Kepastian itu diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.

“Untuk Pertalite, dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/8).

Jaminan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi meski pasar energi global masih dibayangi ketidakpastian, termasuk akibat tingginya harga minyak mentah.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang penyesuaian harga BBM non-subsidi apabila harga Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional mengalami penurunan.

Sebagai tindak lanjut, PT Pertamina (Persero) telah menurunkan harga sejumlah produk BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026.

Harga Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Pertamax Green 95 juga mengalami penurunan dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, sedangkan Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Airlangga juga menegaskan kebijakan penerapan campuran biodiesel B50 memberikan manfaat strategis bagi Indonesia.

Selain menekan ketergantungan terhadap impor solar, kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah.

“Arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya. APBN menjadi shock absorber, sehingga dengan diterapkannya B50 kita tidak lagi mengimpor solar. Dengan kondisi harga saat ini, kebutuhan subsidi untuk B50 juga relatif kecil,” ujar Airlangga. []

Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko menegaskan kasus tersebut menjadi bukti keseriusan jajaran Polda NTT dalam menindak tegas oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.

“Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Polda NTT berkomitmen menjaga agar BBM bersubsidi tepat sasaran, sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi pihak yang mencoba menyalahgunakannya,”tegas Kapolda.

Pengungkapan Kapal SPOB

Masih dalam kesempatan yang sama Dirkrimsus Polda NTT, Kombes Pol Hans R. Irawan, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan adanya transaksi BBM ilegal di wilayah perairan Labuan Bajo. Penyelidikan kemudian menuju ke kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Sisar Matiti yang mengangkut 180 ribu solar bersubsidi.

Pada tanggal 2 Agustus 2025, tim Ditreskrimsus melakukan penindakan dan mengamankan kapal tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan BBM jenis biosolar sebanyak 180.000 liter di dalam kapal. Padahal seharusnya terdapat 220.000 liter, artinya sudah sekitar 40.000 liter yang dijual secara ilegal pada periode Maret–Juni 2025.

“Dari hasil penjualan tersebut, diperkirakan nilai keuntungan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,8 miliar. BBM ini dijual dengan harga antara Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter kepada kapal-kapal pinisi di perairan Labuan Bajo,” jelas Kombes Hans.

Tersangka Kapten dan KKM Kapal

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu kapten kapal (HK, 34) dan (SF, 25) kepala kamar mesin (KKM). Keduanya terbukti mengetahui sekaligus terlibat aktif dalam pengisian dan penjualan BBM bersubsidi tersebut.

Selain menyita ribuan liter biosolar, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit SPOB, dokumen kapal, serta sejumlah rekening yang diduga digunakan untuk transaksi aliran dana hasil penjualan BBM ilegal.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap 15 saksi dan uji laboratorium, dipastikan BBM yang diamankan adalah jenis biosolar bersubsidi. Modus yang digunakan adalah menjual BBM kepada kapal-kapal pinisi di perairan Labuan Bajo sebanyak 21 kali transaksi,” terang Dirkrimsus.

Lebih lanjut Kapolda NTT menegaskan, kasus ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba mempermainkan distribusi BBM bersubsidi.

“Kami tegaskan, Polda NTT tidak akan ragu menindak siapapun yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi. Upaya ini adalah bentuk komitmen untuk melindungi masyarakat Nusa Tenggara Timur agar tidak dirugikan akibat ulah segelintir oknum,” ujarnya.

Irjen Rudi Darmoko juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan. Menurutnya, pendistribusian BBM bersubsidi harus merendahkan bersama agar tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Lautan kita luas, dan pengawasan memang penuh tantangan. Namun dengan sinergi dan dukungan masyarakat, kami yakin pendorong seperti ini bisa kita hentikan. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa hukum akan ditegakkan tanpa memandang bulu,” pungkas Kapolda NTT. []

“Ojol enggak disubsidi,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, pada Rabu 27 November 2024.

Bahlil pun menjelaskan, hal tersebut lantaran kendaraan para ojol digunakan untuk kegiatan usaha.

Sementara, BBM subsidi ini sejatinya adalah untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, atau kendaraan transportasi publik.

“Ojek dia kan pakai untuk usaha. Loh iya dong, masak usaha disubsidi?,” kata Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menduga tidak semua pengendara ojol merupakan pemilik asli kendaraan tersebut.

Sebab, ada sebagian kendaraan roda dua yang ternyata dimiliki orang lain, dan mempekerjakan pengendara ojol.

“Kalau ojek itu begini loh, alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya itu sebagian ada. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Iya kan?,” katanya.

“Mungkin juga ada teman-teman saya yang punya motor, habis itu diambillah saudara-saudaranya dari daerah, datang bawa ojek. Masa’ yang kayak gini disubsidi?,” tambah Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga membocorkan terkait skema penyaluran BBM bersubsidi yang akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni blending atau campuran.

