JAKARTA, Eranasional.com – PT Pertamina (Persero) mulai memberlakukan uji coba pengaturan pembelian BBM jenis Pertalite. Rencananya, pembelian bensin jenis ini akan dibatasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan uji coba ini dilakukan di beberapa daerah seperti Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Aceh, dan Timika.

“Ada di beberapa daerah wilayah seperti di Babel, Bengkulu, Aceh, plus Timika,” kata Irto Ginting, Rabu (3/5/2023).

Nantinya, kata Irto, konsumen harus menunjukkan QR Code MyPertamina saat membeli Pertalite. QR Code dapat ditunjukkan melalui handphone, dicetak di kertas, atau menggunakan media lainnya.

“Tidak harus dicetak di kartu seperti itu. Bisa disimpan di handphone, di-print di kertas, atau media lainnya,” tuturnya.

Adapun pengaturan pembelian BBM Pertalite berlaku untuk kendaraan roda empat. Bagi yang belum memiliki QR, Pertamina membatasi pembelian maksimal 20 liter. Irto menyebut Pertamina terus mengarahkan masyarakat untuk segera mendaftar di MyPertamina.

“Yang belum punya QR Code kita arahkan untuk segera mendaftar, prosesnya tidak lama. Yang bersangkutan juga masih tetap bisa beli BBM subsidi Pertalite,” ujarnya.

Sementara itu untuk pengaturan pembelian Pertalite secara menyeluruh, Pertamina masih menunggu Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 soal pendistribusian dan harga jual eceran BBM bersubsidi. Menurutnya, pengaturan diperlukan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran.

“Prinsipnya pengaturan perlu kita lakukan agar subsidi bisa tepat sasaran dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Secara paralel kita juga menunggu arahan pemerintah untuk revisi Perpres 191/2014,” jelas Irto.

JAKARTA, Eranasional.com- Pemberlakukan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina dinilai mempersulit atau tidak efektif dan menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai sistem itu kurang tepat, Malah justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.

Menurutnya, latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar agar tepat sasaran yaitu rakyat yang tidak mampu.

Hanya saja, beber Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kebijakan itu masih belum jelas tujuannya seperti bagaimana.

Di era teknologi sekarang ini seharusnya membuat semua serba simpel, tapi justru kebalikannya, kebijakan ini malah dibikin ribet.

“Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak? Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya. Klo iya, kita semua tahu kalau data DTKS tidak akurat. Tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk juga orang kaya yang tidak berhak,” pungkasnya, Sabtu (2/7/2022).