Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Wakil Kakortastipidkor Polri, Brigjen Pol. Arief Adiharsa mengungkapkan, Ahok diperiksa untuk memberikan keterangan soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta Tahun 2015.

“Basuki Tjahaja Purnama hadir di Kantor Kortastipidkor Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait proses penyusunan APBD tahun 2015, saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ungkap Arief dalam keterangannya, Rabu.

Menurutnya, Politikus PDIP itu memberikan keterangan ihwal prosedur dan proses penyusunan APBD murni dan perubahan, penggunaan e-Budgeting.

Ahok juga menjelaskan perihal ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan penggunaan Pergub Nomor 160/2015 untuk APBD Murni.

“Saksi juga menyatakan tidak mengetahui detail pengadaan tanah dalam APBD Perubahan,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Karena Ahok beralasan hal itu merupakan tanggung jawab SKPD terkait.

Adapun Ahok hadir di Kantor Kortastipidkor Polri, pada Rabu pagi kemarin sekitar pukul 09.30 WIB.

Ahok mengaku dirinya diperiksa penyidik untuk keperluan penambahan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam kasus tersebut.

“Tambahan BAP Maret tahun lalu soal lahan Cengkareng,” kata Ahok.

Meski demikian, ia tak mengungkapkan terkait detail pemeriksaan dirinya di Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pengadaan lahan rusun di Cengkareng.

Dua tersangka yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Sukmana, juga Rudy Hartono Iskandar yang merupakan pihak swasta.

“Berdasarkan laporan polisi nomor LP 656/VI/2016 Bareskrim tanggal 27 Juni 2016, di mana waktu kejadian pada tahun 2015 dengan dua tersangka, yaitu S (Sukmana) dan RHI (Rudy Hartono Iskandar),” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers yang dilaksanakan 2 Februari 2022 lalu.

Para tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.

Di mana saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Penyidik tengah mengembangkan penyidikan usai menemukan dua alat bukti baru terkait kasus tersebut. []

Mengutip catatan CNNIndonesia, pemeriksaan rencananya akan digelar besok, Kamis, 13 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi panggilan tersebut.

“Iya betul, sesuai jadwal rencananya besok,” kata Harli.

Namun, belum diketahui pasti apakah Ahok akan memenuhi panggilan tersebut.

Sebelumnya, Ahok menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pemeriksaan dalam kasus mega korupsi tersebut.

“Ya bisa saja, dan aku senang jika diminta keterangan,” kata Ahok, Kamis, 27 Februari 2025.

Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih detail mengenai modus korupsi yang diduga terjadi di Pertamina, termasuk praktik impor BBM yang merugikan negara.

“Hal itu berkaitan dengan teknis pengadaan. Ada pengawasan berlapis di Pertamina, termasuk dari Badan Pengawas Keuangan,” tambah Ahok.

Diketahui, kasus ini telah menyeret sembilan orang sebagai tersangka, terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu nama yang mencuat adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun, yang meliputi kerugian ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, serta pemberian kompensasi dan subsidi.

Menurut Kejagung, para tersangka diduga bersekongkol untuk melakukan impor minyak mentah dan mengolahnya dengan prosedur yang tidak semestinya.

Praktik ini menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akhirnya harus ditanggung pemerintah melalui subsidi APBN. []

Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Ahok, yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dari tahun 2019 hingga 2024, disebut-sebut akan menjadi salah satu pihak yang diperiksa oleh Kejagung.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar.

Ia menegaskan bahwa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Siapapun yang terlibat, baik berdasarkan keterangan saksi, dokumen, atau alat bukti lainnya, pasti akan kami panggil. Tidak ada pengecualian,” tegas Abdul Qohar dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Februari 2025.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

Beberapa nama yang disebutkan antara lain Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), SDS (Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), dan YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping).

Selain itu, terdapat pula nama-nama seperti AP (VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International), MKAN (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), dan DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim).

Terakhir, Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga) dan Edward Corne (VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga) juga termasuk dalam daftar tersangka.

Kejagung menyebutkan bahwa total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.

Rinciannya meliputi kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sebesar Rp 2,7 triliun, dan kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sebesar Rp9 triliun.

Selain itu, terdapat pula kerugian dari pemberian kompensasi pada tahun 2023 sebesar Rp 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi pada tahun yang sama sebesar Rp 21 triliun. []

Janji tersebut disampaikan Pramono Anung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu 28 September 2024.

“Saya berani mengambil sikap tegas apabila saya dipilih menjadi Gubernur Jakarta. Saya tidak main-main, bahkan saya berjanji akan lebih tegas dari Pak Ahok,” ucapnya.

Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini, Pram mengaku dirinya tidak memiliki beban mental untuk bertarung.

Mantan Sekretaris Kabinet ini mengaku tidak punya beban apa-apa meski diusung oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pria yang akrab disebut Pram itu menyebut dirinya akan menunjukkan ketegasannya dengan membuat gebrakan-gebrakan baru dalam menata Kota Jakarta.

“Jadi cara tegasnya dalam mengambil keputusan karena apa yang saya lakukan kan terbukti,”janjinya.

“Misalnya, di tempat saya sebelumnya, kan saya sudah tidak lagi Menteri Sekretaris Kabinet. Saya adalah yang memulai program yang namanya bisa bekerja dari mana saja, work from everywhere,” sambung Pram.

Gagasan lain yang juga pernah ia lakukan di lingkungan Istana Negara adalah diadakannya layanan penitipan anak atau daycare.

“Sehingga, ibu-ibu yang punya anak kecil kemudian lagi hamil, wajib bagi negara untuk menyediakan itu. Itu saya siapkan,” jelasnya. []

Menurut Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, peluang menduetkan Ahok dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 terbilang kecil

Namun Eriko menganggap hal itu bukan barang mustahil jika UU yang mengatur hal itu digugat ke Mahkamah Konsitusi (MK).

“Itu sudah sangat super kecil lah 0,00001 persen, kecuali UU-nya digugat ke MK berubah lagi kan, siapa bilang tidak mungkin,” ucap Eriko di kompleks parlemen, Selasa 25 Juni 2024 dikutip dari CNNIndonesia.

Dia menambahkan, Wacana menduetkan Anies dan Ahok di DKI saat ini terganjal aturan di UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dimana, dalam UU itu, mantan gubernur dilarang mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur.

Eriko mengatakan, baik Anies maupun Ahok saat ini berpeluang diusung PDIP di DKI.

Nama Anies bahkan telah diusulkan DPD PDIP DKI bersama beberapa nama lain.

Sementara, Ahok sebelumnya masuk dalam delapan nama yang disebut Eriko potensial diusung partainya.

Meski aturan melarang duet keduanya, peluangnya tetap terbuka jika aturannya digugat ke MK dan dikabulkan.

“Bisa saja nanti tau-tau MK kan, ya tahu-tahu besok pengajuan ke MK berubah lagi siapa yang tahu kan,” jelasnya.

“Saya tidak mau menduga-duga hal itu. Tapi sampai sekarang aturannya sangat kecil kemungkinan keduanya diduetkan,” ucap Eriko. []

Mengutip Kompas TV, Ahok beberkan alasannya kenapa dia yang paling layak.

“Saya sekarang jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena sudah melewati ‘sekolah’ Mako Brimob. Saya juga sudah punya pengalaman empat tahun melakukan penghematan, optimalisasi biaya di Pertamina,” ujar Ahok, Sabtu 22 Juni 2024.

Mski demikian, bukan berarti Ahok akan kembali mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ia bahkan menepis kabar yang menyebut dirinya akan mencalonkan diri pada Pilkada Sumatera Utara maupun Bali.

“Saya tidak begitu paham dengan Sumatera Utara begitu ya,” kata dia menegaskan.

“Saya kira, itu cuma berpikir mau jadi gubernur, sedangkan partai saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model,” tambahnya.

Saat ini, kata Ahok, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menugasi dirinya untuk membantu calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai tersebut.

Kata Ahok, dirinya bisa membangun suatu daerah tanpa harus menjabat sebagai kepala daerah.

“Kita membangun sebuah program supaya kepala daerah ikut, bukan berarti saya mesti menjadi gubernur di Sumut, di Bali atau di NTT,” tegasnya. []

Peringatan itu justru ditanggapi Ahok dengan tegas. Katanya, justru apabila ada loyalis yang takut Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah, maka seharusnya mereka all out untuk mendukungnya agar menang di Pilpres 2024.

“Kalau kamu tahu Ganjar akan kalah, kamu all out dong dukung Ganjar. Saya enggak usah ditakut-takuti,” kata Ahok ada video yang diunggah akun YouTube “Eropa untuk Ganjar Mahfud” yang dilihat, Kamis, 8 Februari 2024.

Namun, Ahok tidak menyebutkan nama dari eks kader PDIP yang meneleponnya itu.

Tak hanya itu, eks kader PDIP tersebut juga mengingatkan agar Ahok ingat terhadap jasa “sosok berkuasa” kepada dirinya.

