Seperti diketahui, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Selasa 7 November 2023 lalu. Ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman telah membuka ruang intervensi dalam menangani perkara uji materi syarat capres-cawapres.

Merasa dirinya difitnah, Anwar melakukan perlawanan. Bahkan dia melayangkan gugatan yang ditujukan kepada Ketua MK baru ke pengadilan.

Sebelumnya, sehari setelah dicopot dari Ketua MK, Anwar memberikan keterangan kepada awak media. Ada 17 poin keterangan yang Anwar sampaikan, di mana ia menyebut kata “fitnah” sedikitnya 8 kali.

“Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum,” kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2023 lalu.

Justru, Anwar menyebut, dirinya mendapat informasi soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam putusan MK tersebut, termasuk soal rencana pembentukan MKMK.

Untuk diketahui, gugatan ini dilayangkan setelah adanya putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat lantaran ada pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua MK saat itu Anwar Usman.

Karena dinilai cacat, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 7 November lalu melengserkan Anwar Usman dari kursi Ketua MK.

Berkat putusan MK di bawah kepemimpinan Anwar Usman, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru berusia 36 tahun bisa menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.

Anwar Usman sendiri adalah pamannya Gibran dan adik ipar dari Presiden Jokowi. Putusannya dinilai bernuansa nepotisme.

“Rabu 29 November 2023 pengucapan putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023,” bunyi pengumuman di situs MK, Jumat, 24 November 2023.

Dalam gugatannya, Brahma Aryana meminta usia di bawah 40 tahun yang boleh maju sebagai capres-cawapres adalah yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur saja, tidak termasuk Wali Kota atau Bupati. Gibran sendiri saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Dia menduga ancaman itu terjadi karena dirinya mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres dan cawapres.

“Ibu saya di rumah didatangi aparat TNI-Polri. Mereka menanyakan saya biasanya balik ke rumah kapan, Melki kegiatan dulu di rumah ngapain saja,” ungkap Melki saat ditemui di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Rabu (7/11).

Tak hanya itu, aparat tersebut juga menanyakan bagaimana komunikasi dirinya dengan sang ibu.

“HP saya juga beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan,” ujarnya.

Melki menegaskan dirinya tak gentar dengan ancaman yang diterimanya. Dia berkeyakinan berada di jalan yang benar.

“Tidak satu pun ancaman itu membuat kami gentar, apalagi kami berada di jalan yang benar,” ujarnya.

Majalah TIME menilai kepemimpinan yang diperlihatkan Jokowi di akhir masa jabatannya terdapat potensi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Majalah TIME memperkirakan Jokowi akan dikenang sebagai Presiden RI yang mengantarkan kemunduran, bahkan demokrasi di Indonesia.

“Seiring dengan berakhirnya satu dekade pemerintahan Jokowi, dia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru, yakni kemunduran demokrasi,” tulis Majalah TIME dikutip dari akun instagramnya, Rabu (1/11).

Majalah TIME me-flashback perjalanan seorang Jokowi hingga menjadi Presiden RI pada Pilprea 2014 hingga 2024. Sosok Jokowi sempat menghadirkan optimisme seputar kondisi demokrasi yang bahkan dinilai berada di puncaknya.

Bahkan Jokowi sempat menjadi harapan lantaran bukan berasal dari kelompok elit politik. Namun harapan itu mulai sirna seiring manuver Jokowi di akhir masa kepemimpinannya.

“Pada saat dinasti-dinasti secara tradisional mendominasi arena politik Indonesia, naiknya Jokowi, yang merupakan seorang pengusaha kayu dan mebel sebelum menjadi Gubernur Jakarta, dielu-elukan sebagai sebuah mercusuar harapan,” tulis Majalah TIME.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hanya tertawa menanggapi dirinya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara ke KPK dengan tuduhan melakukan kolusi dan nepotisme.

“Ketawa saja saya,” kata Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Dia juga tidak berbicara banyak soal rencana pemeriksaan dirinya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara juga melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke KPK. Menanggapi itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro meminta Pelapor membuktikan laporannya.

“Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum, siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan. Jadi, hati-hati kalau melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti,” kata Juri, Senin (23/10).

Selain Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Jokowi, TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara juga melaporkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Keduanya adalah putra Presiden Jokowi. Laporan itu dengan tuduhan yang sama. Sedangkan Anwar Usman merupakan ipar Jokowi.

“Kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, Ketua MKN Anwar Usman, juga Gibran Kaesang, dan lain-lain,” kata Koordinator TPDI Erick S Paat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Ada-ada saja kreativitas warganet Indonesia. Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dirubah menjadi Mahkamah Keluarga di pencarian jejaring Google Maps.

Untuk diketahui, Gedung Mahkamah Konstitusi berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, RT 02 RW 03, Gambir, Jakarta Pusat.

Perubahan titik tanda di Google Maps bisa terjadi jika ada yang mengedit dan mendapat persetujuan dari Google.

