Pemerintah menjadwalkan penerapan digitalisasi bansos melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada triwulan pertama tahun 2027.

Sistem anyar ini memungkinkan seluruh anggota masyarakat mengajukan diri sebagai calon penerima. Namun, pendaftaran tersebut tidak otomatis menjamin persetujuan pencairan bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ini dipicu oleh masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Di lapangan, masih dijumpai warga berkecukupan yang menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan.

Oleh karena itu, digitalisasi dihadirkan untuk memastikan validasi kondisi ekonomi masyarakat dilakukan secara objektif.

Masalah ketidaktepatan data ini terbukti dalam uji coba Bansos Digital di Kabupaten Banyuwangi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, temuan di lapangan menunjukkan sekitar 60 persen penerima bansos saat ini sebenarnya tidak memenuhi kriteria layak.

Sebaliknya, ada 40 persen warga yang tergolong berhak namun belum tersentuh bantuan. Temuan inilah yang mendorong pemerintah merombak total sistem pendataan.

Guna menjaga prinsip keadilan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa setiap pendaftar wajib melewati uji kelayakan.

]]> https://eranasional.com/106783/rombak-total-skema-bansos-pemerintah-terapkan-digitalisasi-perlinsos-awal-2027/feed 0 Redaksi Era https://daerah.eranasional.com/100628/pasar-murah-jadi-andalan-warga-gebang-terbantu-tekan-pengeluaran https://daerah.eranasional.com/100628/pasar-murah-jadi-andalan-warga-gebang-terbantu-tekan-pengeluaran#respond Thu, 16 Apr 2026 05:36:34 +0000 https://daerah.eranasional.com/100628/pasar-murah-jadi-andalan-warga-gebang-terbantu-tekan-pengeluaran Jember, ERANASIONAL.COM – Program pasar murah yang digelar di Kelurahan Gebang menjadi solusi nyata bagi warga prasejahtera dalam menghadapi tingginya harga bahan pokok. Kegiatan yang diinisiasi PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus ini langsung dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih ringan.

Sejak pagi, warga sudah memadati lokasi dengan tertib demi memperoleh paket sembako bersubsidi. Dengan hanya membayar Rp30 ribu, masyarakat bisa membawa pulang paket kebutuhan pokok yang bernilai sekitar Rp200 ribu.

Bagi banyak warga, program ini bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan penopang penting dalam menjaga stabilitas kebutuhan rumah tangga. Siti Muarofah, salah satu penerima manfaat, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat membantu di tengah kondisi harga yang terus meningkat.

“Alhamdulillah sangat terbantu, apalagi sekarang harga kebutuhan pokok mahal. Dengan adanya pasar murah ini, kami bisa sedikit menghemat pengeluaran,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Hartatik. Ia menilai pasar murah ini memberi kesempatan bagi warga untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus menguras pengeluaran.

“Saya senang sekali bisa dapat sembako dengan harga murah. Kualitasnya juga bagus, jadi sangat bermanfaat untuk keluarga,” katanya.

Area Manager Comm, Rel & CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok,” jelasnya.

Ia menambahkan, ribuan paket sembako disiapkan agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga.

“Kami berharap program ini bisa membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah,” imbuhnya.

Pemerintah setempat turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Dengan pengawasan di lapangan, distribusi sembako dipastikan berjalan tertib dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Acara dibuka dengan pertunjukan tari khas Pekalongan yang memukau. Hadir dalam pembukaan tersebut Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, beserta jajaran manajemen FIFGROUP wilayah Jawa Tengah.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, memberikan apresiasi atas kontribusi FIFGROUP. Ia menyebut hubungan antara FIFGROUP dengan masyarakat Kota Pekalongan selama ini berjalan sangat harmonis dan kondusif.

“Di Kota Pekalongan praktis aman-aman saja, tidak ada keresahan. Laporannya pun masyarakat tertib membayar angsuran, sehingga kredit bermasalah atau NPL tidak tinggi,” ujar sosok yang akrab disapa Mas Aaf tersebut.

Ia juga berpesan agar FIFGROUP terus bersinergi dengan program pemerintah, terutama dalam mendukung UMKM dan pelatihan kerja. Mas Aaf berharap CSR perusahaan dapat terus dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar.

“Terus berkah dan sukses di Pekalongan. Jangan lupakan kolaborasi dengan Pemkot, terutama melalui program CSR yang bermanfaat bagi warga,” tambahnya.

