Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 2.730 personel tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI maupun Pemda DKI Jakarta.

“Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR,” tuturnya.

Sebanyak 2.730 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Aksi Bersama Desa Jilid IV di depan gedung DPR/MPR, Selasa (6/2/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 2.730 personel tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI maupun Pemda DKI Jakarta.

“Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR,” tuturnya.

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Setelah memblokir jalan, massa melanjutkan aksinya dengan membakar sejumlah atribut aksi di depan gerbang DPR RI.

Sebagai informasi, protes tersebut merupakan bentuk kekecewaan massa karena tidak ada perwakilan anggota dewan yang keluar untuk menemui dan berdialog. Massa mendesak DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dianugerahi penghargaan sebagai tokoh nasional penggerak desa.

Megawati yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Nasional Penggerak Gotong Royong Desa. Sementara, Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Nasional Penggerak Kemandirian Desa.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Tokoh Nasional Penggerak Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Tokoh Nasional Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa, dan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko sebagai Tokoh Nasional Pejuang Undang-Undang Desa.

Ketua Apdesi Surta Wijaya mengatakan kehadiran Megawati dalam acara tersebut bukan sebagai Ketua Umum PDIP, melainkan Kepala BPIP.

“Beliau (Megawati) dihadirkan, kepala BPIP, kajian Pancasila. Jadi hadirnya bukan sebagai ketua partai, tapi sebagai Kepala BPIP,” kata Surta di lokasi acara HUT ke-9 UU Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023).

Surta mengatakan Apdesi telah meneken memorandum of Understanding (MoU) dengan BPIP bahwa kepala desa harus mendapatkan bimbingan terkait Pancasila.

“Kita MoU sudah dengan BPIP bahwa kepala desa harus ada bimbingan teknik (bimtek) tentang Pancasila. Karena saya lihat sosialisasi Pancasila, jangan-jangan anak SMA ada yang tidak hapal Pancasila. Ini kan harus direalisasikan dan disosialisasikan dan itu dimulai dari leadership kepala desa. Jadi kita MOU dengan BPIP,” ujarnya.

Sekadar informasi, Kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan GBK Senayan dalam rangka HUT ke-9 UU Desa. Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh mendapatkan penghargaan.

JAKARTA, Eranasional.com – Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Alasannya, Abdul Halim kerap membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataannya.

“Tentu kita sudah mengevaluasi, mengikuti rekam jejaknya. Kita menilai bahwa apa yang dilakukan Mendes PDTT selama ini lebih banyak bernuansa politis. Pernyataan-pernyataannya juga lebih banyak menimbulkan kegaduhan,” kata Wakil ketua umum DPP Apdesi Sunan Bukhari di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Salah satu contohnya saat muncul wacana perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Dia menilai Mendes Abdul Halim Iskandar tidak memahami substansi dari Undang-Undang Desa.

“Dalam pandangan kami, Bapak Halim Iskandar tidak memahami substansi UU Desa secara mendalam, dengan senantiasa memojokkan kepala desa dalam setiap pernyataan, melemparkan wacana yang meresahkan serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak sesuai harapan dari kepala desa, BPD, dan perangkat,” ujarnya.

Sunan menilai Halim Iskandar tidak menempatkan perangkat desa sebagai lembaga utama membangun desa. Dalam hal ini, menempatkan perangkat desa sebagai objek yang harus menerima kebijakan Pemerintah Pusat.

“Fungsi supervisi, mendampingi, dan melayani pemerintahan desa tidak dilakukan. Bapak Halim Iskandar menganggap pemerintahan desa adalah objek yang harus menerima apa pun kebijakan dari Kementerian Desa,” jelas dia.

Kata dia lagi, Kementerian Desa PDTT juga tidak merespons keluhan yang ada di desa. “Tidak ada upaya dan langkah serius sebagai Menteri Desa mendengarkan keluhan, persoalan yang dialami oleh pemerintahan desa. Persoalan strategis yang dirasakan desa, selama ini hanya selesai saat kami meminta ke Presiden, kepada Menteri Desa tidak ada respons dan langkah-langkah serius,” ungkap Sunan.

Dengan catatan tersebut, Apdesi bersama Asosiasi Badan Permusyawarahan Desa Nasional (DPP Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) meminta Presiden Jokowi mencopot Abdul Halim Iskandar dari jabatan Mendes PDTT.

“Meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi atau mengganti Menteri Desa,” tegasnya.

BREBES, Eranasional.com- Ratusan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Brebes, Kamis (20/10/2022).

Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya penolakan terhadap rekomendasi nomer : 094/B/DPP-APDESI/X/2020 yang dilakukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Menurut Sekretaris Umum PPDI Kabupaten Brebes Khamim, keputusan tersebut jelas sangat merugikan pihaknya (Perangkat Desa).

“Terutama pada poin nomer 4 yang menyatakan bahwa masa jabatan perangkat Desa sama dengan masa jabatan Kepala Desa, “jelas Khamim.

Hal tersebut, menurut Khamim, tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Dimana masa jabatan perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun, kami mohon kepada pihak-pihak terkait untuk meluruskan atau mencabut rekomendasi dari APDESI tersebut secara tertulis, apabila tidak bisa maka kami minta untuk organisasi APDESI supaya dibubarkan, “tegasnya.

Sementara aksi tersebut disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes Wurja, Komisi I Moh Rizki Ubaidilah serta Sekretaris Daerah Djoko Gunawan, kemudian mereka menandatangani surat pernyataan penolakan.

” Misal nanti jabatan perangkat Desa disamakan dengan masa jabatan Kepala Desa itu nantinya Desa akan kedodoran adminstrasinya, setiap Kepala Desa baru perangkat ganti baru, sudah barang tentu adminstrasi tidak akan mampu, “kata Wurja.

Anggota DPRD yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 periode ini juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menandatangi surat penolakan.

“Untuk selanjutnya kami akan bersurat ke Mendagri, “pungkasnya. (Olam)

Eranasional.com – Pengurus Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Sukabumi mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat yang terletak di Kompleks Gelanggang Olahraga Cisaat, Selasa (28/4/2020).

Rombongan para kepala desa yang dipimpin Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, H. Deden Deni Wahyudin itu mempertanyakan karut marut data penerima bantuan sosial (bansos). Mereka menilai, data penerima bansos tidak valid dan tidak tepat sasaran.

Deden yang sehari-hari menjabat Kepala Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak dan rekan-rekannya diterima oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri bersama Ketua DPRD Yudha Sukmagara. Tampak pula Asisten Pemerintahan Ade Setiawan, Kepala Dinsos Teja Sumirat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tendi Hendrayana.

Di hadapan para pejabat yang hadir di aula Dinsos Kabupaten Sukabumi, Deden menyampaikan, data penerima bansos dari Badan Pusat Statistik (BPS) kurang valid dibandingkan fakta di lapangan.

“Kami menuntut kewenangan agar pendataan penerima bansos bisa dilakukan dan diputuskan oleh desa,” ujar Deden.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, Ojang Sopandi mendesak Pemkab Sukabumi menunda penyaluran bansos dari Gubernur Jabar sebelum dilakukan perbaikan data penerima. Ojang yang sehari-hari menjabat Kades Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes juga mengusulkan pembagian bansos dari pusat, provinsi, dan pemda dilakukan secara serempak.

Atas usulan dan desakan Apdesi itu, Yudha Sukmagara yang mewakili DPRD menyepakatinya. Dia setuju pembagian bansos dari provinsi bagi warga terdampak Covid-19 harus diawali dengan pemutakhiran data agar tidak menimbulkan permasalahan.

Senada dengan Yudha, Sekda Iyos juga mengamini usulan Apdesi. Iyos menilai, usulan para kepala desa itu logis karena kenyataannya  data penerima bansos dari provinsi tumpang tindih dengan data penerima bansos lainnya. Karena itu, pihaknya telah bersepakat dengan Pos Indonesia untuk menunda penyaluran bansos dari gubernur.

“Sebaiknya antara desa, kabupaten, dan provinsi berbagi peran agar bansos dari masing-masing sumber tidak tumpang tindih dan untuk mencegah tidak tepat sasaran. Nanti data itu disepakati bersama agar dalam penyalurannya sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat,” ujar Iyos.

Turut hadir dalam acara penyampaian pendapat bantuan sosial ke dinas sosial kabupaten sukabumi Ma’mun S.Fil Ketua Apdesi Kec. Kalapanunggal. (*/dadang/Red)