Pemerintah menjadwalkan penerapan digitalisasi bansos melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada triwulan pertama tahun 2027.

Sistem anyar ini memungkinkan seluruh anggota masyarakat mengajukan diri sebagai calon penerima. Namun, pendaftaran tersebut tidak otomatis menjamin persetujuan pencairan bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ini dipicu oleh masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Di lapangan, masih dijumpai warga berkecukupan yang menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan.

Oleh karena itu, digitalisasi dihadirkan untuk memastikan validasi kondisi ekonomi masyarakat dilakukan secara objektif.

Masalah ketidaktepatan data ini terbukti dalam uji coba Bansos Digital di Kabupaten Banyuwangi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, temuan di lapangan menunjukkan sekitar 60 persen penerima bansos saat ini sebenarnya tidak memenuhi kriteria layak.

Sebaliknya, ada 40 persen warga yang tergolong berhak namun belum tersentuh bantuan. Temuan inilah yang mendorong pemerintah merombak total sistem pendataan.

Guna menjaga prinsip keadilan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa setiap pendaftar wajib melewati uji kelayakan.

]]> https://eranasional.com/106783/rombak-total-skema-bansos-pemerintah-terapkan-digitalisasi-perlinsos-awal-2027/feed 0 Redaksi Era https://daerah.eranasional.com/105796/terindikasi-judol-ribuan-kpm-di-kota-pekalongan-dicoret-dari-bansos https://daerah.eranasional.com/105796/terindikasi-judol-ribuan-kpm-di-kota-pekalongan-dicoret-dari-bansos#respond Sat, 05 Sep 2026 00:56:52 +0000 https://daerah.eranasional.com/105796/terindikasi-judol-ribuan-kpm-di-kota-pekalongan-dicoret-dari-bansos Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menangguhkan sementara hingga mencabut hak bantuan sosial (bansos) bagi 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional.

Langkah tegas ini diambil Kemensos setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi judi online (judol) pada rekening para penerima manfaat tersebut.

Dampak dari pengetatan seleksi ini juga dirasakan di daerah. Di Kota Pekalongan saja, ribuan warga terpaksa gigit jari karena namanya mendadak dicoret dari daftar penerima bansos.

Kepala DinsosP2KB Kota Pekalongan, Sriyana, mengungkapkan bahwa tahun ini Kemensos memberlakukan verifikasi yang sangat ketat bagi seluruh KPM, terutama yang berkaitan dengan aktivitas judol.

“Data sementara hingga saat ini, ada 3.280 KPM di Kota Pekalongan yang dicoret karena terindikasi judi online. Jumlah ini cukup besar dan lumayan banyak,” kata Sriyana saat ditemui Eranasional di Halaman Pemkot Pekalongan, Jumat (4/9/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar kasus di Kota Pekalongan terjadi karena rekening penerima bansos dipakai oleh yang bersangkutan sendiri maupun anaknya untuk bertransaksi judi digital.

Berbeda dengan kasus viral di Kabupaten Pekalongan yang melibatkan penyalahgunaan identitas orang lain, Sriyana mengatakan sejauh ini belum menemukan kasus korban pencatutan data di wilayahnya.

Meski demikian, pihak Kemensos tetap memberikan ruang bagi warga yang merasa tidak melakukan transaksi haram tersebut untuk mengajukan proses sanggahan atau reaktivasi.

“Sampai hari ini baru ada 3 orang yang mengajukan penyanggahan. KPM dapat mengajukan klarifikasi melalui pendamping sosial selama data belum dinonaktifkan secara permanen,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat sendiri belum menerbitkan aturan spesifik terkait batas waktu pengajuan sanggah secara nasional, sehingga daerah sifatnya hanya menampung dan meneruskan klarifikasi ke Kemensos.

