Sidak ini untuk meninjau antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar.

Tiba sekitar pukul 11.30 Wita, Andi Sudirman langsung memantau pengisian Pertalite untuk kendaraan roda dua. Di lokasi, antrean terlihat padat dengan kendaraan mengular di dua sisi jalur pengisian.

Hasil pengecekan menunjukkan tidak seluruh fasilitas pengisian beroperasi.

Dari empat nozzle Pertalite yang tersedia untuk sepeda motor, hanya satu nozzle di masing-masing sisi yang difungsikan.

“Termasuk ini ada empat nozzle (dua sisi), cuma masing-masing satu yang beroperasi,” kata Andi Sudirman.

Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi panjangnya antrean.

Selain itu, tingginya permintaan BBM di sejumlah daerah juga menjadi faktor penyebab kepadatan di SPBU.

Pemprov Sulsel telah berkoordinasi dengan Polda Sulsel untuk menelusuri penyebab antrean yang terjadi.

“Kita sudah koordinasi dengan Polda Sulsel untuk mengecek semua kenapa antrean ini terjadi,” ujarnya. []

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kelangkaan sekaligus memastikan ada atau tidaknya praktik penyimpangan dalam distribusi kedua komoditas tersebut.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan di lapangan untuk mendalami dugaan adanya praktik mafia BBM.

“Terkait dengan langkahnya BBM, tentu kita tidak akan diam. Dari Krimsus akan tetap melakukan penyelidikan, apakah itu ada mafia atau tidak ada mafia. Nanti akan kita sampaikan kembali,” ujar Didik saat ditemui wartawan di Mapolda Sulsel, Senin 7 September 2026.

Ia menegaskan, Polda Sulsel tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penimbunan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar.

“Polda Sulawesi Selatan berkomitmen kalau memang itu ada penyimpangan dan juga ada mafia BBM, terutama solar, pasti akan kita tindak lanjuti secara hukum. Tidak akan kita toleransi kalau hasil penyelidikan ditemukan unsur-unsurnya,” tegasnya.

Selain BBM, polisi juga mendalami persoalan kelangkaan gas Elpiji yang mulai dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.

Untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, Ditreskrimsus Polda Sulsel akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk dengan Pertamina dan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Semua pihak akan kita koordinasikan, apakah itu Pertamina, pemilik SPBU, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Elpiji, Krimsus akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan kelangkaan tersebut,” pungkas Didik.

Saat ini, tim Ditreskrimsus Polda Sulsel masih mengumpulkan data dan informasi dari lapangan.

Polisi memastikan hasil penyelidikan akan disampaikan kepada publik setelah proses pendalaman selesai. []

Pertamina terus melakukan upaya terbaik untuk melayani kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat dengan terus bekerja sama dan melibatkan stakeholders terkait.

Sebagaimana diketahui, saat ini peningkatan aktifitas transportasi dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat hampir di seluruh wilayah terus terjadi.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan angka kendaraan bermotor untuk wilayah Sulawesi Selatan dari tahun ketahun terus meningkat.

Di tahun 2023, untuk kendaraan roda dua bertambah 3 juta dari 3,7 juta kendaraan sebelumnya ditahun 2022.

Sedangkan kendaraan roda empat mobil penumpang bertambah sebanyak 48 ribu ditahun 2023 dari sebelumnya 559 ribu ditahun 2022.

Pertamina berupaya menjamin ketersediaan BBM di wilayah Sulsel yang mana dipenuhi dari unit bisnis Pertamina yaitu di Integrated Terminal Makassar, Fuel Terminal Parepare dan Fuel Terminal Palopo.

Untuk kondisi hari ini, Selasa 15 Oktober 2024 stok Solar sebanyak 17,1 ribu Kilo Liter (KL), Pertalite 32 ribu KL, Pertamax 2,6 ribu KL, Pertadex 200 KL dan Pertamax Turbo 32 KL. Kondisi stok tersebut dalam kondisi stok yang relatif aman.

Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan, Pertamina mengupayakan stok BBM di SPBU tercukupi, Pertamina menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Saat bertemu dengan warga, Ganjar mendengar curahan hati dari seorang tukang ojek pangkalan bernama Muhamad Wahid di Pasar Baru, Balikpapan pada Selasa, 5 desember 2023.

Ia mengaku sulit mendapatkan BBM subsidi, padahal Balikpapan dikenal sebagai daerah penghasil minyak.

Ganjar Pranowo secara tegas mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam mengatasi kesulitan ini, yang diakui tidak hanya terjadi di Balikpapan.

“Ini menarik karena kemarin kami melihat di Papua, saya melihat pemandangan yang sama, di NTT kemarin kami melihat dan hari ini di Balikpapan,” ungkap Ganjar.

“Ironinya adalah ini daerah penghasil minyak,” tambahnya dengan nada heran.

Politikus PDIP ini menyoroti kebijakan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai bermasalah, dan ia mengajak pemerintah untuk mengkaji kembali alur distribusi tersebut.