Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga komoditas beras mulai mengalami kenaikan cukup signifikan selama sepekan terakhir.

Seperti harga beras medium mengalami kenaikan di kisaran Rp14.750 per kilogram. Sementara, harga beras kualitas bawah dijual seharga Rp13.650 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang. Seperti bawang merah naik menjadi Rp42.000 per kilogram dan bawang putih melesat di kisaran Rp41.250 per kilogram.

Berikut rincian beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir:

Beras

– Beras Kualitas Bawah I Rp13.650 per kilogram. Naik 0,74% atau Rp100 dari harga sebelumnya Rp13.550 per kilogram

– Beras Kualitas Bawah II Rp13.400 per kilogram. Naik 0,37% atau Rp50 dari harga sebelumnya Rp13.350 per kilogram.

– Beras kualitas Super I Rp16.000 per kilogram (stabil)

– Beras kualitas Super II Rp15.550 per kilogram. Naik 0,32% atau Rp50 dari harga sebelumnya yakni Rp 15.500 per kilogram

Gula Pasir

– Gula Pasir Lokal Rp17.500 per kg. Turun 0,28% atau Rp50 dari harga sebelumnya Rp17.550 per kilogram

– Gula Pasir Premium Rp18.000 per kilogram (stabil)

Minyak Goreng

– Minyak Goreng kemasan bermerek I Rp20.800 per kilogram (stabil)

– Minyak Goreng kemasan bermerek II Rp19.400 per kilogram. Turun 0,26% atau Rp50 dari harga sebelumnya yakni Rp 19.450 per kilogram.

– Minyak Goreng Curah Rp15.350 per kilogram. Turun 0,32% atau Rp50 dari harga sebelumnya yakni Rp15.400 per kilogram.

Daging sapi

– Daging sapi kualitas I Rp137.900 per kilogram. Naik 0,44% atau Rp600 dari harga sebelumnya yakni Rp137.300 per kilogram

– Daging sapi kualitas II Rp129.100 per kilogram. Naik 0,66% atau Rp850 dari harga sebelumnya yakni Rp128.250 per kilogram

Daging Ayam Ras

– Daging ayam ras segar Rp37.700 per kilogram. Naik 2,31% atau Rp850 dari harga sebelumnya yakni Rp36.850 per kilogram

Telur Ayam

– Telur ayam ras segar Rp29.200 per kilogram. Turun 0,85% atau Rp250 dari harga sebelumnya yakni Rp29.450 per kilogram

Cabai

– Cabai merah keriting Rp60.300 per kilogram. Turun 4,36% atau Rp2.750 dari harga sebelumnya yakni Rp63.050 per kilogram

– Cabai merah besar Rp63.350 per kilogram. Turun 6,98% atau Rp4.750 dari harga sebelumnya yakni Rp68.100 per kilogram

– Cabai rawit hijau Rp55.900 per kilogram. Turun 2,1% atau Rp1.200 dari harga sebelumnya yakni Rp57.100 per kilogram

– Cabai rawit merah Rp 82.900 per kilogram

Bawang

Bawang merah Rp42.000 per kilogram. Naik 4,22% atau Rp1.700 dari harga sebelumnya yakni Rp40.300 per kilogram

– Bawang Putih Rp41.250 per kilogram. Naik 1,35% atau Rp550 dari harga sebelumnya yakni Rp40.700 per kilogram. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Hingga sekarang, harga beras medium maupun premium belum turun. Badan Pangan Nasional mengungkapkan penyebab harga beras masih tinggi.

Penyebabnya yaitu menurunnya jumlah produksi sehingga menyebabkan penggilangan tidak memiliki banyak stok Gabah Kering Panen (GKP).

“Karena stoknya tidak banyak maka harga GKP tinggi, sehingga harga beras jadi tinggi juga,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi di Gedung Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023).

