Menurutnya, judi online sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Judi online menurut saya tidak lagi menjadi kriminal biasa, tapi sudah berkembang menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan masyarakat, bahkan negara,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Selasa 12 November 2024, dikutip dari Kompas TV

Dia juga mendukung keputusan kepolisian yang akan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menghukum para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang justru membina bisnis judi online.

Dia pun meminta polisi bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar kejahatan tersebut terlacak seluruhnya.

“Saya sepakat para bandar dan mafia-mafia judol ini dimiskinkan. Maka, penerapan TPPU harus dilakukan dengan maksimal,” tegasnya.

“Implementasi dari penerapan TPPU juga harus dikawal bersama guna memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat optimal kepada para pelaku kejahatan judol,” tambahnya.

Selain itu, Abdullah mendorong kepolisian untuk mengembangkan kasus judol yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi hingga menyentuh para bandar di atasnya.

“Kita harap pihak kepolisian terus mengembangkan pengusutan kasus ini. Kejar para bandarnya, karena mereka inilah yang berkuasa terhadap pengendalian judi online,” kata dia.

Hingga saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 tersangka kasus judi online.

Mirisnya, dari 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 10 merupakan pegawai Kementerian Komdigi. []

“Kurang lebih terima 5-8 juta perbulan. Kemudian aksi (tawuran) ini dilakukan kira-kira mengalihkan pengamanan Pilkada. Mereka juga diminta kompensasi untuk memposting judi online di akun akun gangster di Kota Semarang,” kata Irwan saat jumpa pers di Polrestabes Semarang, Rabu (23/10/2024).

Uang tersebut digunakan oleh para pelaku untuk membeli minuman keras, menyewa vila hingga membeli peralatan tawuran.

“Dana digunakan untuk pengobatan saat tawuran, antara lain yang duel di Jalan dr. Cipto. Kemudian meeting, rekreasi, sewa villa, beli atribut kelompok dan beli miras,” ucap Irwan.

Irwan mengatakan, aliran dana ini terungkap setelah pihaknya menemukan banyak kejanggalan terhadap maraknya aksi tawuran, hingga pengerahan anak SMK di aksi demo mahasiswa beberapa waktu lalu.

“Peristiwa-peristiwa itu sudah dicermati, sudah diskema, sudah mapping dan semua dilakukan, kami duga untuk mengalihkan fokus pengamanan untuk Pilkada,” ujar Irwan.

JAKARTA, Eranasional.com – Beberapa negara di dunia merupakan sarang bandar judi online, dua di antaranya adalah negara tetangga Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Dua negara tetangga yang dimaksud adalah Kamboja dan Filipina.

Budi Arie mengungkapkan server judi online diketahui sering berpindah tetapi pusatnya berasal dari dua negara tersebut.

“Begini loh mereka kan sering berpindah-pindah, IP-nya pindah, alamatnya pindah, tapi kita sudah tahu kalau pusatnya itu di Kamboja dan Filipina,” kata Budi Arie dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Judi Online, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta.

Meski pemerintah Indonesia secara gencar melakukan pemberantasan judi online, diakuinya tak mudah. Apalagi yang dihadapi adalah kecanggihan teknologi yang terus berkembang saat ini.

“Kita akan terus berusaha semaksimal mungkin, tapi namanya teknologi semakin canggih. Tapi ekosistem untuk melawan sudah kita buat sebagai langkah serius kami,” tuturnya.

Budi menyebutkan beberapa langkah untuk mematikan ekosistem judi online, seperti memblokir promosi yang kerap masuk melalui nomor ponsel.

Untuk memblokirnya, Kemenkominfo bekerja sama dengan operator seluler. Namun kembali dia menyebutkan, ternyata promosi judi online menggunakan nomor operator dari Kamboja dan Filipina.

“Kita dapat kiriman promosi dari WhatsApp negara lain, dari Kamboja dari Filipina. Yang pasti nomor operator seluler kita sudah tidak dipakai,” ungkap Budi Arie.

Selain itu, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka memblokir akun-akun untuk transaksi judi online. Katanya, selama tiga bulan terakhir terdapat 2.760 rekening dan 540 akun e-wallet yang telah diblokir. (*)