“Jika KPM yang dicoret tidak mengajukan sanggahan, maka namanya resmi dihapus tanpa ada peserta pengganti, sampai ada pembaruan data berikutnya dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain isu judi online, Sriyana menambahkan bahwa persoalan penetapan desil (tingkat kesejahteraan 1–4) juga kerap menjadi perhatian penerima bansos, di mana pihaknya hanya bertugas menyalurkan data ke pusat. (em-aha)

Alasannya mencengangkan: data kependudukan milik pasangan renta ini mendadak tercatut dalam sistem terindikasi aktivitas judi online (judol). Padahal, membayangkan keduanya menyentuh ponsel pintar saja adalah sebuah ketidakmungkinan yang nyata.

Jangankan mengoperasikan aplikasi judi digital, pasangan lansia ini bahkan tidak memiliki HP. Keduanya juga tak pernah mengenyam bangku sekolah, sehingga buta huruf dan sama sekali tidak bisa membaca maupun menulis.

Bertahan Hidup dari Upah Rp3 Ribu Seminggu

Sebelum namanya dicoret dari daftar penerima sejak awal tahun, Mbah Dayat dan Mbah Darmi merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rutin menerima Rp600 ribu per tiga bulan. Keduanya tergolong warga sangat miskin yang berada di kategori desil 1.

Untuk menyambung hidup, Mbah Darmi kini hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh primbas atau pembuang benang dari kain. Dari jemarinya yang mulai letih dan berteman luka, upah yang dipetik tak lebih dari Rp3.000 dalam sepekan.

“Sehari-hari saya bekerja membuang benang, seminggu cuma dapat Rp3.000. Ya makan kalau ada, kalau tidak ada ya nempur,” tutur Mbah Darmi lirih menggambarkan getirnya bertahan hidup bersama sang suami dan seorang anak yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam satu kartu keluarga, terdapat tiga jiwa. Salah satu anak mereka, Kusniyati (31), disebut mengalami gangguan jiwa. Sementara anak lainnya sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama mereka.

Kondisi kesehatan dan usianya, membuat pasangan lansia ini tak lagi kuat bekerja. Dayat sebelumnya berusaha mencari kayu bakar untuk dijual. Kini aktivitas tersebut sudah tidak sanggup dilakukan.

Ia hanya mengandalkan pekerjaan membuang benang dengan penghasilan yang sangat terbatas. Dan kini, tangan kanan Darmi tampak sakit, bahkan penuh luka tidak bisa digunakan untuk beraktivitas.

Identitas Dipinjam dan Upaya Sanggahan Desa

Operator DTKS Desa Kayugeritan, Neli Setyowati, mengonfirmasi bahwa Mbah Dayat merupakan korban penyalahgunaan identitas. Setelah diklarifikasi, KTP milik Mbah Dayat ternyata pernah dipinjam oleh pihak tak bertanggung jawab hingga akhirnya data beliau tercatut judol.

“Maaf, SDM-nya rendah, tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya,” terang Neli.

Pihak desa kini bergerak cepat mengajukan sanggahan resmi melalui aplikasi DTKS. Surat pernyataan bermeterai diunggah untuk membuktikan bahwa pasangan lansia tersebut bersih dari aktivitas haram itu agar hak bansos mereka bisa segera dipulihkan.

Sembari menunggu proses di Kementerian Sosial (Kemensos), Kepala Desa Kayugeritan beserta warga sekitar bahu-membahu menyokong kebutuhan pangan harian keluarga Mbah Dayat lewat bantuan sembako secara sukarela.

“Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui, bahwa identitas tersebut memang pernah dipinjam,” katanya.

Ribuan Data KPM Pekalongan Tercatut Judol

Fenomena ironis ini rupanya bukan kasus tunggal. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 7.585 KPM dihentikan bantuan sosialnya oleh Kemensos akibat datanya terdeteksi sistem tersangkut transaksi judi online.

Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria Loreent, menjelaskan bahwa sistem verifikasi Kemensos memang memblokir otomatis NIK atau rekening yang terdeteksi transaksi judol.