Skema ini, kata dia, mengombinasikan antara pengurangan harga barang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memastikan subsidi diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

“Skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” ucap Bahlil.

Diakuinya, sebagai ketua tim yang ditugaskan untuk merumuskan alternatif ini, Bahlil menyatakan pengumuman resmi mengenai skema subsidi BBM akan disampaikan oleh Prabowo pada waktu yang dianggapnya tepat.

“Kalau ditanya kapan akan diumumkan, nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” pungkas Bahlil. []

Kata Bahlil, penyaluran subsidi BBM yang tadinya hanya digelontorkan untuk produk BBM-nya, kemungkinan besar akan digeser menjadi skema subsidi blending.

Hal itu, kata dia, telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti Bapak Presiden Insya Allah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending,” kata Bahlil kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, pada Rabu 27 November 2024.

Adapun skema subsidi blending, dijelaskan Bahlil, yaitu subsidi yang tidak hanya digelontorkan untuk barang atau komoditasnya, seperti saat ini.

Tetapi juga ada subsidi langsung pada masyarakat berupa BLT.

Kendati demikian, Bahlil menegaskan ke depannya, subsidi energi khususnya untuk BBM seperti Pertalite dan Solar Subsidi tidak akan dicabut.

Namun hanya pergeseran skema subsidi agar lebih tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

“Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi (BBM) itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi. Cuma, selama ini kan kita tahu, seperti beberapa hari saya sampaikan, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Bahlil menekankan, rencana skema subsidi BBM dengan blending antara BLT dan subsidi ke komoditasnya, tak lain adalah untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk segera menjalankan skema subsidi BLT kepada masyarakat.

Hal tersebut sebagai bantalan untuk masyarakat bisa mempertahankan daya beli di tengah masa transisi rencana pergeseran kebijakan terkait penyaluran subsidi tersebut.

“Kita ingin, habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan. BLT jalan dulu,” katanya. []

Alasan pemerintah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit akibat subsidi BBM.

Karena alasan itulah pemerintah perlu melakukan efisiensi di berbagai sektor, salah satunya dengan memperketat pembelian BBM subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai mekanisme pembatasan BBM subsidi.

Pembatasan belum diberlakukan Selasa 1 September 2024.

Namun Agus tidak merinci kapan pemerintah akan memberlakukan pembatasan BBM subsidi setelah tidak jadi dijalankan pada 1 Oktober 2024.

Ia hanya menyampaikan, kebijakan tersebut akan diterapkan di masa pemerintahan yang sedang berjalan jika pembahasan mengenai mekanisme penyaluran BBM subsidi sudah selesai.

Pemerintah melakukan pendalaman mekanisme pembatasan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan meski pembatasan belum dilakukan mulai 1 Oktober 2024, Pertamina akan menjaga kuota BBM subsidi supaya distribusinya tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

“Feeling saya belum 1 Oktober 2024,” kata Bahlil, Jumat 20 September 2024.

Kata dia, saat ini pihaknya masih membahas aturannya secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

“Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan,”jelasnya.

“Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin,” ucap dia.

Sebagai informasi, pernyataan Bahlil ini berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Bahlil bahwa rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

“Rencananya begitu 1 Oktober. Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” jelas Bahlil Raker bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024 lalu.

Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut.

Termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi.

“Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail,” tambahnya.

Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos,” tegasnya. []

Sebelumnya, rencana kebijakan ini dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pembelian BBM akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Erick Thohir mengatakan, sejak awal tahun ini pemerintah telah berkorban untuk tidak menaikan harga BBM. Namun, pemerintah kini dihadapi situasi runyam yang membuat ongkos subsidi bahan Bakar semakin berat.

“Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM di bulan Januari tidak naik, Maret-April tidak naik, karena kan daya beli masyarakat lagi tertekan,” kata Erick Thohir saat ditemuin di DPR, Rabu (10/7/2024).

“Tetapi kalau kita lihat dari pelemahan rupiah dengan juga harga minyak yang naik, sebenarnya kan subsidinya makin besar,” imbuh dia.

Meski demikian, dia tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.

“Enggak usah dipolemikkan, itu sesuatu yang saya rasa dari tahun ke tahun sudah ada diskusinya. Saya kan sebagai Menteri BUMN tinggal menunggu kebijakan saja. Karena kalau kami di BUMN itu kan menteri yang mengenai korporasi, bukan kebijakan,” pungkas dia.

Jo0kowi pun meminta Pertamina menjelaskan hal tersebut ke masyarakat agar tidak simpang siur.

“BBM tidak naik. Tapi yang menyampaikan nanti akan dari Pertamina,” kata Jokowi dalam keterangannya, Senin 4 Maret 2024.

