JAKARTA, Eranasional.com – Mario Dandy Satriyo adalah anak dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Dia merupakan tersangka penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora alias David (17) yang sempat koma dan kini masih dirawat di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan II.

Dalam kesehariannya, Mario Dandy bergaya hedonisme alias bermewah-mewahan yang diyakini berasal dari harta kekayaan orang tuanya.

Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David, anak Pengurus Pusat GP Ansor bisa merusak citra Kementerian Keuangan dan DJP. Bahkan, di media sosial Twitter ramai seruan untuk tidak membayar pajak dan lapor SPT tahunan.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar tindakan yang diambil oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mencopot Rafael Alun serta memeriksanya perlu diapresiasi dan mulai meraih simpati publik.

“Saya kira jangka pendek bisa berdampak ke kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Orang Pribadi (OP),” kata Fajry Akbar, akhir pekan kemarin.

Menurut Fajry, penerimaan pajak dinilai masih aman karena penerimaan ditopang Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh penjual. Sedangkan orang pribadi juga didominasi oleh karyawan yang dipungut oleh pihak ketiga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengungkapkan respons yang diberikan Kemenkeu atas masalah ini sangat cepat dan tepat.

“Dalam kondisi ini yang bersangkutan (Rafael Alun Trisambodo) sudah terhukum secara sosial. Soal dicopot dari jabatannya itu kewenang Kemenkeu, tapi dengan ini Kemenkeu diharapkan transparan sanksi apa lagi yang akan diberikan,” ujarnya.

JAKARTA – Korlantas Polri berencana akan menghadirkan layanan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi, yaitu Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dalam waktu dekat.

Program ini ditunjukkan untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan, terkhusus di kondisi pandemi karena tidak perlu lagi hadir ke Samsat.

Jadi, para wajib pajak hanya cukup menginstal aplikasi di ponsel pintarnya, kemudian bisa membayar pajak kendaraan menggunakan gawai dengan mengkuti prosedur.

“Melalui Samsat Digital Nasional, nantinya tak perlu lagi hadir ke Samsat untuk melakukan pengurusan perpajakan kendaraan,” kata Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Taslim Chairuddin dilansir dari Kompas.com.

Hanya saja, ia belum bisa memastikan peluncuran layanan tersebut. Kini, pihak Korlantas Polri tengah melakukan uji coba secara terbatas supaya mampu beroperasi secara cepat dan tepat.

Adapun keunggulan dari Samsat Digital Nasional, lanjut Taslim, mampu menjangkau berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan PKB. Tak hanya sebagai skema pengecekkan dan pembayaran saja.

Misalkan, notifikasi masa aktif STNK sebelum habis masa berlaku, riwayat pembayaran, serta memblokir dan mengganti nama pemilik kendaraan usai dilakukan penjualan/pembelian atau pindah tangan.

“Perkembangan Samsat tiap tahun cukup menggemberiakan, khususnya pada zona integritas yang terkonsentrasi pelayanan berbasis teknologi informasi sejalan dengan perkembangan zaman,” kata Taslim. (***)