Selain itu, Arief memprediksikan masa panen juga akan mundur, sehingga produksi beras akan turun sampai akhir 2023. Meski begitu, pemerintah akan melakukan segala upaya untuk menjaga agar harga beras tidak melonjak tajam.

“Baru mulai tanam Desember, BMKG menyampaikan di bulan itu baru akan ada air, sehingga panennya agak mundur,” tuturnya.

Saat ini, operasi pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) penyaluran bantuan pangan sampai dengan Gerakan Pangan Murah terus dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengintervensi harga beras di pasaran.

Namun, upaya-upaya itu tidak serta merta langsung menurunkan harga beras. Arief menyebut, saat ini setidaknya harga beras tidak melonjak tinggi. Artinya, masih bertahan, meski masih terbilang tinggi.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyambut baik atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN), karena selama ini dirinya selaku anggota DPR senantiasa mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional, permintaan ini terus disuarakannya dalam berbagai moment rapat demi kepentingan pangan nasional.

“Sesuai amanat dari UU tentang Pangan maka pemerintah harus segera mendirikan kelembagaan badan pangan nasional sebagaimana amanat pasal 126-129 mestinya paling lambat pada akhir 2015 lalu, namun walaupun terlambat kita bersyukur akhirnya lembaga tersebut terbentuk pada tahun ini,” ujar Johan melalui keterangan pers, Jakarta Sabtu (28/8)

Politisi PKS ini menilai selama ini peran regulator pangan di Indonesia dijalankan oleh beberapa kementerian dan Lembaga yang hal ini berakibat sering tumpang tindih, berpilah-pilah sehingga Perum Bulog sebagai operator pangan harus berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada banyak kementerian/Lembaga (K/L).

“Saya berharap dengan terbitnya Perpres tentang Badan Pangan Nasional ini dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan pangan negara yang komprehensif dan terintegrasi,” ucap Johan.

Politisi PKS menjelaskan dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional berarti kita saat ini telah memiliki kelembagaan pangan yang punya kewenangan, penugasan dan peran khusus dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menciptakan kemandirian pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

“bahwa Lembaga tersebut harus mampu membuat kebijakan pangan yang terintegrasi antara regulator dan operator pangan, sehingga tidak hanya berdasar kepentingan sektoral masing-masing K/L,” paparnya.

Legislator Senayan ini menjelaskan selama ini K/L yang ikut mengurus bidang pangan nasional meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinaator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, kementerian BUMN, serta Holding BUMN cluster Pangan seperti Perum Bulog, Berdikari, pertani, Sang Hyang Seri, dan lain-lain.

“Kita semua tentu berharap dengan pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 ini, kewenangan terkait pangan yang melekat pada beberapa K/L tersebut dapat dialihkan sepenuhnya kepada badan pangan nasional yang posisinya langsung berada di bawah Presiden,” urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap badan pangan yang baru terbentuk ini dapat menjawab berbagai persoalan pangan di tanah air karena selama ini masing-masing regulator / kementerian mempunyai tujuan yang berbeda dan saling tidak terintegrasi.

“Untuk beberapa komoditas pangan waktunya seringkali tidak terencana dan dalam hal penugasan kepada Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga namun tata niaga masih bebas dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah sangat tinggi atas stabilisasi harga produsen dan konsumen,” tutur Johan.

Ketua DPP PKS ini menjelaskan selama ini kita temui begitu banyak kendala pelaksanaan kebijakan pangan, diantaranya penugasan belum terintegrasi antar K/L sehingga penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran sehingga stok berlebih dan belum lengkapnya kebijakan pangan terutama yang mengatur tentang tata niaga pangan dan pembatasan/pengetatan impor pangan serta kebijakan penyaluran pangan dan kebijakan disposal stock.

“Semoga tata kelola urusan pangan menjadi lebih baik dengan hadirnya badan pangan nasional yang baru diterbitkan ini menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional,” tutup Johan Rosihan.