Namun Jokowi tidak menjelaskan secara rinci kebijakan tersebut akan dilakukan sampai batas waktu kapan.

Dirinya hanya menyebut bahwa permasalahan akan disampaikan lebih lanjut oleh kementerian terkait.

“Soal BBM nanti biar pak Menko yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan,” jelas Jokowi.

Untuk diketahui, pemerintah berencana tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang paripurna kabinet Senin 26 Februari 2024 lalu.

“Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal ini dilakukan karena banyak terjadi kasus penyelewengan sehingga penyaluran tak tepat sasaran.

Direkur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan pemblokiran tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan penyelewengan BBM subsidi.

Diharapkan hal ini dapat membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

“Memang kita sadari bahwa yang namanya penyelewengan (BBM Subsidi) masih ada di bawah, tentu akan terus minimalkan dengan adanya sistem,” kata Nicke dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang disiarkan dalam kanal YouTube Komisi VII DPR RI.

Nicke mengatakan bahwa Pertamina sudah berupaya untuk menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Ini dilakukan dengan mendaftarkan nomor pelat kendaraan melalui aplikasi MyPertamina.

Namun, Nicke mengatakan bahwa upaya tersebut belum cukup karena masih banyak pihak yang membuat nomor pelat kendaraan palsu agar bisa mengisi BBM subsidi. (*)

JAKARTA, Eranasional.com- Politisi kawakan Ruhut Sitompul menyinggung habis para mahasiswa yang satu pekan terakhir ini terus menggelar aksi penolakan. Selain menuntut BBM turun, tidak sedikit juga yang menuntut Jokowi-Ma’ruf turun jabatan.

Semenjak ditetapkannya harga baru BBM bersubsidi pada 3 September lalu, reaksi penolakan secara tegas diperihatkan oleh mahasiswa di berbagai kota di Indonesia.

“Hey para pendemo kenaikan bgn silahkan saja berdemo itu hak demokrasiMu tapi tolong jgn coba2 mau menjatuhkan Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo yg dicintai Rakyat Indonesia tercinta,” ujar Ruhut Sitompul dikutip eranasionalcom dari unggahan twitternya, @ruhutsitompul, jumat (16/9/2022).

Menurut pria berdarah Batak itu, Jokowi dicintai oleh rakyat Indonesia. Semestinya para mahasiswa pun begitu. Sebab, Jokowi juga adalah rakyat Indonesia.

“Jokowi adalah Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia adalah Jokowi MERDEKA,” tandas Ruhut.

Terbaru, pada Kamis (15/9/2022) sebanyak 1.200 aparat gabungan TNI dan Polri, disiagakan mengamankan dan mengawal aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, yang digelar oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM sudah memasuki hari kesebelas sejak dimulai Senin (5/9/2022). Sejak saat itu ribuan massa dari berbagai elemen terus menyuarakan aspirasinya.

Titik massa masih terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Belum ada massa yang berhasil menembus pertahanan berlapis kepolisian untuk bisa masuk kawasan Istana Negara.

JAKARTA, Eranasional.com- Pemberlakukan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina dinilai mempersulit atau tidak efektif dan menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai sistem itu kurang tepat, Malah justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.

Menurutnya, latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar agar tepat sasaran yaitu rakyat yang tidak mampu.

Hanya saja, beber Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kebijakan itu masih belum jelas tujuannya seperti bagaimana.

Di era teknologi sekarang ini seharusnya membuat semua serba simpel, tapi justru kebalikannya, kebijakan ini malah dibikin ribet.

“Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak? Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya. Klo iya, kita semua tahu kalau data DTKS tidak akurat. Tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk juga orang kaya yang tidak berhak,” pungkasnya, Sabtu (2/7/2022).

Eranasional.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).

Sigit mengungkapkan, dalam rapat tersebut membahas soal isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi. Menurut Sigit, dari data yang ada ketersediaan atau stok solar bersubsidi sebenarnya dalam keadaan aman dan terjamin untuk masyarakat.

“Jadi dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi. Sehingga tentunya istilah kelangkaan ini, kemudian kita perlu melihat ada hal yang harus kita dalami karena sebenarnya di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan,” kata Sigit dalam konferensi pers.

Demi mempertahankan tren positif tersebut, Sigit menekankan bahwa saat ini dan kedepannya, pihaknya akan memastikan stok solar bersubsidi terjamin ketersediaan dan mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

“Ini yang akan kita jaga. Sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Sehingga keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil. Stok sebenarnya tercukupi. Ini yang betul-betul kita jaga dan pertahankan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, dalam rapat tersebut memang ditemukan fakta bahwa terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, hal itu diakibatkan adanya fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu.

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga terkena dampak.