Bahan Bakar Minyak – Eranasional.com

Pembatasan Pertalite Berdasar CC Mesin Disiapkan, Pemilik Mobil Lama Bisa Terdampak

Aditya — Thu, 14 May 2026 15:55:49 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena berpotensi memengaruhi jutaan pengguna kendaraan pribadi, khususnya pemilik mobil lama dengan kapasitas mesin besar yang selama ini masih menggunakan BBM subsidi.

Rencana tersebut disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, yang mengatakan pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 saat ini masih berlangsung. Regulasi itu mengatur penyediaan, pendistribusian, hingga harga jual eceran BBM bersubsidi di Indonesia.

“BBM Pertalite, Solar, terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Pertamina Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi,” ujar Satya dalam webinar Sarasehan Energi-Transisi Energi di Tengah Disrupsi Geopolitik Global, dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurut Satya, salah satu opsi yang dibahas ialah pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter (CC). Kendaraan dengan kapasitas mesin besar dinilai tidak lagi layak menikmati BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia menjelaskan, apabila skema pembatasan berdasarkan CC kendaraan diterapkan, pemerintah berpotensi menghemat konsumsi subsidi energi hingga 10 sampai 15 persen dari total volume penyaluran nasional.

“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15 persen daripada volume,” kata dia.

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax Turbo dan Dex Series

Aditya — Mon, 04 May 2026 09:11:28 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali terjadi dan mulai berlaku pada awal Mei 2026. Penyesuaian ini dilakukan oleh Pertamina sebagai bagian dari mekanisme harga yang mengikuti dinamika pasar energi global. Sejumlah jenis BBM mengalami kenaikan harga, khususnya pada segmen bahan bakar beroktan tinggi dan solar nonsubsidi, sementara beberapa jenis lainnya tetap dipertahankan.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis perusahaan, harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Di wilayah Jabodetabek, harga bahan bakar ini kini berada di angka yang lebih tinggi dibandingkan April 2026. Kenaikan juga terjadi pada lini produk solar nonsubsidi, termasuk Dexlite dan Pertamina Dex, yang masing-masing mengalami penyesuaian cukup signifikan.

Untuk Dexlite (CN 51), harga terbaru menunjukkan peningkatan yang cukup terasa dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, Pertamina Dex (CN 53) juga mengalami lonjakan harga, mencerminkan tekanan biaya yang terjadi pada sektor energi secara global. Kenaikan ini sejalan dengan tren harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor geopolitik dan ekonomi.

Di sisi lain, Pertamina memutuskan untuk mempertahankan harga beberapa jenis BBM lainnya. Pertamax (RON 92), yang menjadi salah satu bahan bakar paling banyak digunakan oleh masyarakat, tetap berada di level harga sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Pertamax Green (RON 95), yang sejak beberapa bulan terakhir tidak mengalami perubahan harga.

Kebijakan ini juga mencakup BBM subsidi dan penugasan yang tidak mengalami penyesuaian. Harga Pertalite dan Biosolar tetap stabil, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Stabilitas harga pada segmen ini menjadi penting mengingat perannya yang besar dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Tinggalkan BBM, Presiden Prabowo Dorong Percepatan Kendaraan Listrik

Aditya — Fri, 10 Apr 2026 00:06:48 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menyerukan percepatan transformasi energi nasional dengan mendorong penggunaan listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) di berbagai sektor. Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan krisis energi global yang mendorong banyak negara untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan salah satu pilar utama bagi keberlangsungan sebuah negara besar seperti Indonesia. Ia menilai bahwa ketahanan di sektor energi, bersama dengan ketahanan pangan, menjadi fondasi penting agar negara tetap mampu bertahan di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks.

Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang pada Kamis, 9 April 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa transisi menuju energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus segera diwujudkan.

Menurut Prabowo, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah mendorong elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi. Ia menilai penggunaan kendaraan listrik dapat secara signifikan mengurangi konsumsi BBM berbasis fosil yang selama ini menjadi sumber utama emisi karbon sekaligus beban impor energi nasional.

Ia juga menyoroti bahwa ketergantungan terhadap energi fosil tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi. Fluktuasi harga minyak dunia kerap memengaruhi kondisi fiskal negara, terutama bagi negara yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Dalam pandangannya, peralihan ke energi listrik dan sumber energi terbarukan lainnya akan memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Selain mengurangi emisi, langkah ini juga membuka peluang pengembangan industri baru yang berbasis teknologi bersih.

Harga BBM Nonsubsidi Berpeluang Naik, Masyarakat Diminta Bersiap Hadapi Dampaknya

Aditya — Tue, 07 Apr 2026 22:08:43 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah dinamika harga minyak mentah global yang terus berfluktuasi. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar akan tetap dijaga stabil hingga akhir tahun, selama harga minyak dunia berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan akan diumumkan secara terbuka kepada publik setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

Kebijakan ini menjadi perhatian luas karena BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan sejenisnya, banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas serta pelaku usaha. Setiap perubahan harga pada jenis BBM ini berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari biaya transportasi hingga harga barang dan jasa.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan langkah yang wajar dalam konteks mekanisme pasar. Ia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi memang seharusnya mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia, sehingga tidak membebani anggaran negara.

Menurutnya, memberikan subsidi atau kompensasi pada BBM nonsubsidi justru berisiko memperbesar beban fiskal pemerintah. Hal ini karena pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi, sehingga intervensi subsidi dinilai kurang tepat sasaran.

BBM Tidak Naik, Kebijakan Pemerintah Dinilai Jaga Ekonomi Rakyat

Aditya — Tue, 31 Mar 2026 14:22:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan anggaran negara atau APBN.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat. Ia menyebut pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus memilih antara menjaga stabilitas harga atau mengurangi beban subsidi yang terus meningkat.

Menurut Fahmy, jika harga BBM dinaikkan, dampaknya akan langsung terasa pada inflasi yang berpotensi meningkat tajam. Kondisi ini pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami penurunan kemampuan konsumsi. Sebaliknya, jika harga ditahan, beban anggaran negara akan semakin besar karena subsidi energi harus tetap digelontorkan dalam jumlah signifikan.

Ia menilai langkah pemerintah yang memilih untuk menahan harga BBM merupakan keputusan yang tepat dalam situasi saat ini. Kebijakan tersebut dianggap mampu meredam potensi gejolak ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan harga energi yang relatif stabil, masyarakat memiliki ruang lebih untuk mempertahankan pengeluaran, sehingga perputaran ekonomi tetap terjaga.

Lebih jauh, Fahmy menjelaskan bahwa sebelum tekanan global meningkat, daya beli masyarakat kelas menengah sebenarnya sudah menunjukkan tren penurunan. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM berisiko memperburuk kondisi tersebut dan dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ini, menjaga harga tetap stabil menjadi salah satu cara untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat.