Pernyataan tersebut disampaikan Bambang merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Bambang mengatakan Gibran masih dapat memenuhi persyaratan pendidikan melalui mekanisme penyetaraan, seperti mengikuti program Paket C.

Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak berhenti pada aspek administratif.

“Hari ini Gibran tidak hanya mengalami cacat, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan diri menjadi calon presiden selanjutnya. Kalau dia ingin ikut penyetaraan Paket C mungkin bisa, tapi perbuatan tercelanya menipu syarat-syarat ini, maka dia sesungguhnya sudah cacat moral,” kata Bambang di Gedung MK, Selasa (6/10/2026) malam.

Ia menilai putusan MK menunjukkan tidak adanya dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Gibran memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Bambang juga menuding persoalan tersebut masuk dalam kategori perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

“Tindakan seperti ini jelas sebuah perbuatan tercela. Pasal 7A, seseorang yang melakukan perbuatan tercela, walaupun dia sudah disahkan menjadi wakil presiden, maka perbuatan tercela itu melalui proses di Mahkamah Konstitusi terbukti,” ujarnya.

Menurut Bambang, apabila perbuatan tercela tersebut telah terbukti, maka peluang untuk mengajukan proses pemberhentian atau impeachment terhadap pejabat yang bersangkutan menjadi terbuka.

“Dan usul teman saya tadi, mengundurkan diri jauh lebih terhormat,” katanya.

Sementara itu, MK dalam sidang yang digelar Selasa malam menyatakan permohonan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di ruang sidang pleno MK, Jakarta.

Sidang putusan tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo dan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB.

“Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya,” demikian amar putusan yang dibacakan Suhartoyo. []

Hal itu disampaikan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Eddy Hiariej merespons keberatan Bambang terkait kehadirannya sebagai ahli dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis 4 Maret 2024.

“Saya berbeda dengan Saudara Bambang Widjojanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge, tapi mengharapkan belas kasihan Jaksa Agung untuk memberikan deponer,” tegas Eddy.

Deponer atau deponir sendiri merupakan suatu diskresi Jaksa Agung untuk mengenyampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum.

Tidak hanya itu, Eddy juga menyampaikan jika pernyataan Bambang terkait KPK yang akan menerbitkan surat penyidikan baru, tidak lengkap.

“Pada saat itu Ali Fikri, Juru Bicara KPK, mengatakan akan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) umum dengan melihat perkembangan kasus,” jelas Edy.

Diketahui Eddy Hiariej adalah salah satu ahli yang dihadirkan oleh Tim Hukum Prabowo-Gibran di ruang sidang MK hari ini.

Kehadiran Eddy sontak disikapi keberatan oleh Bambang dengan alasan KPK sudah menerbitkan surat penyidikan baru dalam perkara dugaan korupsi.

“Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof. Hiariej akan memberikan penjelasan,” kata BW yang kemudian melakukan aksi walkout.

Eddy sebelum memberikan keterangan sebagai ahli juga sempat ditanyakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo soal surat izin kampus dari Universitas Gadjah Mada.

“Pak Eddy ini Prof. Izin dari kampusnya belum ada, ya?” tanya Suhartoyo.

Kemudian Eddy mengaku jika dirinya tidak mengajukan izin kepada kampus untuk memberikan keterangan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran.

“Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini,” jawab Eddy.

Suhartoyo pun menegaskan kepada Eddy, bahwa surat izin atau pun surat tugas dari kampus merupakan bagian dari kelengkapan formal untuk memberikan keterangan di MK.

Kendati demikian, Suhartoyo tetap mempersilakan Eddy menyampaikan paparannya.

“Surat tugas kalau ingin. Ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal,” tutur Suhartoyo.

“Ya, baik,” jawab Eddy. []