Namun, pemerintah memberikan ruang klarifikasi satu kali bagi warga yang menjadi korban penyalahgunaan data. Hingga akhir Agustus ini, tercatat baru 157 KPM di Kabupaten Pekalongan yang mengajukan pemulihan data untuk mengaktifkan kembali hak bansos mereka.

“KPM yang terindikasi judol yang memang tidak bermain judol silakan mengajukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan. Nanti akan difasilitasi oleh desa. Tapi, kami hanya akan kasih kesempatan 1x klarifikasi,” pungkasnya. (em-aha)

Total bantuan yang diserahkan mencapai Rp100.975.850.000. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana. Penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Rincian bansos tersebut meliputi Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) bagi 7.643 kepala keluarga (KK) senilai Rp38.215.000.000. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38.921.850.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama tiga bulan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian atau perabot rumah tangga bagi 7.643 KK dengan total nilai Rp22.929.000.000. Pemerintah turut menyerahkan santunan kepada ahli waris bagi 60 jiwa dengan nilai Rp900.000.000, serta santunan bagi korban luka berat untuk dua jiwa dengan total Rp10.000.000.

Selain Kemensos, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyerahkan 2.000 paket peralatan rumah tangga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Tito berharap, selain membantu penanganan pascabencana, bantuan tersebut dapat memulihkan perekonomian masyarakat terdampak.

Terlebih, pascabencana pertumbuhan ekonomi seperti di Provinsi Aceh masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, diperlukan berbagai upaya pemulihan, termasuk melalui penyaluran bansos.

Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk mempercepat pemulihan. Hal ini seperti bantuan untuk masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat.

Pemerintah juga menambah dana Transfer ke Daerah (TKD) ke seluruh daerah di tiga provinsi terdampak dengan total Rp10,6 triliun.

Tito menegaskan, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya pemulihan terhadap daerah terdampak.

“Sambil kita melakukan perbaikan-perbaikan, usaha-usaha yang lainnya, semua bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf berharap penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Bantuan ini diberikan berdasarkan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Tentu datanya dinamis akan bertambah terus … Kementerian Sosial secara bertahap akan menyalurkan data-data yang sudah terverifikasi. Sesuai arahan Pak Mendagri makin cepat makin baik,” jelasnya.

Turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Timur, serta pejabat terkait lainnya. Hadir pula secara daring perwakilan dari Provinsi Sumut dan Sumbar.

“Kondisinya kompleks ini bila terjadi hujan, maka banjirnya [meluap]. Sudah ada ya tadi yang melihat videonya … Saya cukup kaget dan prihatin,” katanya di Posyandu Beringin I RW 08, Kompleks DDN Karang Mulya, Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/3/2026).

Ia menambahkan, aspirasi warga seperti kebutuhan perahu karet akan disampaikan kepada pimpinan di Kemendagri agar kondisi yang terjadi saat hujan deras dapat menjadi perhatian bersama. Dalam kesempatan tersebut, Niken juga memberikan apresiasi atas ketangguhan warga dalam menghadapi situasi tersebut.

“Jadi saya luar biasa kagum juga dengan semangat Ibu-Ibu yang tinggal di sini. Mungkin kalau saya sudah kena mental, banjir yang tergenang sedikit saja, sudah deg-degan,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga terdampak banjir, DWP Kemendagri turut menyerahkan bantuan paket sembako yang diharapkan dapat meringankan beban warga.

“Selain juga bersilaturahmi, juga ada sedikit tali asih dari kami, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Mohon jangan dilihat dari berapa besarnya ini, tetapi adalah itu bentuk rasa peduli dan rasa sayang kami,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Niken juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan masyarakat, khususnya terkait pemanfaatan Posyandu untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap terpantau dengan baik. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu terus diedukasi mengenai manfaat Posyandu.

