Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers terkait Anggaran Kemensos 2024 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Risma menegaskan sejak 2021 Kemensos tidak lagi memberikan bantuan sosial (Bansos) program sembako dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang tunai.

“Sejak 2021 Kementerian Sosial tidak lagi memberikan bantuan sosial program sembako dalam bentuk barang. Semua bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan melalui rekening keluarga penerima manfaat,” kata Risma.

Risma menjelaskan program sembako sejak 2021 diberikan melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini pun telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden (PP) No. 63 Tahun 2017 yakni mekanisme penyaluran bansos secara nontunai.

“Dengan cara ini, bansos program sembako pun dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pangan KPM,” terangnya.

Risma menyebutkan, hal tersebut juga terkonfirmasi melalui laporan hasil pemantauan program kompensasi kenaikan harga BBM tahap II yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Sekretariat Wakil Presiden pada Januari 2023 yang menyatakan lebih dari 95% KPM tetap memanfaatkan BLT BBM untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Alasan lainnya, lanjut Risma, tidak lagi disalurkannya bansos program sembako berbentuk barang memiliki risiko kerusakan karena faktor cuaca, pengemasan, atau karena berbagai faktor eksternal lainnya.

“Proses pengadaan bahan pangan sangat panjang dan saat di lapangan banyak ditemukan barang yang tidak sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Selain itu, penyaluran bansos berbentuk uang tunai yakni mempermudah pengecekan status dan posisi bansos program sembako. Bansos dalam bentuk uang akan mudah diketahui apakah masih berada di bank atau pos penyalur, proses transaksi, atau sudah diterima oleh penerima manfaat. Hal ini akan membantu pertanggungjawaban Kemensos dari sisi penggunaan anggaran.

Penarikan uang dari rekening di Program Sembako ini dilakukan untuk mengatasi banyak temuan atau pengaduan terkait. Hal ini seperti pemaketan bahan pangan, harga bahan pangan yang tidak wajar, sisa saldo yang tidak bisa diambil, sampai dengan jarak yang harus ditempuh KPM, kontinuitas layanan dari penyedia bahan pangan, serta mengatasi kuantitas bahan pangan yang berlebihan ketika ada penebalan atau percepatan.

“Kami berharap upaya ini dapat lebih memberikan manfaat bagi KPM program Sembako,” pungkas Risma.

Untuk diketahui, anggaran Kemensos untuk perlindungan sosial tahun 2024 yakni sebesar Rp78,05 triliun atau sebesar 98,54% dari seluruh anggaran Kemensos 2024. (*)

BREBES, Eranasional.com- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes mengeluh dengan adanya pemotongan uang bantuan bansos BLT BBM sebesar 100 ribu rupiah oleh Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Ketua Rukun Tangga (RT) .

Dari hasil pantauan eranasioncom, proses pengambilan Bansos BLT BBM tersebut bertempat di kantor Desa Cikakak ada juga yang di kantor POS Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes pada, Kamiis (15/9/2022).

Menurut salah seorang warga Desa Cikakak penerima bantuan BBM yang enggan disebut namanya mengiyakan, Dia mengaku mendapatkan bantuan sebesar 500 ribu dengan rincian, BLT BBM Rp 300.000 sedangkan BLT BPNT senilai Rp 200.00.

Namun, kata Dia. Melaui Kepala RT dana tersebut dipotong 100 ribu rupiah untuk iuran sedekah bumi tahun depan.

“Pihak pemdes Cikakak melalui ketua RT meminta uang sebesar seratus ribu rupiah dengan dalih untuk membayar iuran sedekah bumi tahun depan,” kata Dia sambil menunjukan kwitansi.

Sementara itu Kepala Desa Cikakak Rohanto ketika dihubungi melalui sambungan seluler mengatakan, pihaknya tidak pernah mengondisikan iuran tersebut melalui ketua RT. Bahkan kini pihak Ketua RT sudah mengembalkan uang tersebut ke masing-masing warga penerima bansos.

Selain itu, Rohanto juga mengirimkan bukti surat klarifikasi dari para ketua RT yang berbunyi pernyataan dari para Ketua RT yang menyebut bahwa Pemdes Desa Cikakak terkait penghimpunan dana bansos BLT BBM tanggal 15 september oleh Ketua RT se Desa Cikakak tidak pernah memerintahkan maupun mengondisikan.

“Itu semua atas inisiatif mereka (para ketua RT) sendiri yang nantinya akan dipakai untuk pagelaran wayang golek dalam acara sedekah bumi juga peringatan HUT RI ke-78, ” kata Kades Cikakak via telpon pada, Minggu (18/9/2022).

“Dan tidak semua PKM ditarik iuran karena tanpa paksaan dan uang potongan sebesar 100 ribu tersebut sudah dikembalikan semua oleh para RT ke masyarakat, ” imbuhnya.

Sebagai informasi, bahwa daftar nama-nama warga penerima bansos BBM dari pemerintah pusat di Desa Cikakak sebanyak 509 orang.

Dari jumlah total warga penerima bansos BBM di Desa Cikakak ada 509 orang, Jika semua bantuan BBM dipotong Rp.100.000,- x 509 = 50.900.0000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). (Olam)