Dari rangkaian penindakan tersebut, petugas mengamankan emas dengan total berat sekitar 29 kilogram.

Nilai keseluruhan barang bukti diperkirakan mencapai Rp73,3 miliar, sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan ditaksir sekitar Rp8,5 miliar.

Empat lokasi penindakan itu meliputi Bandara Kualanamu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta Bandara Sam Ratulangi.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengatakan pengawasan terhadap pembawaan emas ke luar negeri dilakukan melalui sejumlah metode.

Menurutnya, petugas mengandalkan analisis informasi dan intelijen, pemeriksaan terhadap penumpang serta barang bawaan, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

“Langkah tersebut kami lakukan untuk mencegah pengeluaran barang secara ilegal, sekaligus memastikan kewajiban kepabeanan dan ketentuan perdagangan luar negeri dipenuhi,” kata Djaka di Jakarta, Selasa (15/9).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut nama Raffi muncul karena adanya informasi bahwa ia pernah menitipkan barang elektronik melalui perusahaan jasa titipan Blueray Cargo saat berada di Amerika Serikat.

“Fakta tersebut belum dikembangkan menjadi dugaan tindak pidana terhadap Raffi,”ujar Budi Prasetyo, dikutip Jumat 12 Juni 2026.

Menanggapi kabar tersebut, Raffi Ahmad memberikan klarifikasi. Ia membantah terlibat dalam kasus dugaan impor barang ilegal maupun perkara korupsi Bea Cukai.

Raffi menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah berkunjung dan berfoto dengan pihak perusahaan tersebut.

“Saya tidak merasa melakukan transaksi atau pelanggaran hukum,”bantah Raffi.

Raffi juga menyebut telah berkomunikasi dengan pihak Istana dan pimpinan DPR sebelum memberikan penjelasan kepada publik.

Diketahui Raffi Ahmad saat ini dikenal tidak hanya sebagai artis dan pengusaha melalui RANS Entertainment, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. []

Dalam pidatonya di hadapan anggota DPR, jajaran kabinet, serta para pejabat negara, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengevaluasi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat serta tidak sanggup melakukan pembenahan tata kelola yang lebih efektif.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang langsung menjadi perhatian publik dan anggota parlemen yang hadir di ruang sidang.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan utama Presiden terkait reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Prabowo menilai sektor kepabeanan memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mencegah berbagai praktik penyimpangan yang selama ini dianggap merugikan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyinggung persoalan penyelundupan dan manipulasi laporan ekspor yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan maksimal. Ia menilai praktik semacam itu menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional.

Presiden menegaskan bahwa tantangan ekonomi nasional saat ini membutuhkan respons cepat dari seluruh jajaran pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar tidak bekerja lamban ataupun menjalankan birokrasi yang berbelit-belit di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.

Menurut Prabowo, rakyat menginginkan pemerintahan yang bergerak cepat, responsif, dan mampu mengambil keputusan secara efektif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi maupun tata kelola negara.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” kata Prabowo.

Pidato tersebut juga memperlihatkan penekanan Prabowo terhadap budaya kerja birokrasi yang menurutnya harus berubah total. Ia mengkritik pola kerja yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau terlalu lambat dalam mengambil langkah penyelesaian masalah.

Dalam salah satu bagian pidatonya, Prabowo bahkan menggunakan ungkapan dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan birokrasi yang dinilai terlalu sering menunda pekerjaan dan tidak memiliki rasa urgensi dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

“Pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” ujar Prabowo yang kemudian disambut perhatian para peserta sidang.

]]> https://eranasional.com/102019/pidato-prabowo-di-dpr-singgung-kinerja-bea-cukai-dan-praktik-penyelundupan/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/100127/bea-cukai-berlakukan-aturan-baru-resmi-mulai-1-april-2026-begini-mekanismenya https://eranasional.com/100127/bea-cukai-berlakukan-aturan-baru-resmi-mulai-1-april-2026-begini-mekanismenya#respond Fri, 27 Mar 2026 09:46:26 +0000 https://eranasional.com/100127/bea-cukai-berlakukan-aturan-baru-resmi-mulai-1-april-2026-begini-mekanismenya Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyatakan akan memberlakukan peraturan ini diundangkan pada 31 Desember 2025 dan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkan atau pada 1 April 2026. Regulasi ini menggantikan PMK Nomor 178 Tahun 2019 yang sebelumnya mengatur ketentuan serupa.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, menyampaikan pembaruan regulasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai dinamika di lapangan, antara lain tingginya volume barang yang tidak diurus oleh pemiliknya.

