Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Febrianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi baik dengan para ahli maupun Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Kementerian ESDM.

“Intinya, batu damar itu turunan dari batubara. Pengungkapan kemarin adalah kasus batu damar,” kata Kasat Reskrim AKP Febrianto saat dihubungi melalui telepon, Selasa, 6 Februari kemarin.

Menurut Febrianto pengungkapan kasus ini merupakan hal yang baru bagi Polres Bungo.

“Jadi kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni pihak Dinas dan Kementerian ESDM,” ujarnya.

Febrianto pun memastikan pihaknya akan mendalami kasus ini. Dan, akan menindak pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara umumnya, lanjut Febriyanto, pihaknya tidak akan segan-segan dan kompromi terhadap pelaku penambangan ilegal di wilayah Bungo.

Soal adanya intimidasi terhadap warga yang mengemuka beberapa terakhir ini, bahkan juga merusak keseimbangan lingkungan yang diduga dilakukan oleh pengusaha tambang ilegal, dia menyatakan akan ditindak tegas.

“Akan usut sampai ke akar-akarnya. Siapa dalangnya akan kita ungkap,” ucap Febrianto.

Tandri menanggapi itu terkait pernyataan Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan yang mengklaim telah berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana minerba ilegal di wilayahnya.

“Kami tidak punya kewenangan untuk menindak,” kata Tandri saat dikonfirmasi, kemarin.

Bahkan, kata Tandri, hingga saat ini tidak ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya terkait pelanggaran penambangan minerba tersebut.

Dia menegaskan, semua keputusan berasal dari pusat, dan pihaknya hanya memiliki kewenangan mengawasi saja.

“Begitu juga dengan pemberian izin penambangan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada pengusaha tambang, ituvbukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Jambi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan menyebut pihaknya telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana minerba ilegal.

Singgih mengatakan Satreskrim Polres Bungo telah menyita dokumen minerba jenis batu damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku yang kita amankan yakni berinisial N dan A,” kata Singgih saat menggelar konferensi pers di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Singgih menyebutkan, N ditangkap pada 27 Desember 2023 lalu. Dan, hasil pendalaman kasus, petugas menangkap A pada 17 Januari 2024.

Diketahui, kedua pelaku telah melakukan aksinya sudah enam kali di jalan lintas Sumatera.

Dari hasil penyelidikan, N dan A mengangkut batu damar dan batubara tersebut dengan bermodalkan dokumen yang tidak sah. Rencananya, batu damar dan batubara tersebut akan dibawa ke pulau Jawa.

“Batu damar dan batubara itu dijualnya seharga Rp50.000 per kilo,” tuturnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 37 ton batubara.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 161 UU No.. 3 Tahun 2020 yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

Kesaksian warga

Sementara itu, seorang warga Kecamatan Muko Muko Bathin VII yang minta identitasnya tidak disebutkan dengan alasan keselamatannya mengatakan praktik penambangan ilegal telah merugikan masyarakat. Namun warga tidak berani protes apalagi menolaknya.

“Warga akan diintimidasi kalau dianggap menghalang-halangi kegiatan penambangan tersebut,” ungkapnya.

“Setiap hari ada saja truk bermuatan batubara lalu lalang, tapi enggak ada yang berani melarang, apalagi warga di sini kalau protes bisa diintimidasi,” sambung warga itu.

“Kalau ada warga yang protes, pasti datang oknum polisi. Masyarakat jadi takut,” sambungnya.

Beberapa waktu lalu, Aliansi Mahasiswa Anti Penambangan Liar (AMPLI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta. Mereka mendesak Kementerian ESDM menindak pelaku penambangan ilegal.

AMPLI menuding aktivitas penambangan ilegal dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama PT KBPC.

Perusahaan itu disebut beroperasi di luar izin IUP-OP dan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian KLHK.

Selain itu, hasil investigasi AMPLI diketahui bahwa lokasi eksplorasi yang dilakukan PT KBPC tidak sesuai dengan Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Lantaran tidak memiliki legalitas perizinan, AMPLI mencurigai PT KBPC tidak membayar kewajiban kepada negara yaitu jaminan reklamasi dan royalti. (*)

Singgih Hermawan mengatakan, Satreskrim Polres Bungo telah berhasil mengamankan dokumen minerba jenis damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku saat ini yang kita amankan di Polres Bungo yakni berinisial N dan A.

“N ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian petugas mendalami kasus ini. Hasil dari pendalaman kasus ini kami berhasil menangkap satu orang laki-laki berinisial A pada tanggal 17 Januari 2024 yang lalu,” kata Singgih di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Lanjutnya, pelaku melakukan aksinya sudah sebanyak enam kali di jalan lintas Sumatera. Selain itu, aparat Polres Bungo mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan ilegal batu damar dan batubara, dan tim Satreskrim Polres Bungo langsung mendatangi lokasi yang berada di jalan lintas Sumatera.

“Tiba di sana memang ada pengangkutan ilegal minerba yang dilakukan inisial N dan A. Pengangkutan minerba itu rencananya akan di bawa ke pulau Jawa oleh kedua pelaku itu,” ungkapnya.

Kedua pelaku itu membawa dokumen yang tidak sah yang ditunjukkan kepada petugas. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui sudah 6 enam kali menjalankan aksinya di lokasi yang sama.

