan verval data, dalam kurun waktu selama dua bulan. Terlebih, kata dia, data yang telah dirilis Kemensos dalam bentuk surat maupun SK, merupakan data valid.

Oleh karena itu, Iis meminta pemerintah daerah melalui APBD agar lebih memihak terhadap kesejahteraan rakyat. Dinas Sosial, kata dia, hanya diberikan slot anggaran senilai Rp 5 milyar dibawah dinas non tekhnis yang mencapai angka Rp 8 milyar.

Masing-masing pihak terkait pun, lanjut Iis, Sekda, BKAD, dan Bappelitbangda sudah merapatkan hal itu. Namun sayangnya, anggaran tahun ini sudah ditetapkan melalui rapat paripurna di DPRD dan anggaran untuk verval tidak termasuk didalamnya.

“Untuk melakukan verval data diperlukan anggaran tidak kurang dari 3 milyar. Ya silahkan fikirkan darimana uangnya,” ujar Iis, Selasa (5/10/2021).

Iis menjelaskan, peningkatan angka kemiskinan tersebut terjadi selama berlangsungnya pandemi covid-19. 31 Agustus lalu, lanjut Iis, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kemensos di angka 1.583.016 jiwa yang terdiri dari jumlah rumah tangga sebanyak 417.401, penerima program BPNT 182.839, dan PKH sebanyak 99.728.

Sedangkan, untuk penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 1.635.565 jiwa, yang terdiri dari DTKS BPJS sebanyak 820.218 dan non-DTKS sebanyak 136.262 jiwa.

Namun, tambah Iis, untuk penerima bantuan non-DTKS akan di verval. “Kalau terbukti maka akan di coret, kalau diakomodir sisa kuota ada 107.084 jiwa. Tapi kami menerima kabar BPJS di nonaktifkan jumlahnya 114.850 jiwa. Bisa saja karena NIK tidak valid, meninggal atau pindah. Maka kami akan melakukan verval untuk 251.112 jiwa,” pungkasnya. (Joni)