“Melalui PMK Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Aturan ini juga dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian barang sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan,” ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026

Budi, menyampaikan bahwa penerbitan PMK Nomor 92 Tahun 2025 bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan barang di kawasan pabean.

“Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan barang tersebut.

Lanjut ia menjelaskan belum diaturnya mekanisme tindak lanjut terhadap barang berupa uang tunai dari barang kiriman dan kargo komersial, serta belum adanya pengaturan terkait kerja sama pemusnahan barang dengan pihak lain.

“Setiap barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan, bandara, dan kantor pos internasional akan melalui proses kepabeanan. Proses ini bertujuan memastikan terpenuhinya kewajiban administratif sekaligus menjaga kelancaran arus barang dalam kegiatan perdagangan internasional,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam praktiknya, barang impor yang tiba di Indonesia atau barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri terlebih dahulu ditempatkan di kawasan pabean, tepatnya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Pada tahap ini, pemilik barang atau pihak yang mewakilinya wajib menyelesaikan kewajiban administratif kepabeanan, seperti menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean, memenuhi ketentuan perizinan, serta membayar pungutan negara yang terutang.

Barang hanya dapat ditimbun di TPS dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menghambat arus logistik di pelabuhan.

Apabila hingga batas waktu penimbunan kewajiban kepabeanan belum diselesaikan, pengusaha TPS akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik barang.

Pemberitahuan tersebut memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban administratifnya.

Proses Kepabeanan Melalui Mekanisme

Selanjutnya, proses kepabeanan diselesaikan melalui mekanisme yang diatur pemerintah, seperti penjualan melalui lelang umum, hibah kepada instansi atau lembaga yang membutuhkan, maupun pemusnahan untuk barang yang rusak berat atau tidak memiliki nilai ekonomis.

“Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memperhatikan batas waktu penimbunan serta segera menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barangnya,” ungkap Budi.

Ia mengatakan jika hingga batas waktu yang ditentukan barang tetap tidak ditindaklanjuti, barang tersebut dapat memasuki tahapan penetapan status oleh negara

Berdasarkan status hukumnya dalam proses kepabeanan, barang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu barang yang tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN).

BTD adalah barang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya, sedangkan BDN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang dalam penguasaan Bea Cukai akibat pelanggaran, penegahan, atau pemilik tidak dikenal. Sementara itu.

BMMN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ketentuan sebelumnya juga belum mengakomodasi imbalan jasa pralelang dan pendelegasian kewenangan penetapan peruntukan barang yang tidak laku dilelang.

Beberapa ketentuan yang kini diatur di PMK Nomor 92 Tahun 2025, antara lain mengenai barang ekspor yang berstatus tidak diselesaikan kewajibannya, ketentuan penanganan barang di kawasan perdagangan bebas (free trade zone).

Dalam mekanisme lelang ulang apabila pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya, pengaturan barang berupa uang tunai, ketentuan imbalan jasa pralelang, perlakuan terhadap komoditas impor dengan tata niaga post border, serta kebijakan pemblokiran akses kepabeanan bagi pihak yang tidak menyelesaikan kewajiban atas barangnya.

Selain itu, lanjut dikatakannya, aturan baru ini juga menghadirkan sejumlah kebijakan yang bertujuan mempercepat proses penyelesaian barang, seperti penambahan kriteria barang yang dapat langsung dimusnahkan tanpa melalui proses lelang, pelimpahan sebagian kewenangan penetapan keberatan dan penentuan peruntukan barang kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Penerapan tarif bea masuk flat untuk lelang barang tertentu yang berasal dari barang kiriman atau barang penumpang, serta pengaturan alokasi hasil lelang untuk biaya sewa tempat penimbunan pabean swasta hingga maksimal 90 hari,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban administratif dalam proses kepabeanan sangat penting untuk mencegah terjadinya penumpukan barang di pelabuhan..

