Penegasan ini merespons berbagai penafsiran keliru terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menyebutkan bahwa “pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Nanik, menjelaskan bahwa frasa “pegawai SPPG” dalam pasal tersebut merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG.

“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Nanik, klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya di kalangan relawan yang selama ini berperan aktif mendukung pelaksanaan Program MBG di lapangan.

Nanik menekankan bahwa relawan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem Program MBG, namun status mereka bersifat partisipatif dan non-ASN, sesuai dengan desain kebijakan yang menempatkan relawan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.

“Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” tutup Nanik.

Jumlah pelamar kerja akan direkrut menjadi ASN yakni totalnya sebanyak 2.302.543.

“Hari ini baru saja Bapak Presiden mengumumkan terkait dengan rekrutmen ASN di tahun 2024,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas usai mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.

Adapun rincian secara detail lowongan ASN itu yaitu 690.822 adalah untuk seleksi CPNS umum atau fresh graduate yang telah lama tidak dibuka lowongannya. Dan, 1.605.694 diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anas kemudian merinci formasi apa saja yang akan dibuka untuk rekrutmen ASN tahun ini.

Dari total 2,3 juta lowongan ASN, sebanyak 429.183 di antaranya untuk instansi pusat, yang di dalamnya ada 207.247 lowongan untuk CPNS fresh graduate.

“Untuk dosen sebanyak 15.460 formasi, tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 191.787,” paparnya.

“Kemudian, untuk lowongan PPPK sebanyak 221.936,” sambung Anas.

Sedangkan untuk seleksi ASN di daerah, lanjut Anas, dibuka lowongan sebanyak 1.867.333.

“Yang terdiri dari CPNS yang fresh graduate atau CPNS umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis. Kemudian PPPK sebanyak 1.383.758, yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 419.146,” jelasnya.

“Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 417.196 dan tenaga teknis sebanyak 547.416,” katanya lagi.

Anas mengungkapkan, kebutuhan seleksi ASN untuk instansi daerah akan lebih besar dibandingkan instansi pusat.

Sebab, kebutuhan ASN di daerah lebih tinggi 70 persen dibanding ASN yang ada di pusat. (*)

Kata dia, saat ini sudah ada 554.000 guru honorer yang lolos seleksi guru ASN PPPK pada 2021 dan 2022.

“Harapan kita nanti dalam tiga tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN PPPK, dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN PPPK,” kata Jokowi dalam acara Peringatan HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional di Jakarta, pada Sabtu, 25 November 2023.

Jokowi menambahkan pemerintah terus bekerja keras untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Menurut Jokowi, pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN PPPK adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan guru.

“Permasalahan guru honorer misalnya terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya, saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN PPPK,” imbuhnya.