“Tetap semangat, insyaallah hari ke hari masyarakat juga akan paham pentingnya anak-anak mereka diimunisasi, kemudian ditimbang, dan dicek kesehatannya,” tandasnya.

Sebagai informasi, selain memberikan bantuan kepada warga Kompleks DDN Karang Mulya, DWP Kemendagri juga menyerahkan paket sembako Ramadan kepada TK Pertiwi IV Cilandak, Jakarta Selatan. Penyerahan tersebut diikuti oleh ketua dan anggota DWP Kemendagri.

Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk

“Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya … karena Kemendagri memiliki jajaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Data Dukcapil Miliki Keunggulan 

Ia menerangkan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata.

“Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum,” tambah dia.

Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.

Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil.

“Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat. KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.

Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan bahwa akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital.

Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.

“Kalau menggunakan … digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya.

Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.

Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik.

“Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pemprov Jakarta menghormati masukan yang disampaikan oleh para legislator. Menurutnya, usulan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap fenomena tawuran yang dinilai terus berulang tanpa solusi yang benar-benar efektif.

“Kami menghormati masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk menciptakan efek jera dan mendorong tanggung jawab keluarga,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Minggu (4/1/2026).

Meski demikian, Chico menegaskan bahwa Pemprov Jakarta saat ini lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat humanis dan komprehensif dalam menangani persoalan tawuran, dibandingkan penerapan sanksi yang dapat berdampak luas terhadap keluarga pelaku.

Menurutnya, pencabutan bansos berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru, mengingat bantuan tersebut diperuntukkan bagi keluarga rentan yang membutuhkan dukungan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Pendekatan Pemprov saat ini tetap mengutamakan pencegahan yang humanis dan menyeluruh, bukan sanksi yang justru bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan,” kata Chico.

Ia menjelaskan bahwa berbagai program bantuan sosial yang disalurkan Pemprov Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan bantuan sosial lainnya, dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap berdaya secara ekonomi dan sosial.

“Bansos tersebut diberikan sesuai regulasi yang telah disepakati bersama DPRD. Pencabutan bantuan tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan,” ujarnya.

Meski menolak pendekatan sanksi langsung, Pemprov Jakarta membuka ruang evaluasi. Chico menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jakarta dan Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran, mengingat anggaran bansos bersumber dari APBD.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD dan Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengusulkan agar Pemprov Jakarta mempertimbangkan pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran. Ia menilai maraknya tawuran mencerminkan kurangnya peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak-anak atau anggota keluarganya.

“Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Setiap keluarga harus berperan aktif memastikan anggota keluarganya tidak terlibat dalam aktivitas negatif,” ujar Justin.

Menurutnya, selama ini banyak keluarga dinilai abai karena tidak memberikan konsekuensi yang tegas kepada pelaku tawuran. Ia menyoroti praktik penanganan yang hanya sebatas pengembalian pelaku ke orang tua tanpa tindak lanjut yang serius.

“Sudah berkali-kali pelaku dikembalikan ke orang tua dengan seremoni emosional, tapi setelah itu mereka kembali tawuran,” katanya.

Oleh karena itu, Justin mendorong Pemprov Jakarta menunjukkan ketegasan melalui evaluasi bansos sebagai bagian dari upaya mencari solusi konkret agar persoalan tawuran tidak terus berulang.

BLT Kesra adalah program bansos yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp300 ribu per bulan yang disalurkan untuk tiga bulan sekaligus, sehingga total bantuan yang diterima KPM senilai Rp900 ribu.

Bantuan ini disasarkan kepada KPM yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kelompok desil 1–4. Dana bantuan disalurkan secara bertahap sejak Oktober lalu melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Berikut merupakan syarat penerima BLT Kesra 2025:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
2. Terdaftar dalam DTSEN.
3. Bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
4. Tidak sedang menerima bansos lainnya.

