Apresiasi ini diberikan kepada 74 pihak yang terdiri dari jajaran Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan dari 21 provinsi di Indonesia.

“Kami terima kasih Bapak/Ibu yang ada di APH. Moga-moga kolaborasi ini bisa berlangsung dengan seksama. Kami meminta supaya kita terus kontinu berkolaborasi sekaligus kita harus sama-sama tegas,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Penghargaan diberikan bukan hanya untuk jajaran yang tergabung dalam Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, namun juga kepada masyarakat yang berani melaporkan tindak pidana kejahatan. Adapun apresiasi diberikan dalam tiga kategori, yakni kategori Satgas dengan Capaian Melebihi Target Operasi 910 orang; kategori Masyarakat Berani Melapor 6 orang; dan Anugerah Dharma Bakti 2 orang.

Di depan para penerima penghargaan dan ratusan pihak yang menghadiri Rakor, Menteri Nusron menyatakan bahwa berbagai upaya penindakan yang dilakukan bersama ini telah membuahkan hasil nyata.

“Sepanjang tahun 2025, yang sudah dilakukan oleh Teman-teman ini, kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107 dengan berhasil menetapkan tersangka 185 orang. Kemudian, kita berhasil menyelamatkan aset tanah sebanyak 14.315 hektare,” ujarnya.

Nilai aset yang berhasil diamankan mencapai angka yang sangat besar. “Kalau divaluasi, tanah tersebut berdasarkan pendekatan zona nilai tanah (ZNT) nilainya yang diamankan sebanyak Rp23,3 triliun,” ungkap Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; dan Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan menyaksikan penyematan pin dan pemberian penghargaan kepada 74 orang yang mendapatkan apresiasi.

Penyematan pin dan pemberian piagam penghargaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Syahardiantono.

Ia mengatakan, kejahatan pertanahan makin berkembang seiring berjalannya waktu.

“Untuk memberantas praktik mafia tanah, yang sindikatnya sudah terstruktur dan sistematis masuk di semua kehidupan, bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN, melainkan agenda strategis nasional. Karena itu, membutuhkan kolaborasi bersama, lebih-lebih kolaborasi antara ATR/BPN dengan Bapak/Ibu yang ada di APH,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya, di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Kejahatan itu kian meresahkan masyarakat. Jaringan mafia tanah, disebut Menteri Nusron sudah dimulai dari tingkat desa.

“Mulai dari tingkat yang paling hulu, yaitu aparatur desa. Otak-atik surat di tingkat desa, di tingkat kelurahan ini sudah betul-betul juga menjadi pintu masuk,” ucapnya.

Sistem pertanahan nasional masih bergantung pada dokumen historis. Keadaan itu yang kerap dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk memanipulasi data dan merekayasa dokumen. Ulah dan pola kejahatan juga terus berubah dan beradaptasi. Menteri Nusron menyatakan bahwa kondisi ini sudah masuk kategori darurat.

Dalam Rakor yang diikuti jajaran ATR/BPN dan pihak APH ini, ia menyebut dua pendekatan utama yang harus diperkuat untuk menangani permasalahan kejahatan pertanahan, yaitu ketegasan APH dan kebersihan internal ATR/BPN.

“Sepanjang petugas ATR/BPN-nya proper, kuat, tegas, tidak mau diajak kongkalikong, ditambah APH yang kuat dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama,” ungkap Menteri Nusron

Ia juga menekankan perlunya dukungan intelijen dalam mendeteksi identitas pelaku yang kerap menggunakan data palsu.

Menteri Nusron percaya, hanya dengan kerja bersama yang berkelanjutan, mafia tanah dapat ditindak secara efektif dan ruang geraknya semakin dipersempit. “Kadang-kadang pelakunya ini juga menggunakan identitas yang aneh-aneh. Kalau sudah ini semua dilakukan, insyaallah kita semua bisa mengatasi masalah ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyematkan pin emas dan memberikan piagam kepada total 74 pihak yang ikut menyukseskan pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Pemberian piagam penghargaan dan penyematan emas diwakili oleh enam perwakilan.

MAKASSAR, Eranasional.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklarifikasi pernyataannya beberapa waktu lalu yang meminta agar aparat penegak hukum (APH) tidak menyelidiki atau memanggil kepala daerah.

Tito membantah melarang aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri untuk memeriksa para kepala daerah.

Ditegaskan, pernyataannya tersebut telah dipelintir sehingga menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengaitkan pernyataan Tito dengan fenomena ratusan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendagri Tito Karnavian membantah melarang aparat penegak hukum memeriksa kepala daerah. Menurutnya, pernyataan yang disampaikannya saat rapat koordinasi dengan inspektorat dan dihadiri unsur Kejagung dan Polri telah dipotong dan dipelintir, sehingga terkesan tidak mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

“Pernyataan saya di Rakor Inspektorat yang dihadiri Jaksa Agung dan Kabareskrim mengutipnya dipotong, saya tidak melarang seperti itu. Akhirnya missleading,” kata Tito di sela kunjungan kerjanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (27/1/2023).

Mantan Kapolri tersebut menegaskan pada saat itu ia menjelaskan agar belanja pemerintah daerah bisa maksimal, pemda sudah seharusnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) meningkat dan pada akhirnya belanja daerah akan optimal.

“Saya sampaikan kita dorong agar belanja pemerintah daerah bisa maksimal. Kalau PAD-nya meningkat, APBD ikut naik maka pertumbuhan ekonomi akan membaik,” ucapnya.

Dikatakan, semangat kerja kepala daerah dan jajarannya menurun karena terus menerus mendapat panggilan dari aparat penegak hukum.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Tito memohon pada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar penegakan hukum terhadap kepala daerah merupakan upaya terakhir. Tito berharap aparat penegak hukum memberikan pendampingan agar kepala daerah tidak ragu dalam mengeksekusi program.

“Saya mohon Jaksa Agung dan Kapolri, penegakan hukum adalah upaya terakhir. Tolong kedepankan pendampingan. Supaya kepala daerah tidak ragu mengeksekusi program-programnya. Ada beberapa kepala daerah yang kita cek, belanjanya rendah karena moril yang jatuh karena dipanggil terus menerus oleh aparat penegak hukum atas nama penyelidikan,” katanya.

Selain itu, Tito tidak mempermasalahkan jika ada bukti kuat dan akurat untuk melakukan penegakan hukum pada kepala daerah demi efek jera.

“Kalau memang buktinya kuat, akurat, tindak dan berikan efek jera kepada mereka yang memang punya niat buruk,” tegasnya.

Lebih lanjut Tito menyebut jika ada program bagus, aparat penegak hukum harus mendampingi agar kepela daerah tidak ragu dalam mengeksekusi program tersebut.

Program tidak yang tidak berjalan, katanya, dapat berdampak pada tidak berputarnya ekonomi masyarakat hingga pemulihan ekonomi tidak berjalan maksimal.

“Program tidak dieksekusi, stagnan, pertumbuhan ekonomi melamban,” katanya. **