Dengan pemberlakuan PMK Nomor 92 Tahun 2025 mulai 1 April 2026, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami alur penanganan barang di kawasan pabean.

“Regulasi ini sekaligus menjadi pedoman bagi pejabat Bea Cukai dalam mengelola barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya secara lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” tandasnya.

Dalam operasi gabungan tersebut, aparat mengamankan dua warga negara asing asal Rusia yang diduga memproduksi narkotika jenis mefedron di sebuah vila.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba.

Menurutnya, pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap arus barang lintas negara, termasuk barang kiriman yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan narkotika.

“Pengungkapan clandestine lab ini merupakan bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap narkotika jadi, tetapi juga terhadap bahan kimia dan peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan kasus ini bermula pada 21 Januari 2026 ketika Bea Cukai Soekarno-Hatta menegah barang kiriman asal Tiongkok tujuan Uluwatu, Bali.

“Paket tersebut berisi dua botol cairan yang diketahui mengandung zat Valerophenone dan 4’Methylpropiophenone, yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika,” ucapnya.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim gabungan yang melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT (Bali Nusra), serta Bea Cukai Soekarno-Hatta yang bekerja sama dengan BNN.

Syarif mengatakan tim melakukan pendalaman informasi dan pengawasan terhadap pergerakan barang kiriman sejak 28 Januari hingga 5 Maret 2026.

“Dari hasil analisis dan pengembangan, kami menemukan adanya sejumlah pengiriman peralatan laboratorium dan zat kimia, baik dari dalam maupun luar negeri, yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Barang-barang tersebut diduga digunakan untuk mendukung kegiatan produksi narkotika di sebuah vila di Bali,” sebut Syarif.

Lanjut ia mengungkapkan pada 6 Maret 2026, tim gabungan melakukan operasi pengungkapan dengan menangkap seorang perempuan berinisial NT, warga negara Rusia, di Vila The Tetamian Bali. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan di Vila The Lavana De’Bale Marcapada yang diduga menjadi lokasi produksi narkotika.

“Dari lokasi tersebut, aparat menemukan berbagai zat kimia dalam bentuk bubuk dan cair serta narkotika golongan I jenis mefedron. Secara bersamaan, tim juga mengamankan seorang pria berinisial ST, warga negara Rusia, di Vila Rena’s Kubu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan penggeledahan di lokasi tersebut juga menemukan zat kimia berbentuk cair yang diduga terkait dengan proses produksi narkotika.

“Dari operasi gabungan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas produksi narkotika, antara lain narkotika jenis mefedron dalam bentuk kristal sebanyak 644 gram, mefedron dalam bentuk cairan setengah jadi sebanyak 7.250 mililiter, bahan kimia padat sebagai bahan baku pembuatan mefedron sebanyak 2.600 gram, serta bahan kimia cair sebanyak 219.780 mililiter,” ucapnya.

Petugas Mengamankan 36 Item

Selain itu, dikatakan Syarif, petugas juga mengamankan 36 item peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika.

Menurut Syarif, pengungkapan laboratorium narkotika ini menjadi langkah penting dalam memutus rantai produksi narkotika di dalam negeri.

“Keberadaan clandestine lab menunjukkan bahwa jaringan narkotika tidak hanya berupaya menyelundupkan barang jadi, tetapi juga memproduksinya di dalam negeri. Dengan pengungkapan ini, potensi peredaran narkotika yang dapat merusak masyarakat bisa dicegah sejak tahap produksi,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi jaringan narkotika yang semakin kompleks dan lintas negara.

“Melalui pengawasan yang terintegrasi terhadap pergerakan barang, bahan kimia, serta peralatan laboratorium, aparat berharap ruang gerak jaringan narkotika dapat semakin dipersempit sehingga masyarakat terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika,” tandasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Adhang Nugroho Adhi dalam konferensi pers di Kantor KPU Bea Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (4/3/2026).

“Sisik trenggiling akan diekspor ke Kamboja. Penindakan ini dilakukan atas pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor yang terkena Nota Hasil Intelijen,” ucap Adhang.

Pemeriksaan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta sebagai pihak yang berwenang di bidang konservasi kasus perburuan dan perdagangan satwa ilegal.