Kepala Wilayah FIFGROUP Jateng 2, Danar Fitra Hartoto, menjelaskan bahwa Hajatan Cabang ini adalah bentuk apresiasi kepada pelanggan setia. Selain hiburan, acara ini bertujuan memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

“Kami menghadirkan berbagai aktivitas yang menghibur sekaligus bermanfaat. Kami berharap Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momen kebersamaan yang positif sekaligus memperkenalkan solusi pembiayaan FIFGROUP secara lebih dekat,” ungkap Danar.

Kemeriahan semakin lengkap dengan adanya lomba hadroh, tausiyah, permainan berhadiah, hingga stan kuliner UMKM binaan. FIFGROUP juga menyalurkan bantuan sosial kepada anak-anak dari Panti Asuhan Yayasan Al Anshori Medono.

Kepala Cabang FIFGROUP Pekalongan, Ayub, menegaskan komitmennya untuk berbagi kebahagiaan.

“Selain solusi finansial, kami ingin berbagi melalui bantuan sosial. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif,” kata Ayub.

Dalam ajang ini, FIFGROUP melalui lini bisnis FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, FINATRA, dan AMITRA menawarkan promo besar-besaran untuk warga Pekalongan. Mulai dari potongan angsuran motor hingga biaya administrasi untuk Haji dan Umrah.

Melalui FIFASTRA, pelanggan yang ingin memiliki sepeda motor Honda baru bisa mendapatkan potongan angsuran sebesar Rp50 ribu per bulan, dengan total penghematan hingga Rp3,5 juta.

Sementara itu, SPEKTRA menawarkan promo pembiayaan barang elektronik, gadget, dan perabot rumah tangga dengan potongan angsuran hingga Rp1 juta.

DANASTRA sebagai layanan pembiayaan multiguna memberikan promo hemat angsuran hingga Rp396 ribu, serta hadiah langsung berupa Jaket & Sembako.

FINATRA sebagai layanan pembiayaan produktif memberikan promo potongan angsuran hingga Rp8 juta dan hadiah langsung di acara Hajatan ini.

AMITRA sebagai penyedia pembiayaan syariah untuk Haji dan Umrah juga memberikan potongan biaya administrasi sebesar Rp500 ribu selama periode acara berlangsung. (em-aha)

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan terkait kabar tersebut. Hasilnya, dipastikan tidak pernah ada mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui pesan pribadi di media sosial.

“Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Bapak Ence Hidayat, informasi pencairan BLT Rp 12 juta melalui inbox media sosial itu tidak benar dan merupakan hoaks,” ujar Nana, Minggu (11/1/2026).

Nana menegaskan bahwa seluruh proses pengusulan dan penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak ada satu pun program bantuan sosial yang mensyaratkan pendaftaran melalui pesan pribadi, baik melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun platform media sosial lainnya.

“Proses pengusulan penerima bantuan sosial dilakukan secara resmi melalui pemerintah desa atau kelurahan dan kemudian diverifikasi serta disahkan oleh pemerintah kabupaten,” tegasnya.

Menurutnya, informasi yang menawarkan bantuan dengan nominal besar dan meminta data pribadi melalui pesan langsung patut dicurigai sebagai modus penipuan yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat.

]]> https://daerah.eranasional.com/96456/hati-hati-penipuan-informasi-blt-rp-12-juta-lewat-pesan-pribadi-dipastikan-hoaks/feed 0 Aditya https://eranasional.com/62432/rakyat-diberi-bansos-terus-sama-dengan-melestarikan-kemiskinan https://eranasional.com/62432/rakyat-diberi-bansos-terus-sama-dengan-melestarikan-kemiskinan#respond Fri, 05 Jan 2024 13:07:15 +0000 https://eranasional.com/62432/rakyat-diberi-bansos-terus-sama-dengan-melestarikan-kemiskinan JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berpendapat semestinya pemerintah sedikit demi sedikit mengurangi pemberian bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin.

Menurut Ma’ruf, justru memberikan bansos secara terus menerus sama saja melestarikan kemiskinan.

“Kalau memberikan bansos terus-terusan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, seharusnya dikurangi sedikit-sedikit,” kata Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.

Dia pun berharap anggaran pemerintah di 2024 tidak berfokus untuk bansos.

