Dia kembali menegaskan kewajiban pembiayaan sepenuhnya berada di pihak importir yang melanggar aturan sesuai dengan sanksi yang diberikan kepada mereka.

Adapun sanksi tersebut tertuang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

“Kita dikenakan sanksi. Sanksinya perusahaan ditutup. Yang kedua memperpanjang barang importir. Jadi yang berlanjut kemarin, ya biaya mereka (perusahaan importir),” ujar Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/11).

Budi menjelaskan seluruh proses pemusnahan barang impor ilegal yang berada dalam kewenangan Kemendag dilakukan setelah perusahaan ditutup dan diwajibkan untuk menyalin barangnya sendiri.

Dengan mekanisme ini, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Ya, kita sanksinya dikenakan seperti itu. Dia yang harus berjanji,” katanya.

Budi menjelaskan kewajiban pembiayaan pemusnahan telah dijalankan oleh para importir yang ditindak. Dua perusahaan pelanggar telah ditutup, kemudian seluruh barang situs mereka dihancurkan dengan biaya internal perusahaan.

Proses pemusnahan tersebut berlangsung bertahap dan ditargetkan selesai akhir November 2025. Dengan skema tersebut. Biaya pemusnahan berada di luar kas negara.

Mendag mengatakan pembentukan satgas sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.

“Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas,” ujar dia, Senin (8/7/2024).

Ketua umum PAN ini mengatakan pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran.

“Kita cek nanti di market barang-barang ilegal itu dijualnya seperti apa, dipasarkan seperti apa,” jelas dia.
Melibatkan lembaga perlindungan konsumen.

Dia juga mengatakan pembentukan Satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

“Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi-asosiasi, satu lagi tentu satgas penegakan hukum, itu aja,” ungkap dia.

Meski begitu, Zulhas tidak menyebutkan secara rinci kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

“Baru tadi kita rapat, besok masih ada lanjutan lagi, saya juga mengundang Kadin, mengundang Hipmi, asosiasi-asosiasi lainnya kita undang dulu. Tapi benang merah kesepakatan mereka sebetulnya yang menghancurkan itu barang-barang ilegal,” tutur Zulhas.

Permendag itu sudah dua kali direvisi melalui penerbitan Permendag 3/2024 dan Permendag 7/2024. Sebelum itu, Permendag 36/2023 merupakan produk hukum yang merevisi Permendag 20/2021, serta Permendag 25/2022.

“Ini mau rapat internal ke Istana, revisi Permendag,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, keputusan akan direvisi tidaknya nanti akan langsung diputuskan Presiden Joko Widodo. Menko Airlangga hanya akan melaporkan ketentuan apa yang akan berubah dalam aturan terbaru Permendag ketentuan impor itu.

“Pak Menko ke sana kan minta keputusan dan kita sudah siapkan, sangat siap, tinggal Pak Pres putus, ketok, kita langsung jalankan. Insya Allah hari Senin sudah aturan baru semuanya,” ucap Susiwijono.

“Sehingga teman-teman yang semua sektor asosiasi banyak datang ke kita, mengeluh ini itu barangnya enggak bisa masuk mudah-mudahan dengan sendirinya bisa karena kita relaksasi,” tegasnya.

Susiwijono mengatakan, Permendag itu sering sekali diubah karena memang ketentuan barang impor di negara manapun pengaturannya dinamis, sesuai kepentingan negara itu. Ia mencontohkan saat Permendag 36/2023 dibuat tujuannya untuk membendung derasnya barang impor yang mengganggu industri tekstil dan barang dari tekstil maupun alas kaki.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, pembatasan barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri ini seiring berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Kepada masyarakat, terutama yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, kami mengimbau untuk memperhatikan berlakunya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini. Peraturan ini mengatur mengenai batasan jumlah barang beberapa komoditas yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kemendag,” kata Gato5 dalam keterangan tertulis, dikutip Detik Finance, Selasa (12/3/2024).

Menurut Gatot, barang komoditas yang terdaftar sangat lazim dibawa penumpang saat kembali ke Indonesia sebagai barang konsumtif atau cendera mata untuk keluarga dan kerabat.

Adapun daftar barang bawaan penumpang yang dibatasi, adalah sebagai berikut:

1. Alas kaki dibatasi 2 pasang per penumpang
2. Tas dibatasi 2 pcs per penumpang
3. Barang tekstil jadi lainnya dibatasi 5 pcs per penumpang
4. Elektronik dibatasi 5 unit dan dengan total nilai maksimal FOB 1.500 per penumpang
5. Telepon seluler, handheld dan komputer tablet dibatasi 2 pcs per penumpang dalam jangka waktu 1 tahun.
Baca: Turis di Bali Diminta Jangan Minum Kopi Luwak, Ada Apa?

Selain itu, pokok pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang dititipkan kepada Bea Cukai di antaranya adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari Post-Border menjadi Border antara lain untuk elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, serta sepatu.

Setelah adanya peraturan baru, para importir diharapkan memperhatikan aturan m dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor.

JAKARTA, Eranasional.com – Untuk memproteksi pasar dalam negeri dari gempuran barang impor, pemerintah melakukan pengetatan sejumlah barang impor.  

Presiden Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengetatan dimaksud.

Hal ini dilakukan terhadap sejumlah barang impor yang mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri. 

Ini bermula dari keluhan asosiasi dan masyarakat terkait membanjirnya barang impor di pasar tradisional dan e-commerce.

Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap itu selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jumat, 6 Oktober 2023.

Kata dia, arahan Jokowi, untuk fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu. 

Komoditas yang dipilih adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, pakaian jadi, dan aksesoris pakaian jadi, dan juga produksi tas.