Pernyataan itu disampaikan Bendahara Negara usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang Rp6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

“Untuk bencana anggarannya sejauh ini sudah cukup. Sudah ada anggarannya. Tak perlu memindahkan anggaran MBG,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, total anggaran untuk pemulihan tiga wilayah itu dari dampak bencana, termasuk untuk perbaikan seluruh infrastrukturnya sudah disiapkan senilai Rp 60 triliun.

Nominal dana itu, ia sebut berasal dari seluruh anggaran yang dimiliki pemerintah mulai tahun ini.

Penerimaan dari sisi pajak, ia pastikan masih terus masuk sebelum tutup tahun anggaran 2025, selain itu masih banyak kementerian atau lembaga yang belum mampu menghabiskan 100% pagu anggaran yang sudah dirancang sejak awal tahun.

“Pokoknya sudah cukup Rp 60 triliun kita sediakan, sedangkan yang ada sekarang baru Rp 51 triliun permintaannya kira-kira, perkiraan kasarnya kan. Jadi cukup, kita tidak akan ganggu MBG-nya,” ujar Purbaya.

Sebagai informasi hingga 15 Desember 2025 anggaran MBG baru terserap Rp 52,9 triliun. Nilai itu setara 74,6% dari pagu yang telah disediakan dalam APBN 2025 senilai Rp 71 triliun.

Total anggaran yan dikucurkan dalam program MBG itu telah dinikmati oleh 50,7 juta penerima yang targetnya sebanyak 82,9 juta.

Pembagian MBG yang telah menyerap anggaran dari APBN 2025 ini telah dilakukan melalui 17..555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menyerap 741.985 pekerja.

Kontribusi signifikan juga datang dari sektor kepabeanan dan cukai. Hingga November 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% dari Outlook (Lapsem), tumbuh 4,5% secara tahunan.

Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan bea keluar dan cukai.

“Bea masuk terealisasi Rp44,9 triliun atau 84,9% dari target APBN, meskipun terkontraksi 5,8% (yoy) akibat penurunan bea masuk komoditas pangan dan utilisasi fasilitas free trade agreement (FTA),” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sebaliknya, bea keluar menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi Rp26,3 triliun atau 589,0% dari target APBN, tumbuh 52,2% (yoy).

Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp198,2 triliun atau 81,2% dari target APBN, tumbuh 2,8% (yoy), di tengah penurunan produksi hasil tembakau menjadi 285 miliar batang.

“Kenaikan harga CPO, peningkatan volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga menjadi faktor utama pendorong kinerja bea keluar,” jelas Budi.

Kemudian, dikatakan dia, dari sektor pengawasan, hingga November 2025, Bea Cukai telah melakukan 17.641 penindakan rokok ilegal dan 1.730 penindakan narkotika.

Hasil penindakan terhadap rokok ilegal mencapai sekitar 1 miliar batang atau meningkat 34,9% secara tahunan, yang didominasi jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Sementara itu, penindakan narkotika mampu menindak barang bukti seberat 18,3 ton atau melonjak 157,4% (yoy), dengan dominasi ganja dan sabu.

“Pengawasan merupakan bagian dari komitmen melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional dari peredaran barang ilegal. Seluruh capaian ini mencerminkan sinergi yang semakin kuat antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” tegas Budi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kinerja APBN, khususnya di sektor kepabeanan dan cukai.

“Kepatuhan pengguna jasa, dukungan dunia usaha, serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan APBN. Sinergi inilah yang membuat APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Budi.

Sebelumnya pemerintah memastikan APBN hadir dan bekerja nyata melalui fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, serta melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial.

Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2025 yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa prospek ekonomi global tahun 2025 masih relatif resilien, meskipun terdapat dinamika tensi dagang global. Selain itu, kebijakan pelonggaran moneter global turut memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN hingga 30 November 2025 menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% dari Outlook (Lapsem), sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari Outlook.

Secara total, Purbaya mencatat, kini nilai anggaran K/L yang sudah dikembalikan kepadanya mencapai Rp 4,5 triliun.

“Artinya ada kenaikan Rp 1 triliun dari total anggaran yang sebelumnya dia sebut pada pertengahan November 2025 sebesar Rp 3,5 triliun. Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya,” ujar Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12).

Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat kekayaan APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun

“Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan budget ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit),” imbuhnya.

Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh karena itu, pede defisit akan tetap terjaga meskipun penerimaan tidak maksimal.

“Begini, setiap tahun gak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya),” terangnya.

Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam Outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall pada tahun ini.

Nilai anggaran yang harusnya dibelanjakan malah dikembalikan sebelum tutup pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp3,5 triliun secara total.

Sang Bendahara Negara masih mempelajari bagaimana serapan belanja K/L di sisa tahun 2025. Purbaya menyebut beberapa di antaranya masih mengejar realisasi anggaran sesuai rencana awal.

“Ada juga beberapa (K/L) yang sudah nyerah, mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

Namun, ia enggan membocorkan K/L mana yang sudah menyerah membelanjakan anggaran tahun ini.

Masalah penyerapan anggaran, menurut Purbaya, saat ini sudah dipantau Satgas Percepatan Program Strategi Pemerintah (P2SP). Satgas tersebut baru diluncurkan pada Rabu (22/10) oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia mengatakan anak buahnya, yakni Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti juga masuk dalam jajaran satuan tugas tersebut.

“Itu yang me-monitor penyerapan anggaran, memang sudah dialihkan ke sana. Jadi, gak ada isu. Nanti mereka yang ngerjain, satgas tersebut yang berfungsi, bukan saya lagi. Saya ngerjain yang lain, kan banyak (tugas menteri keuangan),” tandas Menkeu.

Hal itu diungkapkan Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto.

“Implementasi program makan siang dan susu gratis akan dilakukan secara bertahap,” kata Airlangga di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Februari 2024.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, TKN mengestimasi program makan siang gratis akan menelan anggaran sebesar Rp400 triliun. Meski begitu, pemerintah tidak akan langsung menganggarkan dana sebesar itu untuk mewujudkan program makan siang gratis.

Katanya, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sedang dibahas sebagai landasan APBN 2025.

Dibahas di Sidang Paripurna Kabinet

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pada sidang paripurna, Senin ini belum dibahas secara detail program makan siang gratis dan susu gratis.

“Tadi, ada pembahasan soal program makan siang gratis. Karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut dia, program unggulan Prabowo-Gibran itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik.

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis. Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.