Adhang mengatakan penindakan ini merupakan wujud penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan dalam pelestarian satwa yang dilindungi serta penegakan hukum dalam kasus perburuan dan perdagangan satwa ilegal.

Ia menambahkan, tindakan tersebut merupakan pelaksanaan arahan Presiden dalam program Astacita untuk memperkuat penegakan hukum, serta tindak lanjut atas atensi Menteri Keuangan kepada jajaran Bea Cukai agar menindak tegas praktik penyelundupan yang merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya alam.

“Sinergi Bea Cukai dengan BKSDA dalam penindakan ekspor ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mencegah dan menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi ke luar negeri. Kami berkomitmen memperketat pengawasan ekspor serta menindak tegas setiap pelanggaran yang mengancam kelestarian satwa dan merugikan negara,” ujar Adhang.

Kronologi Penindakan Sisik Trenggiling 

Sementara itu, Adhang mengungkapkan, berawal dari hasil analisis pemindaian peti kemas ditemukan adanya anomali dari jenis barang yang diberitahukan. Pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT TSR diberitahukan 2 (dua) jenis barang yaitu Sea Cucumber dan Instant Noodle, namun ditemukan adanya 3 (tiga) bagian ruang sehingga diduga terdapat barang yang tidak diberitahukan dalam ekspor tersebut.

“Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisa informasi yang dilakukan, diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) karena adanya indikasi jenis barang dan pos tarif barang diberitahukan tidak benar oleh PT TSR. Hal ini diduga dilakukan sebagai bentuk upaya menghindari ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor,” ucapnya.

Selanjutnya, Adhang mengatakan dilakukan pemeriksaan fisik barang terhadap satu peti kemas ukuran 1 x 20” pada 18 Februari 2026 dan diperoleh hasil yaitu jumlah serta jenis barang yang diperiksa tidak sesuai dengan dokumen PEB.

Hasil Pemeriksaan Fisik Sebanyak 99 Karton

Hasil dari pemeriksaan fisik petugas ditemukan sebanyak 99 karton (CT) sisik hewan dalam keadaan kering berbagai macam ukuran dengan berat total 3.053 kilogram, teripang sebanyak 51 bag (BG) dengan berat total 1.530 kilogram, mie instan sebanyak 300 karton (CT) dengan berat total 1.200 kilogram, serta 1 piece (PCE) barang yang menyerupai potongan kayu.

Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan identifikasi barang berupa sisik hewan, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok bersinergi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengamatan kasat mata oleh petugas BKSDA bahwa sisik hewan tersebut merupakan bagian dari satwa trenggiling (Manis javanica).

Disampaikan pula bahwa Satwa trenggiling (Manis javanica) merupakan satwa liar yang dilindungi Undang-undang sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 tahun 2018 nomor urut 84.

Menindaklanjuti informasi tersebut, lanjut ia mengatakan, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan penindakan terhadap kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT TSR. Atas dugaan pelanggaran tersebut, saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut.

“Bea Cukai Tanjung Priok menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta kerja sama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta dalam proses identifikasi satwa dilindungi serta Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) DKI Jakarta dalam pengawasan produk perikanan, dalam hal ini komoditas teripang,” ujarnya.

Adhang menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan pentingnya penguatan fungsi intelijen, pemeriksaan fisik yang cermat, serta kolaborasi dengan instansi teknis terkait dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan terhadap setiap upaya pelanggaran di bidang kepabeanan, khususnya yang berkaitan dengan ekspor satwa dilindungi, demi memastikan hukum ditegakkan dan kelestarian satwa Indonesia tetap terjaga,” tutup Adhang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya khawatir BBP akan menghilangkan barang bukti terkait kasus dugaan gratifikasi importasi barang di lingkungan DJBC.

“Kita khawatir dia (Budiman Bayu) akan juga menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi ke mana gitu. Makanya dengan alasan-alasan subjektif itu, ya kita segera melakukan upaya penangkapan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Jadi ini adalah sebuah strategi yang kami harus ambil terkait dengan tentunya bagaimana supaya penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Budi Bayu Prasojo sebagai tersangka pada Kamis, 26 Februari 2026. KPK telah menahan Budi untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Asep mengatakan Budiman Bayu Prasojo memerintahkan pegawai Bea Cukai bernama Salisa Asmoaji untuk mengelola dan menerima uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir sejak November 2024.

