Forum yang mengumpulkan seluruh wali kota se-Indonesia tersebut berlangsung di Grand City Convention dan Exhibition, Kota Surabaya, Jumat (9/5/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan bahwa APEKSI menjadi ajang strategis bagi para wali kota di Indonesia untuk merumuskan arah kebijakan serta memperkuat peran pemerintah kota dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang tercermin pada forum ini harus menjadi landasan utama di dalam mendorong pemerataan pembangunan antar kota di seluruh Indonesia.

“Secara garis besar, melalui forum ini kita berharap akan lahir berbagai upaya dan penguatan kewenangan bagi pemerintah kota. Tujuannya adalah agar pembangunan di daerah tetap dapat berjalan secara optimal,” ujar wali kota yang akrab disapa Appi itu.

Pada kesempatan tersebut, Munafri turut didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Kehadiran keduanya bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-pemerintah kota, sekaligus menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi dan berbagi inovasi dari masing-masing daerah.

Ajang ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antar pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Appi pun menegaskan komitmennya untuk merealisasikan berbagai program strategis di Kota Makassar, sekaligus mendorong konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

“APEKSI ini sangat bagus karena mendorong kolaborasi antar daerah, sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan bersama antara satu kota dengan kota lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk membahas sejumlah rekomendasi yang berasal dari berbagai wilayah, khususnya daerah perkotaan.

Adapun rekomendasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) VI Indonesia Timur, yaitu pertama mengusulkan agar pemerintah memperluas akses pembiayaan, pasar, pendampingan, dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta memperluas jangkauan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

Kedua, mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan peran dana sosial syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Serta ketiga adalah mengembalikan keberadaan dana Kelurahan.

Appi berpendapat persoalan yang dihadapi setiap daerah pada dasarnya mempunyai kesamaan. Karena itu, jika diajukan secara terpisah, dampaknya tidak akan sekuat jika disampaikan secara kolektif.

“Sehingga Ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Tentu juga menambah kita punya khasanah dan bagaimana proses melaksanakan pemerintahan di kota berjalan,” tutup Appi.

Diketahui, sebanyak 98 wali kota anggota APEKSI mengikuti Munas VII yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, 6-10 Mei 2025.

Penetapan ini berlangsung usai Pembukaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III APEKSI yang digelar di Hotel Santika, Kota Pekalongan, pada Kamis, (24/4/2025).

Pengukuhan Mas Aaf itu ditandai dengan penyerahan bendera pataka APEKSI oleh Ketua Umum APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam kepengurusan baru ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Prihatin didapuk sebagai Wakil Ketua Komwil III APEKSI.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, APEKSI bukanlah wadah untuk berkompetisi, melainkan forum kolaboratif antar pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, terutama menyangkut berbagai isu nasional yang seringkali tidak serta-merta bisa diimplementasikan di tingkat kota.

“Banyak kebijakan nasional yang dirancang secara top-down, namun dalam pelaksanaannya di daerah, sering kali kita harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik lokal,” ujar Aaf.

Menurutnya, disinilah peran APEKSI sebagai jembatan komunikasi dan kerja sama antar pemerintah kota menjadi sangat penting. Forum-forum yang diselenggarakan APEKSI diharapkan dapat menjadi wadah diskusi strategis sekaligus ruang bertukar gagasan dan praktik baik antar daerah.

Salah satu agenda penting ke depan adalah pertemuan APEKSI nasional yang akan berlangsung di Surabaya pada 6–10 Mei 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan di Bogor.

“Semoga seluruh rangkaian forum APEKSI mendatang berjalan lancar dan sukses. Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas antarpemerintah kota serta mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Aaf juga mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Komwil III APEKSI untuk terus menjaga kekompakan, membuka ruang dialog yang konstruktif, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

“Mulai dari kemiskinan, permasalahan sampah, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga dampak perubahan iklim,” tegasnya.

Muskomwil III APEKSI di Kota Pekalongan ini sendiri diikuti oleh para wali kota serta perwakilan dari sejumlah kota anggota Komwil III yang meliputi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), DKI Jakarta dan Banten.

Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga dimanfaatkan untuk merumuskan rencana kerja Komwil III APEKSI dalam lima tahun mendatang.

