Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Satukala Cafe, Gang Aren, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Selasa (14/7/2026).

Dalam konferensi pers yang turut dihadiri Pembina KVC, Syepudin, Rokhmadi menjelaskan bahwa pihak manajemen baru mengetahui adanya dugaan peristiwa tersebut sekitar satu bulan setelah kejadian.

“Kami sebagai ketua dan pemilik GOR RHI baru mengetahui kasus ini sekitar satu bulan setelah kejadian. Sebelumnya kami tidak mengetahui apa yang terjadi, bahkan saat peristiwa berlangsung kami juga tidak mendapatkan informasi,” ujar Rokhmadi.

Ia mengungkapkan, pada awalnya manajemen belum mengambil keputusan karena masih berupaya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.

Kesempatan sempat diberikan kepada pelatih yang bersangkutan lantaran fakta-fakta yang diperoleh saat itu belum lengkap.

Namun setelah berbagai keterangan dan informasi tambahan diterima, manajemen memutuskan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Awalnya kami masih mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Setelah fakta-fakta mulai terungkap, kami memilih menghormati proses hukum. Nantinya para saksi akan memberikan keterangan sesuai fakta yang mereka ketahui,” katanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, KVC mengambil langkah administratif dengan membekukan aktivitas klub sekaligus menonaktifkan pelatih tersebut sejak 6 Juni 2026.

Keputusan tersebut juga telah dilaporkan kepada Pengurus PBVSI Kota Depok.

Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, KAI sudah memberikan imbauan serta teguran secara persuasif kepada masyarakat, serta melakukan pemagaran di area-area tertentu.

“Namun, sayangnya, pagar yang telah dipasang kerap dirusak atau dibobol oleh oknum warga,” ujar Ixfan.

PT KAI Daop 1 Jakarta menilai bahwa permasalahan ini perlu ditangani secara bersama-sama, mengingat aktivitas tersebut bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama.

“Kami siap berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk aparat pemerintah daerah dan kepolisian, dalam menindaklanjuti isu ini,” kata Ixfan.

Sebagai informasi, keberadaan masyarakat di sekitar jalur kereta api tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum mengatakan saat akan ditahan, Vadel Badjideh terlihat tenang dan hanya meminta waktu untuk merokok.

“Vadel tadi mengatakan dengan sangat tenang ‘kalau memang saya tersangka dan ditahan, kasih saya waktu untuk ngerokok’,” kata Razman Arif Nasution saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Penyidik memberi waktu pada Vadel Badjideh untuk merokok sebelum ditahan selama 20 hari ke depan.

“Dia hanya minta merokok kepada penyidik dan dia dikasih merokok. Semua administrasi diurusi oleh Rahmat,” tutur Razman Arif Nasution

Saat ini, ayah dan kedua kakak Vadel Badjideh masih berada di Polres Metro Jakarta Selatan.

JAKARTA, Eranasional.com –Seorang wanita menjadi korban pelecehan saat membilas di kamar mandi di wahana Atlantis Ancol.

Peristiwa pelecehan seksual itu terjadi pada Minggu (9/4/2023). Korban menyebarkan peristiwa tersebut melalui media sosial Instagram @adepandayaniii.

Melalui Instagram, korban menjelaskan saat itu dirinya sedang keramas di kamar mandi wanita di Atlantis Water Adventures Ancol dan melihat ada ponsel yang merekam.

Sontak korban berteriak hingga akhirnya pelaku tidak jadi merekam. Adik korban yang mendengar teriakan langsung mengejar pelaku dan berhasil diamankan ke pos keamanan

Menurut korban, dari telepon seluler pelaku yang disita, diketahui pelaku sempat merekam namun hanya terlihat tembok kamar mandi. Peristiwa rekaman terjadi sekitar Pukul 16.44 WIB.

Meski tidak sempat merekam, dari telepon seluler pelaku terdapat pengunjung Atlantis lain yang menjadi korban. Salah satunya video berdurasi 2 menit korban lain yang sedang mandi tanpa busana pada Sabtu (11/3/2023).

Pelaku berinisial SA (22) diketahui merupakan karyawan mitra restoran yang ada di wahana Atlantis Ancol. Pelaku kini sudah diamankan oleh tim Polres Jakarta Utara.

Manajemen Ancol meminta maaf atas peristiwa pelecehan seksual di kamar mandi wanita Atlantis Water Adventures dan mengecam tindakan tersebut.

Melalui akun Instagram resmi Atlantis Water Adventures, manajemen Ancol menjelaskan terduga pelaku merupakan salah satu karyawan mitra restoran di Atlantis.

“Kami informasikan, bahwa terduga pelaku bukanlah karyawan Atlantis maupun karyawan Ancol, melainkan karyawan mitra restoran,” tulis keterangan manajemen Ancol.

Pihak manajemen juga telah memberikan sanksi terhadap pelaku untuk tidak bisa lagi bekerja di lingkungan kawasan wisata Ancol.

Manajemen juga memfasilitasi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang berlaku.

“Keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengunjung merupakan prioritas yang paling utama bagi Ancol dan untuk itu kami akan terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan operasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” tulis manajemen Ancol