Sebenarnya, untuk mengganti nama sebuah titik tidaklah mudah. Tapi, kalau ada cukup banyak yang mengedit dan mengubah nama titik tersebut, maka bisa saja mendapat persetujuan dari Google.

Sebutan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga mencuat ketika institusi tersebut mengubah peraturan batas usia pecalonan Presiden/Wakil Presiden RI.

MK mengabulkan sebagian gugatan soal batasan usia yaitu minimal 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah.

Aturan tersebut memuluskan jalan Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini berusia 36 tahun menjadi cawapres, berpasangan dengan Prabowo Subianto.

JAKARTA, Eranasional.com – Sosok mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa), Almas Tasqibbirru, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, gara-gara gugatan batas usia capres-cawapres RI yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dapat menyalonkan diri dalam kontestasi Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, hakim MK mengabulkan sebagian gugatan Almad. Dalam gugatannya, Almad memohon agar batas batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gibran sendiri saat ini berusia 36 tahun dan sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo. Adapun gugatan Almas di MK tercatat dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023.

Berikut biodata Alma Tsaqibbirru, mahaiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta:

Bernama lengkapnya adalah Almas Tsaqibbirru Re A, pemuda ini laihr di Surakarta pada tanggal 16 Mei 2000. Dia beragama Islam dan saat ini tinggal di Jebres, Solo.

Dalam pengajuan gugatannya ke MK, Almas memilih Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dan Dwi Nurdiansyah Santoso sebagai kuasa hukumnya.

Mengutip laman mkri.id, Dwi Nurdiansyah Santoso menyebut Almas merupakan pengagum pejabat pemerintah berusia muda yang dinilainya berhasil dalam membangun ekonomi daerah, dan menurut dia Gibran salah satu di antaranya.

JAKARTA, Eranasional.com – Protes dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres, BEM SI akan turun ke jalan pada 20 Oktober 2023.

Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEM SI menilai putusan itu berkaitan dengan politik dinasti.

“Hari ini kita dipertontonkan dengan putusan yang erat kaitannya dengan relasi keluarga, yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti dan sangat erat kaitannya dengan inkonstitusional,” kata Ketua BEM SI asal Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10/2023).

“Hari ini lahirnya oligarki baru, yaitu Mahkamah Keluarga Joko Widodo. Cukup sudah MK dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan,” sambungnya.

Melki pun meminta Presiden Jokowi berhenti melakukan cawe-cawe pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, Jokowi telah mengobok-obok konstitusi, untuk melanggengkan kekuasaan dengan majunya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, di kontestasi Pilpres 2024.

Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan MK tersebut.

“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat sipil untuk menggaungkan penolakan. Silakan penuhkan jalanan dengan demonstrasi sepanjang tanggal 20 Oktober 2023. Cukup sudah berbagai penindasan, cukup sudah berbagai kejahatan. Saatnya rakyat bergerak, bersuara dan melawan,” ucap Melki dengan lantang.

Untuk diketahui, uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diajukan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia capres-cawapres.

Permohonan diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti, serta Dedek Prayudi, juga Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom. Mereka meminta batas usia minimal capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).

Anwar menjelaskan penolakan MK karena menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhan.

Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari dua hakim konsitusi yaitu Suhartoyo dan Guntur Hamzah.

Untuk diketahui, perkara batas usia minimal capres-cawapres ini digugat oleh sejumlah pihak. Totalnya enam putusan/ketetapan yang dibacakan MK untuk satu perkara ini di hari Senin (16/10).

Para pemohon meminta MK untuk mengubah batas minimal capres-cawapres menjadi 21, 25, 30, 35, hingga 40 tahun, atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Perkara ini menjadi heboh dan mendapat perhatian dari publik karena dikait-kaitkan dengan isu rencana majunya anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024, terlebih ada pemohon yang sempat menyinggung sosok Gibran dalam permohonannya.

Usia Gibran sendiri saat ini 36 tahun. Dengan begitu artinya, dia tidak memenuhi persyaratan?

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menegaskan jangan mencampuri urusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia Capres dan Cawapres.

Dia mengomentari terkait polemik tuntutan dari beberapa pihak untuk mengubah peraturan tentang batas usia minimal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Diketahui sejumlah pihak ingin agar batas minimal usia Capres dan Cawapres dari 40 menjadi 35 tahun pada Pemilu 2024.

Padahal, pencalonan presiden dan wakil presiden hanya berjarak tiga bulan dari sekarang.

“Mengenai soal umur Capres-Cawapres, serahkan kepada MK mempertimbangkan baik dan buruknya,” ujar Wapres dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Menurut Wapres, MK adalah lembaga negara yang mampu mempertimbangkan dengan baik.

Apakah peraturan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut perlu diubah kembali atau tidak.

Sebelum peraturan tersebut diberlakukan, batas usia minimum Capres-Cawapres awalnya memang 35 tahun.

Ketentuan itu berlaku pada Pilpres 2004 dan 2009 lewat Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.

“Kalau memang misalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan tetap, atau berubah, saya kira pemerintah hanya bisa mengikuti keputusan, karena Keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat,” tutup Wapres.***