“Dengan amanah baru yang diemban ini, Saya optimistis bahwa kolaborasi dan sinergi yang dibangun melalui APEKSI akan menjadi kekuatan besar dalam memajukan kota-kota di Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (em-aha)

Acara ini akan dihadiri oleh 25 Wali Kota beserta jajaran pemerintahan dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, dan Banten.

Hal ini disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, Sabtu (22/3/2025). Ia menuturkan bahwa kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan potensi Kota Pekalongan di berbagai sektor.

“Kami bersyukur dan bangga karena Kota Pekalongan dipercaya menjadi tuan rumah APEKSI Korwil III. Ini adalah momentum penting untuk menampilkan kemajuan kota kita, khususnya dalam sektor ekonomi, industri kreatif, dan pariwisata,” terang Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf.

Selain menjadi forum diskusi kebijakan strategis antar-pemerintah kota, pertemuan ini juga akan menjadi ajang promosi daerah, memperkuat jaringan kerja sama, serta meningkatkan daya saing perkotaan di tingkat nasional.

Ia mendorong agar peserta dapat sekaligus melihat potensi unggulan Kota Pekalongan, termasuk industri batik dan sektor ekonomi kreatif lainnya.

Sehingga acara ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah kota, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.

Dengan persiapan yang matang, ia berharap dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan pengalaman berkesan bagi seluruh peserta APEKSI.

“Semoga APEKSI ini menjadi wadah agar program pemerintah kota di seluruh Indonesia dapat bersinergi, saling mendukung dan melengkapi untuk kemajuan,” tutupnya.

Sebelumnya APEKSI Korwil III dilaksanakan di Kota Depok pada bulan Mei 2024 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APEKSI Tahun 2024 berlangsung di Balikpapan. (em-aha)

Rakerkomwil membahas Isu Strategi Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas 2045.

Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut diselenggarakan di Ballroom Margo Hotel dan menghadirkan tiga narasumber yang ahli di bidangnya.

Masing-masing narasumber menyampaikan beberapa materi terkait pengentasan permasalahan perkotaan.

Pertama, Hendricus Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang menyampaikan tentang Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan.

Kedua, Sonny Harry B Harmadi sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Statistik Sosial Forum Masyarakat Statistis yang menyampaikan materi terkait Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.

Dan yang terakhir Maliki dari Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) yang juga menyampaikan materi Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.

Dalam paparan, Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan target mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Terdapat tiga hal pokok yang menjadi acuan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Pemerintah kota harus mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui hard skills, soft skills, social skills, mendorong pendidikan berbasis HOTS, gizi penduduk yang berkualitas, dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Maliki menyampaikan, terdapat beberapa isu kebijakan kependudukan Indonesia 2045.

Diantaranya dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, menutup kesenjangan ketertinggalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menunjang penuaan penduduk.

“Juga dilakukan dengan mendorong perpindahan penduduk yang merata, pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan, dan care economy untuk pembangunan inklusif,” tutupnya. []

Munaslub ini mengangkat “Konsistensi di Masa Transisi” pada 14-15 Desember 2023 di Kota Bogor.

Munaslub telah disampaikan pada Rakernas XVI APEKSI 2023 di Kota Makassar dan disepakati pada Rapat Pengurus pada 4 Oktober 2023 di Kota Ternate dalam rangkaian Sarasehan Istri Wali Kota 2023.

Munaslub memilih ketua dewan pengurus yang baru, selepas masa jabatan Bima Arya, di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jumat 15 Desember 2023.

Munaslub APEKSI dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang menyampaikan terkait pentingnya setiap kota memiliki perencanaan besar bagi tata kota.

“Desain kota harus disiapkan dari sekarang, setiap kota harus memikiki rencana kotanya masing-masing, sesuai dengan keunggulan masing-masing, memiliki desain arsitektur kota, dan detail engineering design,” ungkap Jokowi dalam sambutannya.

MAKASSAR, Eranasional.com – Tiga Bakal Calon Presiden (Bacapres) bakal hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Se- Indonesia (APEKSI) di Kota Makassar.

Hal itu dibenarkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto selaku tuan rumah Rakernas XVI APEKSI, Senin (10/7/2023).

“Iya, APEKSI yang mengundang. Sudah terkonfirmasi tiga Bacapres Pemilu 2024 akan hadir dalam Rakernas XVI APEKSI di Kota Makassar,” kata pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini.

Kehadiran tiga Bacapres itu untuk mensinergikan program-program Rakernas XVI APEKSI.

