Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY dalam Forum Water Security di Kantor Kemenko Infra, Thamrin, Jakarta, pada Selasa 24 Februari 2026.

“Water security adalah national priority berdasarkan Asta Cita, kita ingin memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Dengan mendorong kemandirian bangsa, termasuk melalui swasembada pangan, energi, dan air, ini sudah menjadi kewajiban kita,” kata Menko AHY.

Lanjut dia mengatakan upaya mewujudkan ketahanan air memerlukan kerjasama antar Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, dunia usaha, hingga partisipasi masyarakat di daerah.

Menko AHY menekankan ketahanan air masuk ke dalam program prioritas nasional. Menurutnya, ketahanan air merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto.

Menko AHY menjelaskan, upaya mewujudkan ketahanan pengelolaan air melalui peningkatan konservasi air untuk menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan.

Menurutnya, Pemerintah baru dapat menyediakan kebutuhan air pipa bagi masyarakat sebesar 20 persen yang dinilai persentasenya masih rendah.

“Harus kita terus tingkatkan, pertama adalah conservation ya, konservasi air. Kita ingin semua memiliki ketersediaan air untuk bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan hari ini dan mendatang,” ucapnya.

Menko AHY berharap ada kebijakan penggunaan air secara efektif dan efesien mulai di pemerintahan, dunia usaha, hingga masyarakat. Pemanfaatan air bersih secara sistematis dinilai penting dilakukan, untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

“Kita harus mengelola dan mengembangkan, menggunakan ini dengan sebaik mungkin, jangan kita istilahnya menggunakan tanpa tujuan yang tepat. Dan upaya memitigasi kekurangan ketersediaan air, destruktif power dari air ini sendiri,” ujar dia.

Kebutuhan air untuk mencapai swasembada pangan mencapai 74 persen mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara kebutuhan air keperluan rumah tangga 9 persen, industri 6 persen, komersil 3 persen, dan lainnya 8 persen.

“Karena ini memang kebutuhan yang paling besar, tapi ingat ini semua membutuhkan ketersediaan air bersih juga. Kalau kita lihat rasionya, 43,5 persen yang warna merah ini bisa dikatakan setiap tahunnya itu kekurangan,” papar Menko AHY.

Teknologi dan Inovasi 

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arief Satria menyampaikan beberapa teknologi dan inovasi untuk ketahanan pengelolaan air. Seperti teknologi Arsinum yang telah digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

BRIN juga mendukung upaya mewujudkan ketahanan pengelolaan air melalui berbagai kerja sama dengan negara lain. Hal ini, untuk mencapai target pemenuhan ketersediaan air hingga 40 persen pada 2029 di kota besar seluruh Indonesia.

“Masalah diverifikasi terkait dengan air, Arsinjm, teknologi pengelolaan air bersih, air minum kemudian pengelolaan air baku. Air tercermar itu juga bisa diolah, kemudian bisa juga desalinasi air asin, sebenarnya air itu melimpah laut,” tandas dia.

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Agus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KKP atas terjalinnya kerja sama ini. Melalui penandatanganan nota kesepahaman, momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia, khususnya dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029.

“Saat ini kami berupaya untuk merubah Pulau Nusakambangan, yang sebelumnya hanya sebagai tempat pengasingan, kini juga menjadi tempat pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Bapak Presiden. Berkat dukungan dan kolaborasi yang baik, kita bisa mewujudkan berbagai program ketahanan pangan,” kata Menteri Agus.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dilakukan bersama sejumlah mitra strategis, sebagai bentuk sinergi Kemenimipas dengan berbagai pihak. Program ini menjadi salah satu wujud nyata transformasi pemasyarakatan yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejalan dengan agenda nasional di sektor pangan.

Saat ini, Kemenimipas berfokus pada pemanfaatan potensi laut dan perikanan dengan total luas lahan 48,7 hektare di Pulau Nusakambangan. Fokus utama pengelolaan mencakup budidaya ikan lele, bawal, bandeng, sidat, udang vaname, serta udang windu. Semua potensi laut dan perikanan tersebut dioptimalkan langsung oleh Warga Binaan di 13 Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan.

“Program ini diharapkan dapat memberikan sarana dan wadah bagi Warga Binaan untuk mendapatkan bekal keterampilan, pengetahuan, bahkan premi yang nantinya bisa dikirimkan kepada keluarganya di rumah. Harapannya ketika mereka bebas nanti juga memiliki modal untuk melanjutkan aktivitasnya berdasarkan keterampilan yang mereka pelajari,” ujar Menteri Agus.

Kerja sama ini diharapkan mampu mentransformasi Nusakambangan menjadi kawasan pembinaan produktif yang turut mendukung agenda Asta Cita Presiden, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kerja sama ini juga menjadi simbol bahwa inovasi dan kemandirian dapat tumbuh di mana pun, bahkan dari balik tembok lembaga pemasyarakatan.