JAKARTA, Eranasional.com – Sekitar tujuh bulan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun mengalir ke partai politik atau parpol.

Terkait kasus ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak dilakukan proses penegakan hukum baik oleh KPK, Polisi, hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan visual yang dilihat di akun Instagram PSI, mengungkap soal adanya aliran dana kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun ke partai politik.

“Tapi sayangnya, temuan itu sampai sekarang belum ada tindakan yang jelas, baik dari Bawaslu dan KPK,” katanya dilansir Kamis, 31 Agustus 2023.

Disebutnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja beralasan pihaknya sampai saat ini belum menerima surat resmi dari PPATK terkait temuan tersebut.

Katanya Bawaslu belum bisa berbuat banyak, apalagi ini belum waktunya masa kampanye.

JAKARTA, Eranasional.com – Dalam daftar calon sementara (DCS) yang dikeluarkan KPU terungkap sejumlah mantan koruptor.

Menyoal ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras partai politik yang tetap mengajukan mantan narapidana kasus tipikor sebagai caleg 2024-2029.

Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo menyikapi temuan ICW yang menunjukan, setidaknya terdapat 15 nama mantan narapidana tipikor (napikor) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI, yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2023 lalu.

“Keterlaluan. Ini menghina akal sehat rakyat pemilih. Rakyat dianggap bodoh. Korupsi itu penghianatan urusan publik, kenapa mantan koruptor diberi kesempatan lagi? Apakah sudah tidak ada orang baik lagi yang bisa jadi pilihan?” tanya Bimmo gemas.

Tepat setahun yang lalu, PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat daftar hitam politikus-politikus yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan menampilkannya secara terbuka agar masyarakat tidak memilih partai yang tetap mencalonkannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan kembali DPR RI tentang urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Hal ini menyikapi dugaan korupsi terhadap anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas, sebagaimana disampaikan Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo, Rabu, 16 Agustus 2023.

“Kejadiannya tahun 2021 pada saat tersangka sudah menjadi dewan, pada suatu kasus perdata yang ada kaitannya dengan mega korupsi Jiwasraya. Ini seperti cerita bersambung,” ujar Ariyo Bimmo.

Ismail Thomas diduga memalsukan dokumen yang dijadikan alat bukti dalam persidangan sengketa lahan antara PT Sendawar Jaya dan sejumlah pihak, termasuk Kejaksaan Agung.

Patut diduga bahwa pemalsuan terkait kedudukan Tersangka sebagai Bupati Kutai Barat tahun 2006-2016.

“Apabila terbukti bahwa pemalsuan dilakukan ketika Ismail Thomas menjabat, maka sangat mungkin uang hasil kejahatan tersebut digunakan yang bersangkutan untuk mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif 2019,” ungkap pegiat reformasi hukum dan peradilan ini.