JAKARTA, Eranasional.com – PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kembali menegaskan ajang Formula E 2023 tidak menggunakan APBD DKI Jakarta seperti tahun 2022. Meski begitu, Pemprov DKI menyatakan tetap memberikan dukungan moral untuk ajang balap mobil listrik internasional tersebut.

VP Corporate Secretary JakPro Syachrial Syarif mengatakan ajang Jakarta E-Prix 2023 telah medapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian perlombaan balap mobil listrik ini murni menerapkan skema kerja sama bussines to bussines (B2B) sehingga tak menggunakan anggaran daerah.

“Oleh karena itu, penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2023 dapat dipastikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta,” tegas Syachrial, Senin (15/5/2023).

Kendati begitu, Syachrial menyebut Pemprov DKI tetap memberikan dukungan moral untuk Formula E Jakarta 2023 ini. Mengingat, perhelatan ini diyakini bisa membawa nama baik Jakarta maupun Indonesia.

“Meskipun demikian, JakPro menegaskan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan dukungannya secara moral, karena ini merupakan ajang internasional. Perhelatan yang membawa nama Jakarta dan Indonesia, dimana kesuksesan event ini adalah kesuksesan Jakarta untuk Indonesia,” ujarnya.

JakPro kemudian menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun moral. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, serta BUMN dan BUMD.

Pihak Jakpro pun turut menegaskan Kejuaraan Dunia ABB FIA Formula E di Jakarta mendatang merupakan hajat bangsa Indonesia. “Persiapan keseluruhan Jakarta E- Prix 2023 hampir mencapai 100 persen,” jelas Syachrial.

Nantinya sirkuit Formula E akan dilengkapi oleh Giant LED Screen Watch bagi para penonton. Selain itu, para pemilik tiket dari berbagai kategori juga dapat menikmati pertunjukan musik secara langsung, serta mencicipi berbagai makanan di public food and beverage.

Sederet artis papan atas Indonesia dan mancanegara yang akan mewarnai gelaran Jakarta E-Prix 2023 pada 3-4 Juni mendatang, yaitu Lyodra, Ari Lasso, Lea Simanjuntak, Slank, Dj Sergio dan Alan Walker.

JAKARTA, Eranasional.com – PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan mencari sumber pendanaan lain untuk penyelenggaran ajang Formula E 2023. Tidak akan menggunakan dana APBD DKI.

“Iya, kami tidak akan menggunakan dana dari APBD,” kata VP Corporate Secretary Jakpro, Syachrial Syarif, Minggu (15/1/2023).

Dia juga memastikan pihaknya akan menerapkan skema Business to Business (B2B) dengan mengandalkan sponsorship untuk pembiayaan Formula E 2023.

“Penyelenggaraan Formula E tahun ini akan dilakukan dengan B2B, dengan mengandalkan sponsorship,” tuturnya.

Ketua DPRD DKI Larang Gunakan Dana APBD

Keputusan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) itu sejalan dengan permintaan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Politisi PDIP itu mewanti-wanti jangan Sampai ajang balapan mobil listrik itu kembali menggunakan APBD DKI.

“APBD tidak boleh disentuh lagi untuk keperluan Formula E,” tegas Prasetyo, Minggu (15/1/2023).

Dia menekankan sejak awal, kerja sama penyelanggaraan Formula E antara Jakpro dengan FIA berbentuk B2B. Karena itulah, dia mempersilakan Jakpro mencari alternative pendanaan selain APBD.

“Enggak boleh gunakan APBD lagi. kan B2B,” ujarnya.

Sebagai informasi, FIA Formula E telah merilis kalender balap musim kesembilan tahun 2023. Formula E di Jakarta akan digelar selama dua hari, yaitu 3-4 Juni 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) akan dimasukkan dalam dua pos anggaran yang berbeda. Keduanya, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Sebagai informasi, pengadaan alat kesehatan (alkes) yang anggarannya akan dimasukkan dalam dua pos itu senilai Rp220,8 miliar.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria awalnya menganjurkan anggaran pengadaan alkes itu dimasukkan ke dalam APBD-P DKI 2023.

“Ini alat-alat yang anggarannya dicoret kan diperlukan. Saya anjurkan dimasukkan kembali di APBD-P, bisa enggak?” tanya Iman saat Komisi E menggelar rapat dengan agenda membahas hasil evaluasi APBD DKI 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

Menjawab pertanyaan ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto menyebutkan, anggaran pengadaan alat kesehatan itu bisa dialokasikan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA).

Namun, Uus menyebutkan, bisa jadi tak semua RSUD di Jakarta memiliki SiLPA. “Secara prinsip, penggunaan anggaran fleksibel menggunakan SiLPA yang ada di BLUD. Silakan diproses sesuai ketentuan. Jadi enggak masuk di APBD 2023. Tapi tidak semua rumah sakit punya SiLPA, bagi yang punya nanti kami anjurkan digunakan untuk belanja alat-alat yang tidak diakomodasi,” jelas Uus.

Untuk diketahui, anggaran pengadaan alkes tidak bisa dicantumkan dalam APBD DKI 2023 berdasarkan evaluasi Kemendagri.

Dalam evaluasi itu, anggaran yang tak tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) atau Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak masuk APBD.

Anggaran pengadaan alkes tersebut tak tercantum dalam RKPD/KUA-PPAS. Karena itu, anggaran senilai Rp220,8 miliar itu dicoret dari APBD DKI 2023.