Apartemen Safe House

Uang yang dikelola Salisa itu kemudian disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai “safe house”. Apartemen safe house itu telah disewa sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung dari Budiman Bayu dan Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang itu diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai,” ujar dia.

Asep mengungkapkan uang itu diduga digunakan sebagai dana operasional, sejak Sisprian Subiaksono menjabat sebagai Kasubdit Intelijen.

Selanjutnya, pada awal Februari 2026, Budiman Bayu memerintah Salisa untuk membersihkan “safe house”. Salisa pun memindahkan uang-uang tersebut ke safe house lainnya yang berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

“Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di dua lokasi safe house dimaksud. Di mana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari Rp 5,19 miliar, yang disimpan dalam 5 buah koper,” tutur Asep.

Berdasarkan fakta tersebut, penyidik KPK menyimpulkan bahwa Budiman dan Sisprian secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara.

“Termasuk menerima pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode tahun 2024-2026,” tandas dia.

Atas perbuatannya, Budiman Bayu disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai informasi tambahan perkara dimaksud menyeret mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

Regulasi yang diundangkan pada Desember 2025 ini akan mulai berlaku pada 27 Februari 2026. Sudahkah Anda memahami persyaratan dan tahapan pengajuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa aturan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik.

“PMK ini secara substansi pro-publik. Negara memberikan pembebasan fiskal untuk kegiatan non-komersial yang berdampak sosial luas, termasuk penanggulangan bencana alam,” ujarnya dalam keterangan pers seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Syarat Penting untuk Permohonan

PMK 99 Tahun 2025 mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, pemohon wajib melampirkan:

– Rekomendasi dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai bidangnya (keagamaan, sosial, atau kebudayaan).

– Gift certificate atau memorandum of understanding (MoU).

– Dokumen pendirian badan/lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan (akta notaris, dasar hukum pendirian berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah).

Sementara untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, persyaratan disesuaikan dengan kondisi bencana (prabencana, tanggap darurat, atau rehabilitasi dan rekonstruksi). Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:

– Rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

– Gift certificate atau MoU.

– Dalam hal pemohon badan/lembaga, dilengkapi dokumen pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

– Dalam kondisi darurat bencana, dapat dilengkapi surat keterangan/pernyataan bahwa barang merupakan hibah apabila gift certificate atau MoU belum tersedia.

Selain itu, permohonan minimal memuat identitas pemohon (nama, alamat, NPWP untuk badan/lembaga), rincian jumlah dan jenis barang, perkiraan harga barang, pelabuhan pemasukan, serta nomor dan tanggal dokumen rekomendasi dan dokumen hibah.

“Kelengkapan dokumen menjadi kunci utama percepatan proses. Sepanjang persyaratan administratif dan substansi terpenuhi, prosesnya sangat cepat dan transparan,” katanya.

Tahapan Pengajuan Secara Elektronik melalui SINSW

Mempercepat pelayanan, salah satu pembaruan penting dalam PMK 99 Tahun 2025 adalah mekanisme pengajuan secara elektronik.

“Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU Bea Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang terhubung otomatis dengan sistem CEISA Bea Cukai,” tandasnya.

Tahapan pengajuannya meliputi:

1. Menyiapkan dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

2. Mengajukan permohonan secara elektronik melalui SINSW.

3. Penelitian administrasi dan substansi oleh Bea Cukai.

4. Apabila disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) dengan jangka waktu pengimporan paling lama 1 tahun.

5. Mencantumkan nomor SKMK dan kode fasilitas pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6. Menyampaikan laporan realisasi impor paling lambat 30 hari setelah masa berlaku impor berakhir melalui portal DJBC.

“Pengajuan secara elektronik melalui SINSW menjadi kunci percepatan layanan. Untuk permohonan elektronik, SKMK dapat diterbitkan paling lama lima jam setelah penelitian selesai. Untuk pengajuan tertulis, keputusan diterbitkan paling lama satu hari kerja setelah penelitian,” jelas Budi.

