Dari hasil PKN itu, kerugian yang dialami negara sebesar Rp17.682.445.455. Proyek itu dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012.

Saat ini, Kemenakertrans sudah berganti nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

BPK mengatakan, hasil perhitungan dugaan kerugian yang dialami negara tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diserahkan kepada KPK, Senin, 15 Januari 2024 kemarin.

“BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp17.682.445.455,” kata BPK dikutip dari situs resmi BPK, Kamis, 18 Januari 2024.

Disebutkan, yang menyerahkan hasil audit itu adalah Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango.

Hendra berharap, LHKPN tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh KPK dalam mengusut dugaan korupsi di Kemenakertrans.

“Dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” ucap Hendra.

Achsanul dijerat dengan pasal dugaan gratifikasi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 12B, Pasal 12e, atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 ayat 1 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,” kata Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).

Dalam kasus ini, Achsanul diduga menerima total Rp40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G. Dia kini ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Kuntadi mengatakan uang Rp40 miliar diterima Achsanul Qosasi dalam pertemuan di salah satu hotel. Namun, dia tidak menyebutkan kapan waktu uang itu diterima.

Harta Kekayaan Achsanul Qosasi

Dilihat dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (3/11), Achsanul Qosasi tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp24.853.836.289. Dalam laporan itu disebutkan secara rinci harta apa yang dimiliki anggota BPK RI tersebut.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun 2020. Pencapaian opini audit terbaik ini menunjukkan konsistensi Kementerian ATR/BPN dalam berkomitmen mengelola keuangan negara. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut diserahkan secara virtual pada acara Penyerahan LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020 di Lingkungan AKN III, Senin (12/07/2021) kemarin.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) III, Bambang Pamungkas mengatakan bahwa BPK mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak kementerian/lembaga (K/L) sehingga dalam Laporan Keuangan K/L Tahun 2020 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

“BPK akan terus mendorong pihak K/L untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten,” ujar Bambang Pamungkas.

Sementara di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar berharap Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan K/L dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

“Kami berharap Laporan Hasil Pemeriksaan akan lebih bernilai apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa entitas pemeriksaan wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima,” ungkap Sekjen DPR RI.

Capaian WTP tahun 2020 ini merupakan kali kedelapan bagi Kementerian ATR/BPN. Jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak tahun 2013. WTP sendiri merupakan opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Menanggapi capaian tersebut, di tempat yang terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengatakan setelah mendapatkan opini WTP diperlukan peningkatan kualitas dari laporan keuangan.

“Semua kegiatan menerapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan lalu kita merancang pengendalian yang spesifik serta memadai, kemudian dilaksanakan seluruh entitas yang wajib menyusun keuangan di Kementerian ATR/BPN,” kata Sunraizal saat di konfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Selasa (13/7/2021)

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN juga mengatakan bahwa dalam mempertahankan predikat WTP setidaknya terdapat lima strategi diantaranya pertama, penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana; kedua, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); ketiga, penguatan perencanaan dan penganggaran; keempat, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan yang kelima, peningkatan kualitas laporan keuangan.

“Kementerian ATR/BPN siap mendukung ajakan BPK kepada semua pihak untuk bersama membangun budaya akuntabilitas sebagai tanggung jawab bersama dengan komitmen yang sama akan menindaklanjuti rekomendasi BPK guna mempertahankan predikat WTP pada tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.

Sebagai penutup, Sunraizal mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja dalam pengelolaan keuangan yang sukses mempertahankan predikat WTP selama delapan tahun berturut-turut.

“Predikat WTP ini harus dipertahankan di masa mendatang dan selalu berupaya memperbaiki yang kurang, karena WTP ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam reformasi birokrasi,” tutupnya.