Katanya, anggaran pemerintah juga bisa dilakukan pemberdayaan sosial sebagai upaya menghilangkan kemiskinan.

Ma’ruf Amin pun menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat UMKM. Oleh karena itu, dia menyatakan pemerintah akan mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.

“Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus. Jadi supaya tidak kena stunting, dinaikkan kapasitasnya,” pungkasnya. (*)

BATAM, Eranasional.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pemberian bantuan sosial tersebut merupakan wujud Polri peduli dan berupaya menyejahterakan masyarakat.

Hal itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Saya berharap semoga kegiatan ini mampu memberikan bantuan nyata dan membantu masyarakat,” ujar Ramadhan.

Lebih lanjut, ia menerangkan, jajaran Polda Kepri juga sudah melakukan door to door untuk mendengarkan keluh kesah untuk mencari solusi bersama terkait persoalan Rempang.

Polri pun memberikan sosialisasi mengenai rencana pembangunan Rempang Eco-City yang menjadi persoalan.
Selama kunjungan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relokasi mereka ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait proses relokasi yang akan mereka hadapi.

“Memberikan bantuan Sembako sebagai bentuk perhatian yang tulus dari Polda Kepulauan Riau terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak,” tutupnya.***

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku menemukan data sekitar 500.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bergaji di atas Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, ditemukan juga 23.000 penerima bansos adalah Apartur Sipil Negara (ASN).

Risma mengungkapkan itu dalam rapat kerja anggaran dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (14/9) kemarin.

“Total ada 23.853 ASN, 13.369 orang di Ditjen AHU, dan 493.137 orang memiliki gaji di atas UMK yang menerima bansos,” kata Mensos Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

“Setelah kita padankan datang, ternyata ada 500.000 sekian penerima bansos gajinya di atas UMK. Ini seharusnya enggak boleh menerima bansos,” sambungnya.

Lanjut Risma, seandainya data itu tidak ditemukan oleh pihaknya, hal itu pasti akan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini yang membuat saya takut. Sebanyak 493.137 memiliki gaji di atas UMK menerima bansos. Ini yang membuat kami takut,” ujarnya.

Risma mengaku juga menemukan ada nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos dicoret oleh BPK. Hal itu dilakukan karena identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak.

“Saya enggak tidak tega mengetahui hal ini. Apalagi beberapa terakhir ini KPK mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos ini,” ucapnya.

“Ada orang yang bekerja sebagai cleaning service dicatatkan sebagai direktur perusahaan. Kami tahu persis setelah kita cek di lapangan. Tapi BPK meminta kami untuk menghapus dari data penerima bansos, karena dia direktur perusahaan. Namanya dicatut,” pungkas Risma.

BULUKUMBA, Eranasional.com – Beredar isu di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) soal pemotongan bantuan sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin.

Namun tudingan pemotongan BLT tersebut dibantah oleh pendamping desa, Afriyandi Rahmat.

Ia menyebutkan jika tudingan pemotongan BLT bagi warga miskin di Desa Tambangan tidak berdasar.

Kata dia, setiap penyaluran kepada 120 orang warga miskin di Desa Tambangan, pihak pemerintah desa serta pendamping selalu berada di lokasi menyaksikan penyaluran BLT tersebut.

“Tudingan yang beredar di sejumlah media sosial atau pun di media online, itu sama sekali tidak berdasar,” Ungkap Afriyandi Rahmat, Selasa, 8 Agustus 2023.

Pihaknya menduga bahwa tudingan tersebut sengaja diumbar agar citra pemerintah Desa Tambangan yang selama ini baik dimata masyarakat menjadi rusak.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengatakan, dirinya pernah menyelamatkan satu aset Pemda Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan (YPK).

Kata dia nilai aset tersebut tak main-main, yakni Rp 10 triliun.

Hal itu dikatakannya merespon pemberitaan dugaan korupsi Bansos Kemensos tahun 2020 yang sedang disidik KPK.

“Aku dauh menyelamatkan beberapa aset, mulai dari YKP Surabaya senilai Rp 10 triliun, Gelora Pancasila, ada juga di Sidoarjo, Gresik banyak aset yang diselamatkan,”ujar Risma, Sabtu (27/5/2023).

Risma mengklaim, telah menyelesaikan sengketa aset Pemda oleh pihak ketika sekitar 6.000 persegi meter.

