Hal itu disampaikan Wapres Gibran saat meninjau langsung Jembatan Aih Bobo di Desa Rigep, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Rabu (17/12/2025).

Kunjungan Wapres Gibran ke Gayo Lues merupakan bagian dari mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga dengan pemulihan infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemulihan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah agar arus logistik dan pasokan BBM kembali berjalan normal.

“Dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus, jadi mohon maaf bapak, ibu, karena jembatannya terputus, saya lihat di beberapa tempat, pom bensin banyak antrean juga,” kata Gibran di posko pengungsi.

Antrian Panjang untuk Dapat BBM

Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya warga Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang terpaksa mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi tersebut terjadi akibat banyaknya jembatan yang terputus sehingga mengganggu akses distribusi.

Sebelum mengunjungi posko pengungsian, Gibran terlebih dahulu meninjau SPBU Raklunung yang dipadati warga yang mengantre untuk membeli BBM.

Berdasarkan pantauan di lokasi, antrean kendaraan roda dua maupun roda empat tampak mengular hingga ke pintu masuk SPBU. Dalam kunjungannya tersebut, Gibran menerima laporan bahwa sebagian warga harus menunggu lebih dari tiga jam untuk mendapatkan BBM.

Dalam agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gayo Lues, Wapres Gibran didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, serta jajaran direksi dari Pertamina dan PLN.

Di hadapan ribuan warga pengungsi, Gibran meminta para pejabat terkait untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, mulai dari pembangunan kembali jembatan yang rusak hingga pemulihan pasokan BBM dan listrik.

“Saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” kata Gibran yang kemudian disambut antusias oleh warga.

“Amiin,” kata warga kompak.

Selain itu, Wapres juga menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan membangun kembali rumah warga yang rusak akibat bencana banjir.

Namun demikian, pembangunan rumah baru tersebut belum tentu dilakukan di lokasi yang sama apabila dinilai berisiko dan berbahaya, terutama jika berada di sekitar aliran sungai.

Gibran pun meminta Bupati Gayo Lues untuk menyiapkan dan menentukan lokasi baru yang dinilai aman sebagai tempat pembangunan kembali rumah-rumah warga terdampak.

“Pak Presiden berjanji akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Mungkin nanti bisa di tempat yang sama atau di tempat yang lain yang lebih aman tentunya. Karena tadi saya lihat, sungainya sudah jadi lebar, jembatannya rusak, ada beberapa rumah juga yang hanyut, kita pastikan nanti di rumah yang baru di tempat yang aman ya Pak Bupati,” kata Gibran.

Mendagri Tito telah menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan

“Ada dua SK yang sudah saya tanda tangani terkait dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK pertama mengenai penghentian sementara selama 3 bulan ke Mirwan MS,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (9/12).

Tito mengatakan Mirwan melakukan pelanggaran Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemda.

“Melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin dari Kemendagri. Di situ diatur dengan spesifik dalam Pasal 77 ancamannya sanksinya adalah penghentian sementara Desember selama tiga bulan, yang bersangkutan dengan luar negeri yang melakukan umrah tanggal 2,” ujarnya.

Mirwan menjadi sorotan karena pergi umrah di tengah kondisi bencana di wilayahnya. Tingkah Mirwan ini juga tak lepas dari sorotan Presiden RI Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan Mirwan telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri setelah tiba di Jakarta dari Arab Saudi.

“Nah, sekarang bisa juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, membiayai dari mana itu penting ya,” kata Bima di parlemen kompleks, Jakarta, Senin (8/12).

Ia mengatakan pemeriksaan juga dilakukan tidak hanya kepada Bupati Mirwan, tetapi juga kepada semua pihak terkait, seperti hal yang sempat dilakukan terhadap kasus Bupati Indramayu yang juga sekretaris daerahnya juga diperiksa.