Kondisi tersebut selama ini kerap dikaitkan dengan persoalan distribusi, penyaluran, hingga dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Namun, Wakil Ketua HPPMI Maros, Ilham Tammam melihat persoalan Solar dari sudut pandang yang lebih luas.

Ia menyoroti keterkaitan antara perkembangan kuota Solar subsidi, kebutuhan energi nasional, pasar non-subsidi, serta percepatan implementasi B50.

Menurut Ilham, ada pertanyaan penting yang perlu dibahas lebih jauh: jika kebutuhan Solar tetap tinggi sementara ruang Solar subsidi terbatas, ke mana kebutuhan yang tidak tertampung akan bergerak?

Kuota Solar Subsidi Menurun

Ilham mengawali analisisnya dengan melihat perkembangan kuota Solar subsidi.

Berdasarkan data yang digunakannya, kuota Solar subsidi tercatat sekitar 19,58 juta kiloliter pada 2024.

Angka tersebut kemudian turun menjadi 18,885 juta kiloliter pada 2025 dan kembali menurun menjadi 18,6365 juta kiloliter pada 2026.

Di sisi lain, kebutuhan Solar nasional jauh lebih besar. Kementerian ESDM menyebut kebutuhan Solar nasional berada di kisaran 38 juta kiloliter per tahun.

Langkah ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan eergi baru dan terbarukan melalui pencampuran biodiesel pada bahan bakar jenis Biosolar.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan bahwa hingga pekan pertama Juli 2026, distribusi Biosolar B50 ke SPBU di wilayah Sumatera Utara telah mencapai sekitar 73,2 persen dari target implementasi.

Menurutnya, proses penyaluran akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh lembaga penyalur resmi beralih menggunakan Biosolar B50 sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Pertamina, kata Fahrougi, telah mempersiapkan seluruh aspek operasional guna mendukung kelancaran implementasi program tersebut.

Kesiapan itu mencakup penerimaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), penyediaan fasilitas penyimpanan, hingga proses pencampuran (blending) di Terminal BBM.

“Seluruh proses distribusi dilakukan dengan mengutamakan keandalan operasional agar pasokan BBM kepada masyarakat tetap berjalan lancar selama masa transisi menuju Biosolar B50,” ujar Fahrougi, Sabtu (11/7).

Selain menyiapkan infrastruktur, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan implementasi Biodiesel B50 di Sumatera Utara berlangsung sesuai rencana.

Fahrougi mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena proses transisi menuju Biosolar B50 dilakukan secara bertahap dan tidak akan memengaruhi pelayanan maupun ketersediaan BBM di SPBU. []

Peluncuran program tersebut dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan implementasi B50 sebagai kelanjutan program mandatori B40 yang berjalan sebelumnya.

“B50 berdasarkan informasi terakhir yang kami terima akan di-launching langsung oleh Bapak Presiden. Rencananya tanggal 1 Juli,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6).

Meski mulai diberlakukan secara nasional, pemerintah menyiapkan masa transisi selama tiga bulan.

Tahap ini dilakukan untuk memberi ruang penyesuaian distribusi di lapangan, termasuk menghabiskan stok B40 dan proses pencampuran (blending) menuju penggunaan penuh B50.

“Masih ada sisa B40 yang harus dihabiskan terlebih dahulu. Masa penyesuaian diberikan hingga tiga bulan sampai implementasi B50 berjalan penuh,” ujarnya.

Terkait harga, pemerintah belum mengumumkan tarif resmi B50. Namun, Laode memastikan skema penetapan harga akan mengikuti formula BBM jenis solar yang selama ini berlaku.

“Kalau harga mengikuti mekanisme harga BBM yang sudah berjalan, tidak ada perlakuan khusus,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang penerapan nasional.

Menurut Bahlil, pengujian telah dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

Salah satu hasil evaluasi menunjukkan kandungan air pada B50 lebih rendah dibandingkan B40, yang dinilai dapat mendukung kualitas bahan bakar.

Pemerintah optimistis program ini dapat berjalan sesuai jadwal sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor solar.

Selain memperkuat ketahanan energi, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026, menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun. []