3.000 meter persegi itu dia gunakan untuk membangun sekolah di Surabaya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (23/5). Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kemensos.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan itu.

“Benar, ada kegiatan seperti yang dimaksud,” kata Ali Fikri, Selasa (23/5/2023).

Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan secara detail ruangan apa yang digeledah. Kata dia, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan saat penggeledahan selesai.

6 Orang Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kemensos. Para tersangka kini juga telah dicegah bepergian ke luar negeri.

“Sebagai rangkaian dari proses dan kebutuhan penyidikan, KPK mengajukan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri, Rabu (15/3) lalu.

Dia menjelaskan, proses pencegahan dilakukan selama enam bulan. Pencegahan bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

“Saat ini adalah pengajuan cegah pertama selama 6 bulan ke depan sampai Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan,” jelasnya.

Dari informasi yang didapat, satu dari enam tersangka berinisial KW, yang merupakan mantan petinggi BUMD transportasi di DKI Jakarta.

BLORA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari kedua di Jawa Tengah, Jumat (10/03/2023). Pada pagi hari, Presiden diagendakan akan mengunjungi pasar di Kabupaten Blora untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang dan masyarakat yang ada di sana.

Setelahnya, Presiden Jokowi diagendakan menuju Area Kesongo, Kabupaten Blora untuk menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada para penerima.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja hari kedua yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. **

JAKARTA, Eranasional.com – Jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, per Maret 2022 jumlahnya sebanyak 95.688 Orang.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus mengatakan seharusnya tidak ada lagi penduduk Jakarta yang mengalami kemiskinan ekstrem. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial (bansos) terkait pengentasan kemiskinan.

Tavip pun menyebutkan, penanganan kemiskinan esktrem erat kaitannya dengan penanganan stunting.

“Logika seharusnya enggak ada penduduk miskin ekstrem di Jakarta, khususnya jika dikaitkan dengan bantuan-bantuan di Pemprov DKI yang cukup banyak,” kata Tavip di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Dia menilai selama ini Pemprov DKI telah mengintervensi masyarakat miskin kota dengan beragam skema bantuan sosial. Karena itulah, Tavip meyakini ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Sebagai informasi, bantuan sosial yang selama ini tersedia di Jakarta antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta, dan Pangan Bersubsidi.

Dia pun mempertanyakan ketepatan sasaran pemberian bantual sosial itu, dan harus segera dicari akar permasalahannya.

“Inilah justru sedang dicari akar persoalannya. Makanya nanti dari profiling di lapangan itu harapannya bisa ditemukan,” ujarnya.

Senada dengan Tavip, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana menyatakan semestinya tidak ada lagi penduduk miskin ekstrem di Jakarta jika bantuan sosial diterima oleh seluruh warga miskin.

“Hasilnya berbanding terbalik dengan teori semestinya,” kara Suryana.

“Seandainya warga DKI Jakarta itu telah menerima seluruh treatmen pengentasan kemiskinan, seharusnya miskin ekstrem di DKI Jakarta sudah tidak ada. Tapi faktanya, dari BPS masih menemukan baik di survey sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan bulan Maret sampai September, setiap tahunnya masih ada sampel-sampel rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem,” sambungnya.

Karena itulah, ungkap Suryana, dalam waktu dekat pemerintah akan memverifikasi data kemiskinan ekstrem di lapangan. Setelah itu, akan ditentukan langkah intervensi terbaik menuntaskan masalah ini.

“Arahan dari Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta tadi, akan menelusuri siapa, di mananya akan melakukan verifikasi data, kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem di Jakarta bisa dituntaskan,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun menjadi perbincangan masyarakat Ibu Kota. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan.

“Terkait dengan itu, nanti kami akan cek, apakah ada yang melapor ke KPK atau tidak,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (13/1/2023).

Ali mengatakan, KPK juga meminta peran aktif masyarakat. Dia mengimbau warga yang mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut segera melaporkan dan menyerahkan bukti kepada KPK.

“Pada prinsipnya bila masyarakat mengetahui terjadinya dugaan korupsi itu silakan melapor, kami membuka pintu seluas-luasnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK,” ujarnya.

Dia menambahkan, setiap informasi dari masyarakat akan ditelaah untuk memastikan kebenaran perihal dugaan korupsi bansos COVID-19 di DKI Jakarta.

“Kami akan tindak lanjuti dan verifikasi. Kami akan telaah dan melakukan pengayaan informasi lebih lanjut,” tutur Ali.

Dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 senilai Rp2,85 triliun ramai dibicarakan di media sosial. BP BUMD DKI Jakarta meluruskan soal kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di Gudang Perumda Pasar Jaya.

Kabar dugaan, penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka, melalui akun Twitter miliknya @kurawa. Rudi menyebutkan bahwa beras itu disimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

“Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Hasil audit forensic Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh,” tulis Rudi di akun Twitter @kurawa yang dilihat Jumat (13/1/2023).

“Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung,” lanjut dia.

Rudi menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyaluran paket sembako yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun, nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar Rp2,85 triliun.

Cuitan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulogadung. Di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak.

“Setelah mendapatkan informasi lokasi Gudang penyimpanan beras bansos milik perumda pasar jaya maka gue pun meluncur ke TKP lokasinya di kawasan Industri Pulogadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh pasar jaya sangat sunyi dan dijaga oleh security. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak,” jelas dia.

Rudi juga menyertakan analisa vendor hingga suplier yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta yang memuat sejumlah nama.

“Sesuai dengan mata anggaran Bansos Covid 2020 seharusnya beras2 ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021 yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan spt ini?” tanyanya.

Penjelasan BP BUMD DKI

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di gudang Pulogadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan.

“Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan,” jelas Fitria, Jumat (13/1/2023).

Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini.

“Di mana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini,” ungkapnya.

Terkait dugaan korupsi, Fitri menegaskan, bukan kewenangan BP BUMD untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumda Pasar Jaya belum memberikan klarifikasi.

Komentar Pj Gubernur DKI Jakarta

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon dugaan korupsi bansos COVID-19 tersebut. Heru mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai isu tersebut. Dia mememinta agar rekonsiliasi data ditingkatkan.

“Saya enggak tahu, itu kan lama. Kalau dari saya, sudah empat kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu saya enggak paham,” kata Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/1/2023).

DEPOK – Penerima bantuan sosial dari kemnsos untuk warga RW 01 Kelurahan Ratujaya Kecamatan Cipayung sudah bisa mengambil bantuan tersebut.

Pasalnya, pemerintah sudah mencairkan bantuan sebesar 600.000 per kepala keluarga untuk warga RW 01 Kelurahan Ratujaya Cipayung.

Penerima bantuan sosial dari pemerintah untuk warga RW 01 Kelurahan Ratujaya Cipayung sebanyak 167 Kepala Keluarga.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan, Ketua RW 01 Jaelani beserta jajaranya Ketua RT yang berada di RW 01, Petugas Kantor Pos, tokoh masyarakat, serta pengawas Covid -19, kegiatan penyerahan BLT berlokasi di di area masjid Jami As-Syukur RW 01 Ratujaya Depok.

Saat ditemui media, Ketua RW 01, Jaelani mengatakan, Pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial (bansos) pada awal Mei 2021 atau sebelum lebaran hari raya Idul Fitri.

Jaelani menambahkan, kalau Pencairan bansos yang berdekatan dengan penyaluran tunjangan hari raya (THR) ini bertujuan untuk menggenjot daya beli dan konsumsi masyarakat saat Lebaran serta membantu warga khususnya di RW 01 yang berjumlah delapan RT yang dengan penerima bantuan 167 KK, memang belum sebanding dengan jumlah warga ,yang saat ini yang berjumlah delapan RT.

“Namun Alhamdulillah warga kami merasa terbantu,apalagi menjelang momentum Idul fitri saat ini “ungkap Jaelani.

Aminah salah satu warga Ratujaya yang mendapatkan bantuan dari pemerintah mengatakan, bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah melaui kemensos yang telah menyalurkan bantuan ke warga khususnya di daerah kelurahan Cipayung.

Selain itu dirinya mengatakan, kalau dengan bantuan ini sebagian dananya akan di infaqkan dan selebihnya untuk kebutuhan sehari – hari.

“terimakasih banyak yang kepada pemerintah Jokowi, melalui Kemensos ,Ketua RW 01 dan Ketua RT Ratu jaya yang bekerja melayani warga dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada kami , BLT 600 ribu ini,sebagian akan saya infaqkan kepada yang menerima lagi, selebihnya buat mencukupi kebutuhan pokok serta buat kebutuhan makan minum di momen Idul Fitri, “jelasnya. ***