Malang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan persiapan terkait implementasi Bank Tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kali ini, dilakukan Pembahasan PraPanitia Antar-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden yang membahas beberapa kelengkapan teknis terkait penyelenggaraan Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, dalam arahannya kembali menjelaskan terkait pembentukan Badan Bank Tanah. Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu institusi pemerintah yang mengatur urusan tata ruang dan pertanahan, mempunyai kekurangan fungsi sebagai land manager. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Bank Tanah yang bertugas mengatur urusan pengaturan pertanahan.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal juga terus mengimbau pembahasan kelengkapan teknis ini untuk dilakukan dengan baik. Ia juga menyinggung persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kepengurusan Badan Bank Tanah.

“Dalam pembentukan Badan Bank Tanah ini, kita juga benar-benar membutuhkan SDM yang berkualitas sehingga punya kapasitas yang lebih profesional,” imbau Himawan Arief Sugoto melalui keterangan pers, Minggu (14/11)

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari. Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk membentuk Badan Bank Tanah yang merupakan lembaga khusus sui generis.

Sui Generis maksudnya adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan kewenangan khusus, dalam hal ini kewenangannya ialah mengelola tanah.

“Kemarin kami dari Ditjen PTPP juga sudah membahas untuk mencari potensi tanah bagi Bank Tanah di Kota Malang ini,” terang Embun Sari.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi yang menjadi moderator pada pembahasan kali ini, berkata bahwa berdasarkan prinsipnya, UUCK bertugas untuk mengharmonisasikan substansi kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa UU yang tidak terdampak UUCK. Namun ada substansi baru yang diamanatkan oleh UUCK, salah satunya pembentukan Badan Bank Tanah.

Yagus Suyadi juga berkata bahwa pembentukan Badan Bank Tanah sebagai badan hukum yang dibentuk pemerintah pusat serta punya kewenangan dalam mengelola tanah. Guna melengkapi PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah maka disusunlah beberapa regulasi seperti peraturan presiden (perpres).

“Yang tengah bergulir sekarang ialah rancangan terkait permodalan. Kami sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM tentang ini. Terkait struktur dan penyelenggaraan Bank Tanah, secara substansi sudah diharmonisasi dan masih dalam rangka menunggu tindak lanjutnya,” jelas Yagus Suyadi.

Turut hadir secara langsung, Inspektur Jenderal, Sunraizal; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja, serta turut hadir secara daring, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin. Pada pembahasan PraPanitia Antar-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden kali ini, membahas hal teknis seputar jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas pejabat struktural dan pegawai bank tanah.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Raperpres tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Bank Tanah akan mendukung pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta Reforma Agraria.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pembentukan Badan Bank Tanah merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kelembagaan pertanahan di Indonesia.

Menurutnya, berdasarkan peraturan yang ada, BPN selama ini menjadi land regulator. Oleh karena itu, Badan Bank Tanah diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai land manager negara.

“Bank Tanah ini harusnya melengkapi lembaga BPN, ditambah kewenangannya. Maka dibentuk Bank Tanah untuk menjadi
land keeper, land manager. Nanti semua tanah yang ditata untuk kepentingan orang banyak, kepentingan sosial, untuk Reforma Agraria, dan lain-lain itu, dikelola oleh Bank Tanah,” ujar Sofyan A. Djalil dalam Harmonisasi Raperpres tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah yang digelar secara daring dan luring bersama Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait lainnya di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan bahwa Bank Tanah akan memberikan kemakmuran kepada masyarakat.

“Tujuan tanah, bukanlah memiliki tanah itu. Tujuannya ialah membawa kesejahteraan kepada negara, kepada masyarakat. Jadi, bagaimana Bank Tanah mengatur untuk mencapai tujuan kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat konstitusi. Maka kita lihat dalam UUCK tentang Bank Tanah, disebut perannya jelas sekali. Ketersediaan tanah 30% dalam rangka redistribusi. Tujuan akhirnya dalam rangka memberikan kemakmuran kepada rakyat,” tuturnya.

Percepatan Raperpres dilakukan sesuai komitmen pemerintah agar Badan Bank Tanah segera bisa bekerja pada tahun depan. Selain itu, juga untuk mendapatkan modal awal dan ditetapkan oleh Presiden.

“Saya akan bicara dengan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) bahwa salah satu cara menyelesaikan masalah tanah adalah Bank Tanah. Oleh karena itu, saya berharap hari ini rapat terakhir untuk kita tuntaskan supaya Bank Tanah ini bisa berfungsi sebelum akhir tahun. Yang minimum dulu dengan anggaran yang terbatas, dengan manajemen yang terbatas, nanti dia akan berkembang sesuai perkembangan zaman,” papar Sofyan A. Djalil.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, menyampaikan bahwa harmonisasi kali ini untuk menuntaskan terkait ketentuan penugasan ASN dalam organisasi Bank Tanah. Selain itu, juga terkait ketentuan penetapan tanah pemerintah yang berasal bukan dari Barang Milik Negara (BMN), yakni untuk Reforma Agraria melalui redistribusi tanah.

