Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan bantuan pangan tersebut termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan Kemenko Bidang Perekonomian.
“Kami juga barusan memutuskan karena masuk nanti di Oktober-November ini mulai produksi pangan, kan November-Desember pertama itu produksi lebih kecil daripada keperluan. Sudah kita putuskan untuk 4 bulan bantuan pangan,” katanya usai rapat di kantornya, Jumat (12/9).
Nantinya, bantuan sosial (bansos) beras tersebut akan disalurkan setiap dua bulan sekali, artinya setiap penerima mendapatkan 20 kg beras setiap penyaluran.
“Pangan akan memberikan bantuan pangan selama 4 bulan untuk 18,2 juta. Jadi 10 kilo, 10 kilo, 4 kali. Mungkin dibagi 2 kali,” ungkap Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras ini melanjutkan dari program serupa yang dilakukan pada Juni dan Juli 2025 lalu, sehingga totalnya 6 bulan. Anggarannya mencapai Rp 13,9 triliun.

“Anggarannya ya menyesuaikan, yang jelas kemungkinan sama operasional segala macam sekitar Rp 13,9 triliun untuk distribusi, kira-kira untuk 18,277 juta (penerima),” kata Arief.
Arief pun akan menugaskan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan tersebut dua kali. Datanya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan sedikit koreksi.
Di sisi lain, Arief memastikan program operasi pasar atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog tetap berjalan.
“Dalam waktu yang bersamaan juga SPHP tetap jalan terus, kemarin kan pasar tradisional sudah, instansi pemerintah sudah. Pak Dirut ini sekarang sedang konsentrasi juga untuk pasar-pasar lainnya termasuk modern channel,” jelasnya.
Rizal menambahkan, penyaluran bantuan beras akan dilakukan secepatnya dalam dua gelombang, yakni akhir September 2025 dan awal November 2025.

“Jadi dua step. Step pertama itu kita kirim di awal, mungkin akhir bulan September ini mudah-mudahan kita bisa kirim dengan harapan nanti di pertengahan November sudah selesai,” tuturnya.
“Nanti di awal November kita sudah kirim lagi dengan harapan di akhir November sudah selesai untuk bulan November dan Desember. Dengan harapan nanti di akhir Desember sudah selesai itu administrasinya dan yang sebagainya,” pungkas Rizal.

“BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022,” kata Arief di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Dia mengatakan hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.

“Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit,” ujarnya.

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

Dia menuturkan pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan, di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

Arief berharap dengan disalurkan bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang ada di seluruh provinsi.

“Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN,” jelasnya.

Arief menambahkan selain penyaluran bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.

Dia menambahkan operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan baik di pusat, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan, sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau.

“Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras,” kata Arief.

Penyetopan bantuan beras tersebut, untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi.

“Pascapemungutan suara Pemilu (14 Februari 2024) kemarin, mulai hari ini bantuan pangan beras kita lanjutkan kembali,” kata Arief, dikuto antara,  Kamis (15/2/2024).

Arief menyampaikan bantuan pangan beras 10 kilogram yang akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia, merupakan bagian dari program intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan utamanya komoditi tersebut.

“Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand (permintaan) terhadap beras di pasar. Dan ada pula program GPM (Gerakan Pangan Murah) di berbagai daerah,” ucap Arief.

Arief menyebut realisasi bantuan pangan beras yang telah disalurkan kepada sejumlah KPM hingga 7 Februari mencapai 185 ribu ton.