“Pelaku menjual minerba batubara ilegal itu seharga Rp50.000 per kilo,” ujar Singgih.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 37 ton batubara.

Karena perbuatannya, pelaku dijerat UU No. 3Tahun 2020 pasal 161 UU No. 3/2020  dengan ancaman lima tahun penjara,” pungkasnya.

Hadir juga dalam konferensi pers ini Kasatreskrim Polres Bungo AKP Febriyanto. (*)

Para sopir melempari kantor Gubernur Jambi dengan batu. Akibatnya, sejumlah fasilitas rusak salah satunya kaca gedung Kantor Gubernur Jambi pecah.

Selain itu, kaca di ruangan Wakil Gubernur Jambi, ruangan Asisten 1 dan Asisten 2 juga pecah akibat terkena lemparan batu.

Begitu juga dengan 2 unit mobil yang terparkir di area kantor Gubernur Jambi turut rusak.

Karena situasi yang tidak terkendali memaksa aparat kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Para sopir angkutan batubara berunjuk rasa karena tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Gubernur Jambi Al Haris.

Mereka meminta Gubernur Al Haris mencabut Instruksi Gubernur (Ingub) tentang larangan angkutan batubara melewati jalan nasional yang diberlakukan sejak 3 Januari 2024 lalu.

Menurut mereka, larangan itu membuat mereka kesulitan mencari penghasilan. Apalagi, sebagian di antara mereka masih harus mengangsur pembayaran kredit truk.

Dalam rapat terbatas dengan Forkopimda dan perwakilan sopir angkutan batubara, Gubernur Al Haris menyatakan menolak mencabut Ingub tersebut.

“Hasil rapat tidak sesuai dengan permintaan kami. Kami menginginkan diperbolehkan melintas di jalan nasional. Jika tetap tidak diperbolehkan, tutup juga dong pengangkutan jalur air, biar adil pihak perusahaan juga merasakan,” ucap Ketua Komunitas Sopir (KS) Bara Provinsi Jambi Tursiman.

Dalam Ingub tersebut, rute angkutan Batubara dialihkan dari tambang menuju pelabuhan melalui Desa Jebak, Kabupaten Batanghari.

Para sopir menilai, pengalihan rute itu tidak sesuai dengan upah yang diterimanya.

“Opsi yang kami tawarkan truk yang beroperasi hanya 500 unit, tidak seluruhnya. Tapi tetap tidak disetujui,” ujarnya.

“Ini masalah perut. Seharusnya pemerintah memikirkan nasib kami. Sudah sebulan lebih kami tidak beroperasi. Dari mana kami bisa memenuhi kebutuhan hidup,’” sambungnya.

Merasa dirugikan, pihak Pemprov Jambi melaporkan perusakan fasilitas kantor Gubernur Jambi yang dilakukan oleh para sopir angkutan batubara itu ke Mapolda Jambi, Senin, 23 Januari 2024.

Dalam daftar inventaris kerusakan yang ditujukan kepada Kapolda Jambi, Pemprov Jambi menyebutkan secara rinci, yakni kaca utama Gedung Utama Kantor Gubernur Jambi sebanyak kurang lebih 137 keping, 30 buah lampu tembak 500 Watt, 25 buah lampu hias, dan 5 buah lampu gantung besar.

Inventaris lainnya yang mengalami kerusakan akibat perilaku anarkis para sopir angkutan batubara yaitu 2 buah AC standing, 12 buah AC split, dan 2 unit mobil.

Nilai total keseluruhan kerusakan inventaris Pemprov Jambi itu mencapai ratusan juta rupiah.

“Kita laporkan ke Polda Jambi,” kata Plt Karo Hukum Setda Provinsi Jambi Ali Zaini, Senin, 22 Januari 2024. (*)

BATUBARA – pemberian vaksin di desa Sumber Makmur selesai dilaksanakan, Pemberian Vaksin Covid-19 dilaksanakan di Balai Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumut , yang menyasar masyarakat umur 12 tahun ke atas.

Vaksinasi dimulai dari Jam 08.00 WIB sampai dengan Jam 11.30 WIB oleh Puskesmas Lima Puluh disambut antusias oleh masyarakat umum khususnya yang belum mendapatkan vaksin dosis 1 dan dosis 2 baik yang masih sekolah SMP maupun masyarakat yang sudah lanjut usia(lansia), Jumat 10 oktober 2021

Kepala Desa Sumber Makmur Aprianto mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada warga desa Sumber Makmur karena sudah ikut mensukseskan program vaksinasi Massal yang hari ini dilaksanakan di Desa Sumber Makmur.

“Kepada warga desa Sumber Makmur saya ucapkan terima kasih sudah ikut mensukseskan program vaksinasi masal ini,” Ucap Aprianto

Selain itu, sebagian masyarakat yang hadir pada pelaksanaan vaksinasi ini langsung mendapatkan kartu sertifikat Vaksin di hari yang sama dengan biaya gratis. masyarakat mendapatkan kartu sertifikat vaksin sudah tercetak semua.

Kades Sumber Makmur Aprianto mengatakan target masyarakat yang akan di vaksin sekitar 1.700 masyarakat di Desa sumber makmur

( Noviyanti )