Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menjelaskan bahwa hingga 30 November 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun.

” Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Diketahui pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,81 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,94 triliun.

Rosmauli menambahkan sampai dengan November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE.

“Pada bulan tersebut, terdapat tiga penunjukan baru, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global, dan OpenAI OpCo, LLC. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l,”ujar Rosmauli.

Rosmauli mengagakan penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,81 triliun sampai dengan November 2025.

“Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp719,61 miliar penerimaan 2025,” tambah dia.

Rosmauli menjelaskan penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp932,06 miliar dan PPN DN sebesar Rp875,23 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,27 triliun sampai dengan November 2025. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,24 triliun penerimaan tahun 2025.

“Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,17 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,5 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,37 triliun,” tambah dia.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga November 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp3,94 triliun.

“Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,09 triliun penerimaan tahun 2025. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp284,42 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun,” ujar dia.

Rosmauli mengatakan realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp44,55 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara,” ujar Rosmauli.

“Penunjukan pemungut PPN PMSE pada perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI) menunjukkan bahwa ekonomi digital semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penerimaan negara,” tandas Rosmauli.

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan presentase pengguna internet di Indonesia yang memiliki aset kripto cukup besar, yaitu 16,4 sampai 18,4 persen. Namun, popularitas dan nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan sepanjang 2022.

“Hal ini menjadi suatu potensi pengelolaan aset kripto ke depan yang lebih baik,” tutur Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Ia menuturkan total pelanggan terdaftar aset kripto naik dari 11,2 juta pada 2021 menjadi 16,55 juta pada 2022. Tetapi, nilai transaksi aset kripto pada 2022 kian menurun. Sepanjang Januari hingga November 2022, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 296,66 triliun. Angka tersebut turun dari  Rp 859,4 triliun pada 2021.

“Artinya ada penurunan yang lebih dari 50 persen,” ujarnya.

Selain nilai transaksi, popularitas aset kripto juga menurun. Bahkan ia memprediksi pada 2023 akan terjadi crypto winter yang luar biasa. Didi merujuk pada data dari Statista Global Consumer Survey.

Berdasarkan survei tersebut, jumlah penduduk Amerika Serikat yang sudah berinvestasi pada aset kripto sebanyak 18 persen, namun total penduduk yang berencana melanjutkan investasinya hanya 15 persen. Padahal sebelumnya pada tahun 2020 popularitas pemilik aset kripto naik, dari 8 persen menjadi 11 persen.

Kendati popularitas aset kripto menurun, Didi memprediksi pada 2023 aset kripto akan kembali bangkit atau reborn meski tidak terlalu cepat. “Winter ini nggak selesai-selesai. Tampaknya masih mendekati titik yang paling bawah, artinya 2023 walaupun tidak semakin memburuk tetapi untuk reborn itu masih belum sepenuhnya,” kata Didid.

Menurut Didid, pemerintah perlu memperbaiki ekosistem Perdagangan aset kripto Indonesia. Sebab, aset kripto juga dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital ini.

Hal tersebut sesuai dengan hasil riset Center of Economics and Law Studies (Celios) yang menunjukan aset kripto adalah salah satu dari tiga produk investasi utama di Tanah Air. Celios mencatat 21,1 persen respondennya berinvestasi pada aset kripto, kemudian 21,7 persen pada saham, dan 29,8 persen dalam reksadana, dengan rata-rata penempatan dana Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta rupiah.

“Perdagangan aset kripto dapat mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2030 mendatang,” tutur Didid. **