“Terkonfirmasi ketiga Bacapres akan datang tanggal 13 Juli 2023, dimana sebelumnya dijadwalnya di tanggal 12 Juli 2023. Jadinya tanggal 13 Juli 2023 pembukaan Rakernas XVI APEKSI 2023,” ujarnya.

Danny Pomanto membeberkan, Rakernas XVI APEKSI akan dibahas aspirasi kota-kota se Indonesia terhadap semua Bakal Calon Presiden 2024.

“Jadi Bacapres membuat visi-misi, masuk juga aspirasi kota-kota se Indonesia,”jelas danny.

“Yang hadir nanti dalam Rakernas XVI APEKSI dihadiri 91 Wali Kota dari total 98. Tapi Wali Kota yang tidak sempat hadir, diwakili,” pungkasnya.

ERANASIONAL.COM- UMKM Indonesia merupakan backbone ekonomi Indonesia, ini terbukti ketika krisis ekonomi di tahun 1998 yang membangkitkan ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM. Ketika seluruh dunia mengalami kesulitan menghadapi pandemi COVID-19 maka sektor UMKM tetap bergerak sebagai roda ekonomi.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bekerjasama dengan INMARK COMMUNICATION menyelenggarakan pameran perdana “Perempuan Indonesia EXPO 2022” ini adalah Event Nasional & Pameran pertama yang diinisiasi dari rangkaian kegiatan Nasional “Sarasehan Istri Wali Kota Se-Indonesia” di Kota Jambi.

Pameran “Perempuan Indonesia Expo 2022” yang diselenggarakan pada hotel BW Luxury 23-25 November 2022 di Kota Jambi, mengusung tema ‘Ruang Bagi Perempuan Untuk Terkoneksi dan Akselerasi Ide Bisnis Pasca Pandezi COVID-19’. Pameran ini dibuka oleh Ketua Deskranasda Provisi Ibu Hj. Husni dar Haris, SE beserta Ketua Deskranasda Kota Jambi yaitu Ibu Hj. Yuliana Fasha, S.E., M.SI, AK.CA didampingi oleh Direktur Utama INMARK COMMUNICATION yaitu Ibu Hardini Puspasari, M.Si.

Hari ini, Perempuan Indonesia hidup dalam era disrupsi, dimana keberlimpahan informasi tidak lantas membuat pikiran menjadi lebih luas dan lebih cerdas. Dibutuhkan satu entitas yang dapat menyatukan seluruh perempuan Indonesia, dimana perempuan Indonesia bisa saling bersinergis untuk menciptakan peradaban yang berisikan perempuan-perempuan Indonesia yang lebih cerdas, maju, dan terbebas dari berbagai diskriminasi.

PALANGKA RAYA – Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan tahun 2021 kembali digelar.

Kali ini Kota Samarinda, Kalimantan Timur menjadi tuan rumah penyelengara kegiatan tersebut. Kegiatan itu sendiri dihadiri seluruh Wali Kota se-Kalimantan, yang berlangsung 3 hingga 6 November 2021.

Berdasarkan rilis yang disampaikan pihak Protokol dan Komunikasi Setda Kota Palangka Raya, kedatangan para Wali Kota se Kalimantan beserta jajaran pejabat masing-masing, disambut Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Orang nomor satu di Kota Samarinda ini mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta raker komwil Apeksi yang ditandai dengan memberikan cinderamata kepada yang hadir.

Acara penyambutan berlangsung di area Hotel Mercure, Samarinda dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Seluruh peserta rapat wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR.

Adapun dari Palangka Raya sejumlah pejabat yang turut hadir di antaranya Kapolresta, Sandi A Mustofa, Kepala Kejaksaan Negeri, Totok Bambang Sapto Dwidjo, Wakil Ketua I DPRD, Wahid Yusuf serta OPD teknis.

Berdasarkan agenda hari ini, Kamis (4/11/2021), peserta Apeksi melakukan kegiatan bersepeda bersama dari Hotel Mercure menuju Taman Bebaya/Taman Tepian Kota Samarinda menempuh jarak lebih kurang enam Km.

Acara dilanjutkan dengan melakukan penanaman bibit pohon/bibit buah di sekitar Taman Bebaya sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan melestarikan alam. Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin menanam bibit buah kelengkeng.