Penyaluran dana BLT Kesra 2025 telah berlangsung dari Oktober dan akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2025 secara bertahap. KPM diimbau untuk mengecek secara rutin saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), notifikasi bank, serta informasi dari PT Pos Indonesia agar tidak melewatkan kabar seputar pencairan BLT Kesra.

Untuk memastikan Anda termasuk dalam daftar penerima bansos BLT Kesra 2025, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:

Melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
2. Buka aplikasi lalu klik menu “Cek Bansos”.
3. Masukkan data domisili dan nama lengkap Anda sesuai KTP.
4. Isi kode captcha yang muncul di layar.
5. Klik menu “Cari Data”.

Aplikasi akan menampilkan informasi seputar status penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran BLT Kesra.

2. Melalui website Kemensos

1. Kunjungi laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/.
2. Lengkapi data domisili dan nama lengkap Anda sesuai KTP.
3. Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.
4. Tekan menu “Cari Data”.

Sistem akan menampilkan informasi seputar status penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran BLT Kesra.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan bantuan pangan tersebut termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan Kemenko Bidang Perekonomian.
“Kami juga barusan memutuskan karena masuk nanti di Oktober-November ini mulai produksi pangan, kan November-Desember pertama itu produksi lebih kecil daripada keperluan. Sudah kita putuskan untuk 4 bulan bantuan pangan,” katanya usai rapat di kantornya, Jumat (12/9).
Nantinya, bantuan sosial (bansos) beras tersebut akan disalurkan setiap dua bulan sekali, artinya setiap penerima mendapatkan 20 kg beras setiap penyaluran.
“Pangan akan memberikan bantuan pangan selama 4 bulan untuk 18,2 juta. Jadi 10 kilo, 10 kilo, 4 kali. Mungkin dibagi 2 kali,” ungkap Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras ini melanjutkan dari program serupa yang dilakukan pada Juni dan Juli 2025 lalu, sehingga totalnya 6 bulan. Anggarannya mencapai Rp 13,9 triliun.

“Anggarannya ya menyesuaikan, yang jelas kemungkinan sama operasional segala macam sekitar Rp 13,9 triliun untuk distribusi, kira-kira untuk 18,277 juta (penerima),” kata Arief.
Arief pun akan menugaskan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan tersebut dua kali. Datanya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan sedikit koreksi.
Di sisi lain, Arief memastikan program operasi pasar atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog tetap berjalan.
“Dalam waktu yang bersamaan juga SPHP tetap jalan terus, kemarin kan pasar tradisional sudah, instansi pemerintah sudah. Pak Dirut ini sekarang sedang konsentrasi juga untuk pasar-pasar lainnya termasuk modern channel,” jelasnya.
Rizal menambahkan, penyaluran bantuan beras akan dilakukan secepatnya dalam dua gelombang, yakni akhir September 2025 dan awal November 2025.

“Jadi dua step. Step pertama itu kita kirim di awal, mungkin akhir bulan September ini mudah-mudahan kita bisa kirim dengan harapan nanti di pertengahan November sudah selesai,” tuturnya.
“Nanti di awal November kita sudah kirim lagi dengan harapan di akhir November sudah selesai untuk bulan November dan Desember. Dengan harapan nanti di akhir Desember sudah selesai itu administrasinya dan yang sebagainya,” pungkas Rizal.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen KAI dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program bina lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Melalui program TJSL ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kebersihan, serta kepedulian sosial dan lingkungan,” ujar Ixfan.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi sarana prasarana kebersihan senilai Rp35.200.000. Kemudian Bantuan Dana Pengadaan Barang Operasional Kegiatan dan Peduli Lingkungan Yayasan YPAIPP Jakarta, senilai Rp60.000.000 yang diterima oleh Ketua Yayasan YPAIPP Jakarta.

Dan bantuan Dana Pembangunan dan Renovasi TK/TPA An Nur Bustanul Ilmi Jakarta, senilai Rp74.535.000 yang diterima oleh Ketua Yayasan, Ibu Yuliati.