“Dalam hal ini, tujuan dibentuknya Bank Tanah agar dapat menampung sebagai land keeper tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk berbagai kepentingan. Perpres dan kebijakan ini memang harus keluar sekarang, mengingat waktunya sudah terbatas,” pungkasnya.

Adapun harmonisasi ini turut dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja; dan jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN lainnya.

Harmonisasi Raperpres juga berjalan bersama jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, pakar hukum dan keuangan, serta instansi pemerintah terkait

Jakarta – Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memunculkan banyak terobosan, tak terkecuali di bidang pertanahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah ialah salah satu peraturan turunan UUCK yang menjadi fokus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PP tersebut mendukung pembentukan Badan Bank Tanah di Indonesia yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank Tanah nantinya juga akan mendukung pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, bahkan juga Reforma Agraria. Dalam PP ini dinyatakan bahwa ketersediaan tanah untuk Reforma Agraria paling sedikit 30% dari tanah negara diperuntukkan Badan Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa pembentukan Badan Bank Tanah terus didorong dan secara substansi sudah mencapai 90%.

Saat ini, ia berujar tengah disusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta para pakar praktisi hukum.

“Kita sudah membahas di internal kementerian, mungkin 90% substansinya sudah. Kita sudah edarkan juga ke beberapa kementerian/lembaga terkait. Tiga instansi sudah paraf. Tentunya mungkin paralel karena diharapkan Badan Bank Tanah ini dapat terwujud bulan Oktober ini,” kata Himawan Arief Sugoto melalui keterangan persnya, Jumat (8/10)

Ia menerangkan, Badan Bank Tanah akan dipimpin Komite Bank Tanah yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Komite ini juga akan dibantu oleh Sekretariat Komite.

Selain itu, lanjutnya dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/saran kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah. Guna menyelenggaran tugas-tugas dalam Bank Tanah, Komite Bank Tanah menetapkan Badan Pelaksana.

“Setelah itu, kita sedang paralel menyiapkan PP permodalan yang nantinya akan mengurus. Komite akan mengusulkan ke presiden mengenai siapa saja untuk pertama kali pengurus dari Bank Tanah ini. Itu ketentuan di perpres ini, untuk pertama kalinya pengurus ditetapkan oleh komite, setelah komite ditetapkan oleh Presiden,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir secara daring, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM, Benny Riyanto. Ia menyetujui bahwa latar belakang dibentuknya Badan Bank Tanah ini adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang masih marak terjadi. Ia berharap dengan pengaturan struktur dan penyelenggaraan Badan Bank Tanah dapat menjamin ketersediaan tanah, terutama untuk Reforma Agraria.

“Dapat disadari urgensi untuk penyusunan Raperpres ini. Dalam prosesnya tetap wajib harus diharmonisasi baik secara hirarki peraturan perundang-undangan, maupun secara substansinya agar tercipta suatu keselarasan, pembulatan, dan harmoni antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Hal ini juga untuk menghindari adanya benturan kepentingan sesama regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, harmonisasi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum agar Raperpres ini nanti benar-benar bisa dilaksanakan dan juga applicable,” jelas Benny Riyanto.

Adapun Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah ini, juga digelar secara luring di Hotel Royal Ambarrukmo, D.I. Yogyakarta. Hadir secara langsung, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suhendro; Dosen Fakultas Hukum UGM, Oce Madril; serta jajaran Kemenkum HAM dan instansi pemerintah terkait.

Jakarta – Masalah pertanahan di Indonesia begitu beragam, mulai dari tidak terkendalinya alih fungsi lahan hingga harga tanah yang semakin tinggi. Permasalahan tanah ini seringkali menghambat pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha hadir dari sisi penyediaan, yaitu berusaha menyediakan tanah untuk kepentingan yang lebih berkeadilan.

Seperti yang dipaparkan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto pada Rapat Kerja ke-2 The HUD Institute pada Senin (28/06/2021) via pertemuan daring.

Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa masalah pertanahan dan kebutuhan akan tanah berdampak pada kesenjangan pembangunan.

Beberapa masalah di antaranya yakni keterbatasan tanah untuk pembangunan, terjadi ketimpangan kepemilikan tanah sehingga harga tanah tidak terkendali dan terdapat banyak potensi tanah idle atau terlantar yang belum dioptimalkan.

“Di sini perlunya peran pemerintah untuk menguasai, mengendalikan dan menyediakan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Menurut Amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), peran Badan Bank Tanah diperlukan dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dibuatlah PP No. 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Sekjen Kementerian ATR/BPN berkata bahwa Badan Bank Tanah berada di bawah Presiden dan melalui komite Bank Tanah yang terdiri dari Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Melalui Badan Bank Tanah, Pemerintah memiliki tanah cadangan strategis, mengontrol penguasaan tanah dan menyediakan tanah untuk pembangunan,” tuturnya.

Meski begitu, Badan Bank Tanah termasuk ke dalam lembaga sui generis, yakni badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU untuk melaksanakan sebagian kewenangan khusus untuk pengelolaan pertanahan secara independen dan fleksibel.