“Dia telepon saya, kamu masih ingat lho jasanya. Kamu napi dijadikan komut (Komisaris Utama Pertamina),” ujarnya.

Disudutkan seperti itu, Ahok menjawab dengan jawaban menohok. “Lantas, saya dijadikan napi oleh siapa? Oleh dia juga,” tukasnya.

Sekadar mengingatkan, Ahok pernah mendekam di penjara karena tersandung kasus penistaan agama.

Kasus itu terjadi pada tahun 2017 jelang pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, dia kalah dari Anies Baswedan. (*)

Kata Prabowo, jika ada orang yang mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja, maka isi kepala orang tersebut perlu diperiksa.

“Setelah bergabung dan menjadi Menteri Pertahanan, saya melihat sendiri bagaimana Bapak Jokowi bekerja keras tanpa lelah untuk Indonesia,” kata Prabowo saat hadir di acara Konser Indonesia Maju di Stadion Baharoeddin Siregar, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 7 Februari 2024.

“Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, ya otaknya perlu diperiksa itu,” sambungnya.

Baginya, Jokowi adalah sosok seorang negarawan yang bisa merangkul lawannya. Menurut dia, biasanya politikus di Indonesia jika menang pemilu akan menghabisi lawannya.

“Tapi beliau mengajak saya, beliau rangkul saya bergabung untuk berbakti kepada rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, beredar video Ahok sedang mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dilansir dari video yang diunggah akun TikTok @halim_tambari, Ahok ditanyai seorang ibu paruh baya terkait alasannya tidak mendukung Prabowo-Gibran.

Ibu tersebut dengan tegas menyatakan akan memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 14 Februari mendatang.

Ahok kemudian bertanya balik kepada ibu tersebut menunjukkan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka yang saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo tidak bisa bekerja.

“Sekarang saya mau tanya dimana ada bukti Gibran bisa kerja selama menjabat sebagai Wali Kota Solo?,” tantang Ahok dalam video tersebut.

Ahok menegaskan, dirinya tidak mau memilih pemimpin yang tidak bisa kerja.

“Kita tidak mau pilih orang yang terbukti tidak bisa kerja. Kalau mau menguji karakter seseorang, kasih dia kekuasaan,” ucap Ahok.

Selain itu, Ahok juga menyerang Presiden Jokowi. Menurutnya Gibran dan Jokowi sama tidak bisa bekerja. (*)

JK menyebut Presiden Jokowi paling hebat dalam hal bekerja apalagi dia sering blusukan ke masyarakat.

“Orang kerja itu macem-macem, yang paling hebat Jokowi kerjanya blusukan,” kata JK di kediaman pribadinya di Jakarta, Rabu 7 Februari 2024.

Kata JK, tidak ada presiden sebelum-sebelumnya yang blusukan seperti Jokowi.

Ia melihat Jokowi kerap kali blusukan ke pasar-pasar ketika kunjungan kerja.

“Macam-macam cara bekerja, saya enggak mau bilang Jokowi enggak bisa kerja, semua bisa kerja tapi hasilnya berbeda,” tuturnya.

Diketahui JK merupakan pendamping Jokowi pada periode pertama 2014-2019.

Kata Ganjar, banyak penduduk Jakarta merupakan pendukung loyal Ahok sejak menjabat sebagai Gubernur DKI.

“Pak Ahok mungkin berkonsetrasi di Jakarta dan akan menambahkan suara yang ada di Jakarta, karena Ahokers-nya di sana banyak,” kata Ganjar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024.

Meski begitu, Ganjar mengingatkan bahwa upaya mendongkrak elektabilitasnya di Jakarta tidak hanya mengandalkan Ahok. Ia memastikan, semua pihak akan berperan meningkatkan elektabilitasnya, khususnya di Jakarta.

“Tentu saja ada peran dari kawan-kawan. Kita akan berbagi peran, dan itu sangat bagus,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dengan alasan akan fokus mengampanyekan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Dia memilih mundur agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat terkait arah politiknya.

“Selain itu, agar saya tidak menggunakan fasilitas negara, bertanggung jawab mengedepankan totalitas sebagai pemimpin dari rakyat, dan mengikuti pergerakan dari perguruan tinggi yang mendorong agar demokrasi dari kedaulatan rakyat ini bisa diselamatkan,” kata Ahok. (*)

Ahok melakukan itu saat menghadiri kampanye akbar Ganjar-Mahfud sekaligus konser grup band Slank bertajuk ‘Salam M3tal’ di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024.