Eranasional.com – Selama tiga hari dimulai Rabu (13/10/2021) hingga Jumat (15/10/2021), walikota se-Indonesia berkumpul di Yogyakarta. Mereka datang guna mengikuti kegiatan Indo Smart City Forum & Expo (ISCFE) 2021 yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

ISCFE 2021 yang dipusatkan di The Rich Jogja Hotel merupakan satu rangkaian dari kegiatan Rapat Kerja Teknis APEKSI 2021 untuk membahas isu-isu terkini seputar smart City.

Mengusung tema Membangun Ekosistem Smart City Berkelanjutan bagi Penanggulangan Pandemi event yang diselenggarakan PT Garindo Tama bekerja sama dengan APEKSI ini memperoleh dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), FORK4SI (Forum Kadis Kominfo Kabupaten Kota Seluruh Indonesia), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) maupun APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha TIK Nasional).

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan pada kegiatan ISCFE 2021 kali ini juga ditampilkan produk unggulan barang dan jasa dari masing-masing peserta.

Sejumlah tokoh yang dijadwalkan hadir adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Komunikasi dan Informasi RI Johnny Gerard Plate, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Suharso Monoarfa, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia serta Ganip Warsito selaku Ketua Satgas Covid-19 Nasional.

Adapun narasumber di antaranya Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor) Haryadi Suyuti (Walikota Yogyakarta), Syarif Fasha (Walikota Jambi), Mohammad Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar), Hendrar Prihadi (Walikota Semarang), I Gusti Ngurah Jaya Negara (Walikota Denpasar), Andrei Angouw (Walikota Manado), Genius Umar (Walikota Pariaman), Rahmad Mas’ud Walikota Balikpapan, Ika Puspitasari (Walikota Mojokerto) Deri Asta (Walikota Sawahlunto), Eva Marlina (APJII), Marten Taha (Wakil Ketua APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi).

Melengkapi acara ini juga diadakan gowes bareng Tilik Jeron Beteng (Taman Pintar – Taman Sari).

Bima Arya menjelaskan, Smart City merupakan kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

“Tujuan utama dari pembangunan sebuah Kota Pintar (Smart City) adalah bagaimana kita melestarikan lingkungan, meningkatkan daya saing ekonomi dan membangun masyarakat modern yang madani dengan saling berhubungan antar-sistem dan terpadu untuk semua lapisan masyarakat dan antar-lembaga pemerintahan,” kata Bima Arya Sugiarto.

APEKSI, lanjut dia, berkepentingan memulai kampanye pembangunan perkotaan di Indonesia agar menjadi lebih cerdas dan lebih sukses. Sebuah Kota Pintar harus mampu mendukung masyarakatnya untuk hidup makmur, adil dan sejahtera, terutama beradaptasi di masa New Normal sekarang. (*)

Eranasional.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Banjarnegara pada Senin 11 Oktober 2021 kemarin.

Tiga lokasi tersebut yakni Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjarnegara, ruang unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dan rumah kediaman dari pihak terkait di Kelurahan Parakancanggah, Kabupaten Banjarnegara.

Sebelumnya, pada Sabtu 9 Oktober 2021 tim penyidik juga telah menggeledah empat lokasi berbeda, yakni rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang berada di Temanggungan Kalipelus, Bandingan Rakit, Desa Parakananggah, dan Desa Twelagiri.

Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

“Dari seluruh tempat dan lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti di antaranya dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/10).

Dia mengatakan, barang bukti tersebut sudah diamankan tim penyidik KPK. Selanjutnya menunggu keputusan dari Dewan Pengawas KPK untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan.

“Selanjutnya bukti-bukti ini akan dilakukan analisa mendalam dan segera dilakukan penyitaan untuk menjadi bagian kelengkapan berkas perkara tersangka BS (Budhi Sarwono),” ujar Ali.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Budhi diduga turut serta dalam pemborongan atau pengerjaan proyek baik langsung maupun tidak langsung di Pemkab Banjarnegara.

Budhi dijerat bersama pihak swasta Kedy Afandi selaku orang kepercayaan Budhi.

Kasus ini bermula pada 2017, saat Budhi dilantik menjadi Bupati Banjarnegara. Saat itu Budhi memerintahkan Kedy yang merupakan tim suksesnya untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Pada pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 % dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 % dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan dirumah kediaman pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Secara langsung Budhi menyampaikan akan menaikkan HPS senilai 20 % dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 % untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 % sebagai keuntungan rekanan.

Budhi juga berperan aktif ikut memantau langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BM).

Penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 Miliar.