Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

“Posisi defisit APBN tercatat mencapai Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Posisi fiskal tetap terkendali didorong oleh pertumbuhan pendapatan negara sebesar 9,5 persen serta akselerasi belanja yang mencapai Rp227,3 triliun,” ujar Menkeu Purbaya.

Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB. Purbaya menyampaikan posisi defisit masih berada dalam batas perencanaan fiskal pemerintah.

Purbaya menjelaskan, defisit anggaran didorong oleh pendapatan negara per akhir Januari 2026 yang baru terkumpul sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Meski begitu, pendapatan negara di awal 2026 tercatat naik 9,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp157,8 triliun.

Jika dirinci, penerimaan pajak per 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp116,2 triliun atau 4,9 persen dari target APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai pada periode yang sama tercatat baru mencapai Rp22,6 triliun atau 6,7 persen dari target sebesar Rp336,0 triliun.

“Kalau Anda lihat tuh, pertumbuhan [penerimaan] pajak di bulan Januari tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi atau ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap, ke depan ini akan berlanjut terus,” tukas Menkeu Purbaya.

Belanja Negara Per Akhir Januari

Di sisi lain, belanja negara per akhir Januari mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja negara tersebut mengalami pertumbuhan hingga 25,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp180 triliun.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat per 31 Januari 2026 tercatat mencapai Rp131,9 triliun, melonjak 53 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang sebesar Rp86,0 triliun. Kemudian, transfer ke Daerah (TKD) per akhir Januari 2026 sudah terealisasi sebesar Rp95,3 triliun atau 13,8 persen dari target Rp693,0 triliun.

Primer per 31 Januari 2026

Sementara itu, keseimbangan primer per 31 Januari 2026 tercatat minus Rp4,2 triliun atau 4,6 persen dari target sebesar negatif Rp89,7 triliun. Kemudian, pembiayaan anggaran pada periode yang sama tercatat Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.

“Secara keseluruhan APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum ekonomi nasional tahun 2026,” tandaa Menkeu Purbaya.

Menurut Menkeu Purbaya, keputusan DS justru akan mendatangkan penyesalan dalam 20 tahun ke depan, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan melesat tajam dan menjadi jauh lebih baik dari kondisi saat ini.

“Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan Warga Negara Indonesia (WNI). Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” ucap Menkeu Purbaya, dalam pembukaan Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya juga menyayangkan suami Dwi Sasetningtyas, Arya Iwantoro yang belum menyelesaikan pengabdiannya sebagai syarat LPDP.

Setuju Akan Kembalikan Uangnya

Adapun, LPDP sudah berbicara kepada Arya Iwantoro. Menurut Purbaya, Arya Iwantoro sudah setuju untuk mengembalikan uang beasiswa LPDP termasuk bunganya.

“Jadi kami akan menegakkan aturan LPD sehingga bersangkutan menyelesaikan kewajiban,” kata Menkeu Purbaya

Tindakan DS Tidak Mencerminkan 

Sementara itu, sebelumnya LPDP menilai bahwa tindakan DS tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan kepada para penerima beasiswa. Bahkan, LPDP juga menyayangkan sikap DS.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” tulis LPDP dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun media sosial X, Jumat (20/2/2026) malam.

LPDP menegaskan bahwa setiap awardee dan alumni memiliki kewajiban untuk menjalankan masa pengabdian dengan berkontribusi di Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku selama dua kali masa studi ditambah satu tahun, sesuai ketentuan yang berlaku dalam kontrak beasiswa.

Dalam kasus DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusinya adalah lima tahun.

“Saudari DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan,” tandas LPDP.