Program TJSL Daop 1 Jakarta merupakan implementasi komitmen KAI untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ini terkait temuan Gus Ipul soal 45 persen program bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah bakal melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos.

“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos),” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI).

Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.

Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/8/2025)

Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat. Hal ini guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.

Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Pramono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.

Ia menegaskan Pemprov Jakarta berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” kata Pramono.

Saifullah menyampaikan hal itu pada wartawan di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (17/7/2025).

“Katakanlah dia ikut program PKH, lalu rekeningnya ketahuan dibuat main judol, ya, kita akan periksa bagaimana peran pendamping,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Ia menegaskan, berdasarkan hasil pencocokan data, sebanyak 571.000 rekening penerima Bansos diketahui memiliki irisan dengan data pemain judol.

“Kalau sampai kebobolan kayak begitu bagaimana? Kita akan periksa, peran pendampingnya kita lihat,” jelas dia.

Menurutnya, data jumlah rekening yang terindikasi judol tersebut merupakan hasil kerja sama antara pihaknya dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kedua lembaga ini menyinkronkan data penerima bansos dengan data pemain judi online.

“Kami memang yang datang ke PPATK, seizin Presiden, untuk diperiksa seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Dalam proses tersebut pihaknya melibatkan lebih dari 28 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang dikirimkan Kemensos untuk disandingkan dengan NIK para pemain judol.

PPATK mencatat lebih dari 7,5 juta transaksi terkait dengan nilai total mendekati Rp1 triliun.

“Itu benar-benar mengagetkan kita, karena memanfaatkan bansos untuk kepentingan lain,” tuturnya.

“Bansos itu kan sifatnya sementara dan sudah jelas peruntukannya. Tidak bisa digunakan untuk yang lain, apalagi untuk judol,” imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan, pihaknya akan mempertimbangkan mencoret nama penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan.

“Kita sedang selidiki, kita sedang pastikan, kalau memang melakukan pelanggaran ya tidak akan mendapatkan Bansos lagi. Kita pertimbangkan untuk kita coret,” ujar dia.

“Insyaallah hari Jumat nanti akan kita lihat seperti apa, akan kita sampaikan,” tutur Mensos.

Sebelumnya, PPATK menemukan 571.410 nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judol sepanjang tahun 2024.

Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. []

Mensos mengatakan, uang yang masuk pada keluarga penerima manfaat PKH sudah jelas arah pemanfaatannya dan tidak boleh menyimpang. Namun, Kementerian Sosial mendapatkan data dari PPATK bahwa tidak kurang dari 570 rekening keluarga penerima manfaat terafiliasi dengan judi online.

Tak cukup di situ, Kementerian Sosial juga mendapatkan data bahwa ada sejumlah rekening penerima manfaat dari program bantuan pemerintah yang ternyata terafiliasi dengan pendanaan terorisme. Hal ini masih terus diselidiki.

“(Bantuan) tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan lain kecuali yang sudah ditentukan. Ada yang sekarang dipakai judol (judi online), bahkan menurut PPATK ada ratusan lebih yang rekeningnya digunakan dan terafiliasi dengan pendanaan terorisme,” kata Gus Ipul di depan acara graduasi penerima PKH di UGM, Kamis (17/7/2025).

Gus Ipul mengaku kaget dan akan mencoret nama penerima bansos apabila terbukti aktif bermain judol.

“Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul usai menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/6/2025).

Menteri Sosial akan mendalami data para penerima bansos. Apakah dimanfaatkan untuk jadi online atau hal lain. Dirinya sempat kaget karena 2?ri penerima bansos ternyata aktif berjudi online, terindikasi korupsi, bahkan terlibat terorisme.

“Kita akan dalami. Kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan judol oleh penerima manfaat atau dimanfaatkan pihak lain. Itu yang kita akan dalami,” kata dia.