Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI August Mellaz dalam keterangannya di acara Penutupan Pers Tour Pilkada 2024 di Kota Batu Jawa Timur, Minggu malam 10 Oktober 2024.

“Kalau KPU kan tidak punya opini untuk itu. Kami tidak beropini,” ucap August.

“Yang jelas KPU sudah menyiapkan perangkat aturan dalam hal ini, peraturan KPU tentang kampanye di pemilihan kepala daerah di situ. Dan saya kira semua orang juga akan mematuhi proses itu,” ujarnya.

Di samping itu, August menuturkan, dalam konteks menilai apakah dukungan dan ajakan yang dilakukan Presiden Prabowo salah atau pun benar merupakan ranah Bawaslu.

KPU, kata August, mempersilahkan Bawaslu untuk menelaah perihal yang dilakukan Presiden Prabowo terkait Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Kita akan tunggu sebenarnya dalam hal ini, tentu Bawaslu yang akan melakukan telaah. Karena kan ruang geraknya memang dalam konteks apakah ada semacam dugaan pelanggaran, segala macam itu memang di Bawaslu. Kalau KPU kan tidak dalam konteks ke sana,” ujar August.

Sebelumnya viral di media sosial dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Dalam video tersebut, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya pada pasangan tersebut dan mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk memilihnya pada 27 November 2024. []

Hal itu disampaikan komisioner KPU RI August Mellaz di kantor KPU, Jakarta, Rabu siang.

“Mungkin kalau waktu (pengumuman) definitifinya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa, ya waktu berbuka, semacam itu,” kata dia.

Mellaz menambahkan, hari ini tersisa dua provinsi yang akan melakukan rekapitulasi suara. Keduanya adalah Papua Pegunungan dan Papua.

Rencananya, lanjut dia, rekapitulasi akan dilakukan dalam satu panel, dimulai oleh Papua Pegunungan dan dilanjutkan Papua.

“Sampai saat ini, tanggal 20 Maret 2024, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi dari 38.”

“Nah posisinya sekarang untuk provinsi Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di kantor KPU,” kata Mellaz.

Nantinya, setelah rekapitulasi kedua provinsi tersebut selesai, KPU membutuhkan waktu untuk mencermati dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan kapan persisnya hasil pemilu akan diumumkan oleh KPU.

“Sebenarnya dokumen-dokumen sudah kami periksa dan list dokumen sudah ada semua, tapi kita butuh juga tanda tangan segala macam,” ujar Mellaz.

Seperti diketahui, batas akhir pengumuman hasil Pemilu oleh KPU jatuh pada Rabu malam ini pukul 23.59 WIB. (*)

Anggota KPU RI, August Mellaz mengatakan ada hasil Pemilu 2024 dari lima provinsi yang akan tiba di Jakarta.

Kelima provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Papua, Maluku, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

“Sisa lima lainnya itu kita sudah mendapatkan konfirmasi, mulai besok akan datang ke Jakarta semua,”kata Mellaz kepada wartawan di Kantor KPU RI, Senin, 18 Maret 2024.

“Jadi Jawa Barat, kemudian Papua, Maluku, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya,” sambungnya.

Mellaz menjelaskan, rekapitulasi atau penghitungan suara akan dimulai dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Senin pagi. Dilanjutkan dengan Maluku hingga Papua Barat Daya.

“Rencananya Jawa Barat, Senin, 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku. Kemudian Papua tiba di Jakarta Senin pukul 19.00 WIB, Papua Pegunungan juga begitu, Senin, 19.00 WIB, Papua Barat Daya akan tiba di Jakarta pukul 12.00 WIB siang,” ungkapnya.

Mellaz pun optimis, rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 ini akan rampung sebelum tenggat waktu yakni 20 Maret mendatang.

“Kami optimis bahwa tenggat waktu 20 Maret 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan bisa kita penuhi,” pungkas Mellaz. (*)

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz mengatakan ada enam sub tema yang akan disajikan pada debat nanti, yakni pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan luar negeri.

“Nanti ini yang jadi bahan bagi panelis dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan, sebagaimana yang dilaksanakan di debat pertama, kedua, dan nanti ketiga dan seterusnya,” kata August Mellaz usai rapat tim kampanye seluruh pasangan calon di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2024 malam.

Selain itu, lanjut August Mellaz, KPU juga telah menyiapkan 11 panelis untuk debat nanti.

Seperti diketahui, KPU telah menjadwalkan acara debat capres-cawapres sebanyak lima kali.

Debat pertama antar capres digelar pada tanggal 12 Desember 2023. Debat kedua antar cawapres tanggal 22 Desember 2023. Dan, debat ketiga kembali antar capres dijadwalkan 7 Januari 2024 mendatang.

Lalu, debat keempat kembali menyajikan antar cawapres tanggal 14 Januari 2024. Terakhir tanggal 4 Februari 2024 debat antar capres. (*)

Namun, di debat mendatang, KPU meminta para kandidat menjelaskan maksudnya jika menggunakan singkatan singkatan atau istilah asing yang tidak familiar ketika bertanya.

Hal itu disepakati oleh masing-masing perwakilan tim pasangan capres-cawapres dalam rapat evaluasi debat kedua, Rabu, 27 Desember 2023.

“Yang pertama tentu tugasnya LO (liaison officer) dari pasangan calon masing-masing untuk mem-briefing capres ataupun cawapresnya pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz selepas rapat evaluasi, Rabu, 27 Desember 2023 sore.

Mellaz menjelaskan, kebijakan ini sebelumnya sudah dimintakan terhadap para panelis yang berperan menyusun pertanyaan pada segmen dua dan tiga debat Pilpres 2024.

Para panelis diminta merumuskan pertanyaan bersifat naratif dan tidak menggunakan singkatan dan istilah asing atau yang tidak familiar.

Hal yang sama diharapkan dilakukan oleh capres pada debat ketiga nanti, ketika mereka diberi kesempatan bertanya satu sama lain pada segmen empat dan lima debat.

Akan tetapi, seandainya ketentuan ini dilanggar, dalam arti masih ada calon yang bertanya dengan singkatan dan istilah asing dan tidak familiar, maka moderator harus mengambil peran.

“Ini posisinya antara moderator ke pihak yang bertanya. Sampai singkatan dan istilah itu clear, baru kemudian dimulai lagi,” ujar Mellaz.

“Ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu, tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres yang ditanya pada debat dilakukan,” tegas August Mellaz.

Sebagai informasi, debat ketiga dengan agenda debat capres ini akan digelar KPU RI pada hari Minggu, 7 Januari 2024 dengan tema soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Sebelumnya, dalam debat perdana cawapres, Jumat, 22 Desember 2023, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menggunakan istilah-istilah yang tidak familiar seperti ‘carbon capture and storage’ kepada cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga bertanya soal ‘SGIE’ kepada cawapres nomor urut tiga, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang berakibat hilangnya waktu Ketua Umum PKB tersebut untuk menjelaskan pandangannya.

Sebab, jatah Cak Imin berbicara terpakai hanya untuk mengonfirmasi maksud singkatan SGIE yang rupanya sesederhana isu ekonomi syariah di level global.

Siasat Gibran itu dinilai warganet serta kubu Cak Imin dan Mahfud sebagai upaya menjebak dan menjatuhkan lawan debatnya serta mengurangi substansi debat. (*)