Nugraha saat dihubungi di Jakarta, Rabu, juga memastikan data-data yang diretas itu merupakan informasi lama yang sempat dirilis pada tahun ini.

“Data yang diretas adalah data lama dan di-release (siarkan, red.) pada tahun 2024. Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut,” kata Kapuspen TNI.

Di lini masa media sosial X, akun ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin memantau aktivitas siber, termasuk dari situs gelap (dark web) pada hari Senin (24/6/2024) mengumumkan aksi peretasan oleh peretas MoonzHaxor terhadap sistem BAIS sehingga mereka mengklaim telah menguasai sejumlah data milik BAIS TNI.

Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web BreachForum juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.

Harga yang ditawarkan MoonzHaxor di forum itu sebesar 1.000 dolar AS untuk database 2.000 pengguna berukuran 773 kilobita (kb), dan 7.000 dolar AS untuk data-data rahasia berukuran 33,7 gigabita.

Eranasional.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B Ponto menilai seharusnya Indonesia tidak memerlukan jabatan panglima TNI.

Sebab, menurut Soleman, TNI seharusnya langsung dipegang oleh presiden sebagai pemenang kekuasaan tertinggi.

“Kalau kita lihat Undang Undang Dasar kan tidak ada Panglima TNI. Langsung presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara,” kata Ponto dalam diskusi daring, Minggu (7/11/2021).

Ia juga menyoroti pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI yang harus dipilih dari kepala staf masing-masing matra.

KSAD, KSAL, dan KSAU merupakaan orang-orang terbaik dan memiliki kapabilitas terbaik di bidangnya sehingga tidak bisa disebut bahwa Andika Perkasa adalah yang terbaik di antara kepala staf lainnya.

“Bagaimana kita membandingkan kan tidak bisa membandingkan apple to apple bahwa darat dibandingkan laut lebih bagus darat, laut dengan udara enggak bisa,” ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di emailkamu.

Presiden Joko Widodo juga disebutnya sudah sering memilih panglima dari matra darat. Padahal, tambah Ponto, presiden seharusnya memilih panglima TNI dari matra secara bergiliran.

“Di undang-undang ini diatur bahwa Panglima TNI itu bergantian. Nah bergantian itu bisa bergantian laut udara, atau darat laut, darat udara,” ujarnya.

“Itu bergantian namanya. Kalau Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) itu darat, laut, udara, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) darat, laut, darat, udara. Pak Jokowi darat, darat, udara, darat. Lautnya masih belum tau. Akhirnya terpulang pada Pak Jokowi sekarang,” lanjut dia.

Namun, Ponto menyadari bawa sebenarnya Jokowi memilih panglima TNI hanya berberdasar kedekatan atau chemistry.

Oleh karena itu, ia mengingatkan matra TNI selain darat dan udara membangun chemistry dengan Jokowi.

“Makanya dalam satu tahun ini memang yang kedua laut sama udara ini harus bisa memperlihatkan bisa gak membangun chemistry, kalau tidak terbangun bisa saja beliau ke darat lagi atau ke udara lagi,” ungkapnya.