Bank Dunia – Eranasional.com

Bank Dunia Sebut Sistem Cuti Melahirkan di Indonesia Bisa Picu Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan

Aditya — Mon, 16 Mar 2026 02:59:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Cuti melahirkan menjadi salah satu hak penting bagi pekerja perempuan, dirancang untuk memastikan kesejahteraan mereka selama masa pemulihan pasca melahirkan sekaligus menjaga pendapatan tetap terjamin. Namun, laporan terbaru dari Bank Dunia atau World Bank menyoroti sisi lain dari kebijakan ini di Indonesia, yang menurut lembaga tersebut berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan bagi perempuan pekerja.

Dalam laporan berjudul Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, Bank Dunia menyatakan bahwa pembiayaan cuti melahirkan yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dapat menciptakan insentif tidak langsung yang bersifat diskriminatif. Artinya, perusahaan mungkin enggan mempekerjakan perempuan usia subur secara formal karena harus menanggung beban biaya tambahan.

Bank Dunia menekankan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak mewajibkan perusahaan memberikan cuti melahirkan minimal tiga bulan dengan gaji penuh 100 persen. Tujuan utama dari aturan ini adalah memberikan perlindungan finansial bagi perempuan pekerja, agar mereka dapat fokus pada proses pemulihan dan merawat anak yang baru lahir.

Namun, masalah muncul karena seluruh tanggung jawab pembayaran gaji tetap berada di perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan harus membayar gaji pekerja yang sedang cuti sekaligus menyiapkan tenaga pengganti sementara agar operasional tetap berjalan. Hal ini memunculkan persepsi bahwa mempekerjakan perempuan usia subur menjadi lebih mahal dibanding pekerja laki-laki atau perempuan yang tidak berpotensi cuti melahirkan.

“Perusahaan mengantisipasi pengeluaran yang lebih tinggi, baik untuk pembayaran cuti maupun biaya pengganti sementara, sehingga menjadi enggan merekrut atau mempekerjakan perempuan secara formal, terutama di usaha kecil atau industri dengan margin rendah,” tulis laporan yang disusun oleh ekonom senior Bank Dunia, William Seitz dan Wael Mansour.

Bank Dunia Buka Suara soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Rio Anthony — Thu, 29 Feb 2024 00:15:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Program makan siang Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ikut dikomentari Bank Dunia.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen meminta Indonesia harus tetap patuh dengan aturan defisit fiskal.

“Kami masih menantikan rincian program makan siang dan susu gratis. Pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Satu, dikutip dari Antara, Rabu 28 Februari 2024.

Dia berpesan Pemerintah Indonesia harus menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut.

Setelah itu, baru bisa dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

Program makan gratis dan susu gratis Prabowo-Gibran itu perlu direncanakan secara matang, khususnya soal anggarannya.

“Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” tandasnya.

Diketahui program prioritas Prabowo-Gibran ini diklaim sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Terima Presiden Bank Dunia, Presiden Jokowi Bahas Reformasi Sistem Keuangan Global

Fyan Hadi — Wed, 06 Sep 2023 01:43:11 +0000

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Presiden Bank Dunia Ajay Banga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023). (Foto: Biro Pers Setpres RI)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Presiden Bank Dunia Ajay Banga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah isu untuk dibahas bersama dengan Banga, termasuk soal reformasi sistem keuangan global.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya menaruh harapan kepada Bank Dunia untuk bisa mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil.

“Saya yakin Presiden Banga menyadari berbagai kritik pada Bank Dunia, termasuk oleh Sekjen PBB terkait kurangnya perhatian pada kepentingan negara berkembang. Indonesia dan negara berkembang lain menaruh harapan besar kepada Anda untuk wujudkan sistem keuangan global yang lebih adil bagi semua, terutama bagi negara berkembang,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini situasi ketidakpastian global berpengaruh terhadap pembangunan di negara berkembang. Untuk itu, Presiden Jokowi memandang perlu adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menghadapi situasi tersebut.

“Saya ingin jajaki potensi kolaborasi Bank Dunia dengan Indonesia dan ASEAN untuk jawab tantangan tersebut,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dia pun mendorong penguatan komitmen untuk merealisasikan pembiayaan dan investasi dalam transisi energi dan ekonomi hijau.

“Berbagai terobosan telah kami lakukan, termasuk pengembangan EBT dan upaya penerapan pajak karbon. Tapi tidak semua negara dapat penuhi kebutuhan pembiayaan hijau,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.