Begitu tiba di Tribun VIP Barat, Ahok yang mengenakan setelan baju dan celana warna hitam menyalami sejumlah tokoh dan elit partai politik pendukung Ganjar-Mahfud seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.

Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut disambut riuh oleh para yang hadir di acara kampanye akbar tersebut. Mereka meneriakkan yel-yel nama Ahok.

“Ahok, Ahok,” kata massa yang hadir di Stadion Utama GBK, Senayan, sambal memotret Ahok menggunakan ponselnya masing-masing.

Ahok pun membalas sapaan tersebut dengan ‘Salam Metal’ yang merupakan simbol dukungan kepada Ganjar-Mahfud.

Tak lama setelah itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD hadir di Tribun VIP Barat dan ikut mengacungkan ‘Salam Metal’.

“Pak Ahok sudah datang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

Ali menjelaskan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG pada 2012.

Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan secara detail, apa yang ditanyakan ke Ahok. Padahal, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 2019.

“Penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefield Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021 dengan tersangka GKK (Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan,” jelas Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Karen Agustiawan yang merupakan mantan Direktur Utama Pertamina sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada 2012. KPK menyebut dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp2,1 triliun. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo kini mengerucut ke satu nama.

Hal itu dsampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

PDIP mengaku telah menyiapkan sebuah kejutan untuk mengumumkannya.

“Sudah mengerucut satu nama, tinggal diumumkan,” kata Hasto di sela Rakor Pemenangan Pilpres dan Pileg PDIP Jatim di Vasa Hotel, Surabaya, Sabtu 14 Oktober 2023.

Kata Hasto, dalam beberapa bulan terakhir ada beberapa nama yang masuk bursa cawapres Ganjar.

Mereka di antaranya adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Andika Perkasa hingga Basuki Hadimuljono.

“Ada dari Jawa Barat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Prof Mahfud, Mbak Khofifah, Pak Basuki Menteri PUPR kemudian itu ada Erick Thohir ada Pak Andika Perkasa, ada Tuan Guru Bajang ini kan nama-nama yang disuarakan oleh rakyat,” bebernya.

JAKARTA, Eranasional.com – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut akan menduduki kursi Direktur Utama Pertamina. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo angkat bicara.

Kartika mengatakan pihaknya secara rutin melakukan evaluasi atas kinerja petinggi BUMN. Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan untuk melakukan perubahan struktur.

“Kita memang secara rutin me-review kinerja para CEO. Ini merupakan hal yang biasa saja. Nanti di akhir tahun apa ada perubahan atau tidak. Sekarang ini belum ada keputusan,” kata Tiko, panggilan akrab pria ini di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Mengenai kemungkinan pergantian direksi, tidak terkecuali di Pertamina, menurut dia selalu ada kemungkinan.

“Pergantian direksi selalu ada kemungkinan,” imbuhnya.

Namun, soal pergantian direksi di Pertamina, TIko menyatakan belum ada sampai saat ini.

“Belum ada, lagi proses,” jelas Tiko.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) memaparkan hasil survei tentang evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasilnya, pada peta elektoral Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan berada di posisi pertama, diikuti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada nomor tiga.

Survei dilaksanakan pada tanggal 11-18 Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka.

Metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Jumlah respondennya terdapat 400 responden dengan margin of error sekitar 4.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

“Yang terlintas di benak warga DKI Jakarta yang pertama adalah Anies Baswedan, kedua adalah Heru Budi Hartono, dan ketiga adalah Ahok, disusul Sandiaga Uno, lalu Ridwan Ridwan Kamil,” kata Ali dari ASI dalam paparannya di kawasan Mampang, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

“Jadi inilah nama-nama yang terlintas dibenak warga DKI di pertanyaan terbuka ketika ditanya jika pemilihan calon gubernur DKI Jakarta dilakukan saat ini,” sambungnya.

Berdasarkan urutannya, top of mind dalam pertanyaan terbuka tersebut, Anies berada di posisi pertama dengan perolehan suara 11,5%. Di posisi kedua, Heru Budi Hartono memperoleh dukungan suara 9,3%, ketiga Ahok 7,8%.

Berikutnya, ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan hasil survei 4,0%, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 3,5%. Selanjutnya, politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, dengan Raihan dukungan suara 2,8%.

Sementara, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, 2,8%, Agus Harimurti Yudhono (AHY) 1,5%, Menteri BUMN Erick Thohir 1,5%, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kata Ali, hasil survei masih mungkin berubah, terlebih apabila Anies Baswedan dihilangkan karena yang bersangkutan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai capres.