Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa saat Rullyandi diminta meninggalkan ruang sidang dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Kamis (1/10) malam.

Rullyandi merupakan ahli yang diajukan pihak terkait, Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara.

Ia menilai tindakan yang dilakukan terhadap dirinya mengandung dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Menurut Rullyandi, laporan terhadap Saldi Isra telah diterima Sekretariat MKMK pada Jumat (2/10) sekitar pukul 14.50 WIB.

“Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan atau audi et alteram partem,” ujar Rullyandi di Gedung MK, Jakarta, Jumat (2/10).

Ia mempersoalkan keputusan Saldi yang meminta dirinya keluar dari ruang sidang setelah sebelumnya tidak diberi kesempatan menyampaikan keterangan secara lisan.

Rullyandi menyebut dirinya telah resmi diajukan sebagai ahli oleh pihak terkait. Namun, keterangannya hanya diterima secara tertulis.

“Saya adalah ahli yang sudah resmi diajukan di persidangan tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan secara lisan, hanya keterangan secara tertulis. Ini adalah tindakan yang diskriminasi saya yang diberikan kepada saya sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung kepada perkara yang sedang di uji,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengaku miris melihat Hakim Agung Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Ia menilai, penetapan tersangka terhadap dua Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba, merupakan musibah besar bagi Mahkamah Agung (MA).

“Meskipun asas praduga tak bersalah tetap harus kita pegang, namun penetapan dua Hakim Agung sebagai tersangka itu jadi musibah besar lembaga peradilan kita,” kata Arsul kepada wartawan, Senin (14/11/2022).

Arsul menyebut, kewibawaan MA jadi tercoreng akibat kasus yang menjerat dua hakim agung itu. Ia mengaku memiliki penyesalan tersendiri atas kasus tersebut.

“Lembaga yang para orang-orangnya kita panggil dengan sebutan ‘Yang Mulia’ ini benar-benar menjadi tercoreng kemuliaannya,” lanjut Arsul.

Arsul menyampaikan, ada dua penyesalan yang ia miliki terkait kasus ini. Pertama, peningkatan pendapatan para hakim sudah cukup signifikan.

Ia mengungkapkan, setiap hakim mendapat tunjangan penanganan perkara yang dihitung per kasus.

“Karenanya mengherankan jika profesi dengan sebutan yang mulia dengan pendapatan yang tinggi masih terima suap dalam memutuskan apa yang menjadi keadilan,” ucapnya.

Kedua, kata Arsul, DPR sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan turut disalahkan bersama Komisi Yudisial (KY) RI. Menurutnya, ulah kedua tersangka itu membuat DPR dan KY dianggap tak mampu memilih dan menyetujui Hakim Agung yang bersih.

“Padahal proses seleksinya sudah ketat, demikian pula persetujuan DPR juga didasarkan pada masukan dan rekomendasi yang diberikan,” tutupnya.