Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Suprayogi mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari program untuk menata kawasan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpadu.

“Hari ini adalah penertiban dalam rangka penataan ruang terbuka hijau kawasan Jatipinggir masuk Kelurahan Petamburan. Ada 150 bangunan liar dan lapak – lapak pedagang dibongkar. Dan ini sudah disosialisasikan melalui forum grup diskusi tahun lalu, sekitar bulan Oktober sampai dengan November, tiga kali pelaksanaan,” ujar Suprayogie kepada wartawan di lokasi, Rabu 22 Juli 2026.

Menurutnya, area yang ditertibkan membentang sejauh lebih dari satu kilometer di sepanjang sisi Jalan Petamburan.

“Panjang keseluruhan lahan mencapai 1.021 meter, dan pengerjaannya akan dieksekusi secara bertahap. Nanti dibagi tiga segmen, ada tiga lokasi,” ucapnya.

Adapun bangunan yang terdampak sebagian besar didominasi oleh fasilitas lingkungan umum dan area komersil milik pedagang.

“Ada Lokasi Penampungan Sementara (LPS), ada Bale Warga, ada sebagian fungsi beberapa pos. Kurang lebih kalau bangunannya yang dipakai yang besar-besar ya, ada sekitar 7 atau 8 kalau nggak salah. Rumah tinggal enggak ada,” kata Suprayogie.

Sementara itu, Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan kegiatan pengembalian fungsi jalur hijau ini direncanakan menjadi ruang publik terbuka bagi warga.

“Sepanjanh sepadan sungai itu sebenarnya merupakan jalur hijau seharusnya. Dalam tahun ini Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat punya rencana untuk kegiatan penataan di sepadan sungai BKB tepatnya di kawasan Jatipinggir, dari ujung rel sampai dengan menuju ke Museum Tekstil,” ucap Mila.

Nantinya, lokasi tersebut akan disulap dengan berbagai fasilitas mumpuni yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas, mulai dari trek lari atau jogging track, taman bermain anak, lapangan olahraga, hingga sebuah bangunan serbaguna semi-permanen.

“Ruang serbaguna bertingkat yang bentukannya semi permanen ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kan seperti diketahui bahwa di sekitar sini pemukiman padat. Mereka punya ruang di rumahnya sempit. Jadi ketika mereka punya hajat itu bisa menggunakan ruang serbaguna,” jelas Mila.

Menurut Mila, RTH ini nantinya juga akan memiliki daya tarik tersendiri yaitu pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta.

Pasalnya, area di sisi Kali Jatipinggir ini memiliki akses pemandangan pamgsung ke pusat kawasan perkantoran Jakarta Pusat.

“Selain ruang serbaguna, tentu ini kita punya potensi city view yang merupakan ciri khas dari Kota Jakarta Pusat khususnya. Nah, itu akan dieksplor supaya bisa menjadi ikon di Jakarta Pusat,” ungkapnya.

Mila juga memastikan nantinya hak-hak warga dan pedagang asli Petamburan tidak akan diabaikan setelah pembongkaran. Bagi para pedagang kaki lima, para pedagang akan difasilitasi tempat baru agar bisa kembali berdagang di lokasi yang lebih rapi dan tertata dengan konsep bangunan kontainer.

“Yang terdampak untuk diutamakan untuk warga Petamburan, itu akan dikurasi dagangannya dan akan ditempatkan nanti ddi bangunan kontainer bertingkat, di bagian atasnya itu tempat kuliner,” ujar Mila.

Namun, kata Mila, karena terbatasnya kapasitas penampungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Jakartw Pusat berharap adanya kerja sama dan suntikan dana dari sektor swasta.

“Kami berharapnya ada Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa mengakomodir atau memfasilitasi pengembangan kawasan kuliner tadi,” ucap dia.

Proses pembongkaran lahan ini ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu kurang lebih satu pekan.

Usai lahan diratakan, Sudin Tamhut akan langsung mengebut pengerjaan fisik RTH dan ditargetkan selesai pada November 2026 mendatang. [SF]

Reporter: Tian

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 15 bangunan berhasil ditertibkan, terdiri dari 4 bangunan permanen dan 11 semi permanen. Total area terdampak mencapai 2.850 meter persegi dengan panjang lahan sekitar 200 meter.

Kolaborasi dengan Pemkab Lebak dan Aparat Gabungan

Penertiban dilakukan oleh 88 personel internal KAI Daop 1 Jakarta. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebak, hadir Asisten Daerah I Alkadri, Kepala Dinas Perhubungan, Kasatpol PP, Kepala Dinas Sosial, Camat, hingga Lurah Cijoro Lebak bersama jajaran terkait.

Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan dari aparat gabungan, antara lain POLRI, Koramil, BKO Marinir, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta unsur kewilayahan lainnya.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan melindungi aset negara.

“Lahan jalur kereta api merupakan aset vital yang harus steril dari bangunan liar. Keberadaan Bangli di sepanjang ROW sangat membahayakan operasional perjalanan KA sekaligus melanggar aturan perundangan. Kegiatan penertiban ini dilakukan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan,” ujar Ixfan.

Berdasarkan Aturan Perundangan

Penertiban ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan KA

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya mendukung terwujudnya kota dan permukiman berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur dan inovasi.

Dengan penertiban tersebut, jalur kereta api di wilayah Rangkasbitung – Jambu Baru kini kembali steril, sehingga dapat berfungsi dengan aman dan optimal, sekaligus meminimalisir potensi gangguan perjalanan maupun risiko kecelakaan.

KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan liar maupun melakukan aktivitas di sekitar jalur rel demi keselamatan bersama.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Metro Depok, AKBP Maulana Jali Karepesina, menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam menata lingkungan dan menjaga ketertiban di wilayah Kota Depok.

“Ini bentuk kolaborasi lintas instansi untuk menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman bagi masyarakat,” kata dia, dikutip dari berita.depok.go.id, Senin (26/5/2025).

Ia menjelaskan, beberapa bangunan yang ditertibkan sebelumnya tercatat dalam data sebagai bangunan tidak sesuai peruntukan. Namun saat ditinjau di lapangan, ditemukan adanya perubahan fungsi pada beberapa lokasi.

“Beberapa bangunan telah berubah fungsi, seperti menjadi tempat ibadah atau keperluan lainnya. Untuk yang masih belum jelas statusnya, kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan Pemkot Depok,” katanya.

Dirinya menambahkan, pendataan dan penertiban dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Hingga saat ini, lebih dari 20 bangunan tercatat perlu dilakukan peninjauan ulang karena berada di atas lahan yang tidak sesuai peruntukan, seperti jalur hijau maupun fasilitas umum.

“Penertiban akan dilakukan secara berkala, dengan pendekatan persuasif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas dia.

Pemberhentian pembangunan tersebut dilakukan karena kedua perumahan tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat mengatakan, pihaknya telah melakukan peringatan kepada pihak pengembang perumahan tersebut untuk memberhentikan pembangunan.

Selain itu, Satpol PP telah mengarahkan pengembang untuk mengurus perizinannya.

“Kami sudah bertemu dan saat ini pembangunannya sudah dihentikan,” kata dia dikutip dari berita.depok.go.id, Kamis (17/4/2025).