Ketentuan Lainnya dan Kewajiban Penerima Fasilitas

Budi mengatakan ketentuan lainnya mengatur bahwa jangka waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan diberikan paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan Menteri ditetapkan.

“Kemudian, dalam keadaan tanggap darurat bencana, pemberitahuan pabean dapat dilakukan melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), dan pengeluaran barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan jaminan tertulis dari Kepala BNPB,” ujarnya.

Di sisi lain, Budi mengatakan penerima fasilitas berkewajiban menggunakan barang impor sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan.

“Apabila terjadi penyalahgunaan, penerima wajib melunasi bea masuk dan/atau cukai yang seharusnya terutang serta dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kewajiban penyampaian laporan realisasi impor juga harus dipenuhi secara tepat waktu dan akurat,” tambahnya.

Fasilitas ini diberikan untuk mendukung kepentingan umum. Karena itu, akuntabilitas dan kepatuhan tetap menjadi prinsip utama Bea Cukai.

Budi juga menjelaskan, untuk ketentuan yang lebih rinci terkait ketentuan ini masyarakat dapat mengakses melalui web kemenkeu.go.id

Dorong Persepsi Positif dan Kolaborasi

PMK 99 Tahun 2025 juga merupakan integrasi dan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami. Regulasi ini membuka peluang kolaborasi dengan kementerian/lembaga penerbit rekomendasi, pemerintah daerah, organisasi sosial, hingga NGO internasional.

Melalui regulasi ini, lanjut dikatakannya, Bea Cukai berharap dapat menggeser persepsi negatif bahwa institusi kepabeanan menghambat bantuan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Bea Cukai adalah bagian dari ekosistem penanggulangan bencana dan kegiatan sosial, bukan penghambat, melainkan fasilitator,” pungkas Budi.

Sosialisasi diikuti mahasiswa dari UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gusdur), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), Institut Widya Pratama Pekalongan (IWIMA), serta Universitas Pekalongan (Unikal).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf). Ia mengapresiasi antusiasme mahasiswa yang aktif melontarkan pertanyaan kritis seputar peredaran rokok ilegal.

“Forum diskusi ini menjadi salah satu sesi sosialisasi paling menarik karena mahasiswa tidak hanya mendengar, tetapi juga mendalami isu secara tajam,” kata Aaf usai membuka sosialiasi di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/2/2026).

Aaf berharap, melalui kegiatan ini mahasiswa memahami ciri-ciri rokok ilegal, dampak kerugian bagi negara dan masyarakat, hingga mekanisme pelaporan.

“Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya sehingga masyarakat tak perlu ragu melaporkan temuan di lapangan,”  ujar Aaf.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (KIP) Bea Cukai Tegal, Yusuf Mahrizal, menjelaskan bahwa sosialisasi cukai dilakukan bertahap ke berbagai segmen masyarakat.

“Setelah sebelumnya menyasar tukang becak dan sopir angkot, kini mahasiswa menjadi fokus karena dinilai sebagai kelompok teredukasi dan agen perubahan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan, bagi yang memilih merokok agar menggunakan rokok legal demi mendukung penerimaan negara.

“Hingga dua bulan awal 2026, Bea Cukai Tegal telah mengamankan 3.092.000 batang rokok ilegal di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, dengan 10.888 batang di antaranya berasal dari Kota Pekalongan. Tahun lalu, total penindakan bahkan menembus lebih dari 20 juta batang,” paparnya.

Melalui kolaborasi ini, Pemkot Pekalongan berharap pengawasan peredaran rokok ilegal tak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat luas demi menjaga penerimaan negara dari sektor cukai serta mendukung pembangunan berkelanjutan. (em-aha)

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

“Tentunya semua terbuka kemungkinan, pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi tersang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan untuk permintaan keterangan,” kata Jubir KPK Budi.

Meski begitu, Budi tidak mau berandai-andai kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Dia hanya mengatakan penyidik yang akan mengambil keputusan terkait perlu tidaknya Djaka dipanggil.

Dia hanya menyatakan lembaganya tentu masih keterangan dari pihak lain di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengusut permainan terkait importasi barang atau kepabeanan.

“Pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” tandas Budi

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidiknya bakal terus mendalami aliran duit suap dan gratifikasi terkait importasi barang di DJBC Kemenkeu, termasuk jika uang itu ikut dinikmati oleh pucuk tertinggi atau Dirjen Bea Cukai.

“Iya (akan didalami ada tidaknya aliran uang ke Dirjen Bea Cukai, red),” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026) lalu.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil rangkaian pengawasan barang kiriman internasional dan pengembangan informasi yang berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 13-15 Februari 2026.

“Operasi dilakukan di beberapa lokasi, yakni apartemen di kawasan Pluit dan Sunter, serta sebuah rumah makan di Jakarta Timur,” ungkap Syarif dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Dia mengungkapkan kasus bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai saat memeriksa barang kiriman pos asal Iran menggunakan mesin pemindai (x-ray) di Kantor Pos Pasar Baru, pada Kamis (12/02).

Petugas menemukan kristal biru, lanjut dikatakan Syarif, yang disembunyikan di dinding kemasan peti kulit dan setelah diuji terbukti positif mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 11,56 kilogram.

“Barang bukti tersebut kemudian diserahterimakan kepada Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan controlled delivery. Dari pengembangan kasus tersebut, pada Jumat (13/02) di sebuah apartemen di Pluit aparat mengamankan seorang warga negara Iran berinisial KKF yang bertindak sebagai penerima paket,” ujar dia.

Pengembangan Selanjutnya 

Dia mengatakan pengembangan selanjutnya pada Sabtu (14/02) mengarah pada penangkapan tersangka lain berinisial SB warga negara Iran yang diduga berperan sebagai peracik sabu serta pengungkapan sebuah apartemen di Sunter yang difungsikan sebagai clandestine lab.

Dari lokasi laboratorium tersebut, petugas menemukan tambahan sabu seberat 1.683 gram beserta berbagai peralatan produksi seperti kompor portabel, timbangan, cairan kimia, alat penggiling serbuk, dan limbah sisa pengolahan. Kemudian pada Minggu (15/02) tim gabungan melaksanakan olah TKP forensik.

“Temuan ini menegaskan bahwa jaringan tersebut berperan sebagai penerima barang, sekaligus memproduksi ulang narkotika di dalam negeri,” tambah Syarif.

Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan ini memiliki makna penting bagi keselamatan publik. “Penindakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat. Setiap kilogram narkotika yang berhasil digagalkan peredarannya berarti kita mencegah potensi kerusakan ribuan generasi muda serta menjaga ketahanan sosial keluarga Indonesia,” ujar Syarif.

Keberadaan Laboratorium 

Keberadaan laboratorium narkotika di kawasan hunian padat penduduk, menurut Syarif juga menimbulkan risiko besar, seperti penyalahgunaan obat terlarang serta potensi bahaya kebakaran dan paparan bahan kimia beracun.

“Karena itu, pengungkapan clandestine lab dinilai memberi manfaat langsung berupa peningkatan rasa aman warga sekitar serta pencegahan risiko kesehatan lingkungan,” ucap dia

Seluruh barang bukti dan tersangka kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Aparat masih melakukan pendalaman guna menelusuri jaringan internasional yang terlibat.

“Sinergi lintas instansi ini diharapkan terus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif,” tutup Syarif.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan cpaian ini menunjukkan ketahanan fiskal di tengah perlambatan perdagangan global dan optimalisasi berbagai fasilitas perdagangan.

“Jika dirinci, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp221,7 triliun, yang secara tahunan mengalami kontraksi 2,1% seiring penurunan produksi hasil tembakau,” ucap Nirwala dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Sementara itu, dikatakan dia, penerimaan bea keluar melonjak signifikan menjadi Rp28,4 triliun, tumbuh 36,1% (yoy) dan jauh melampaui target APBN.

Adapun penerimaan bea masuk mencapai Rp50,2 triliun, turun 5,3% (yoy) akibat perlambatan impor dan meningkatnya pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement (FTA).

“Kinerja positif penerimaan bea keluar didorong oleh kenaikan harga CPO global, peningkatan volume ekspor kelapa sawit, serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga,” ujar , Nirwala.

Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan kejahatan lintas batas, Bea Cukai terus menjalankan fungsinya secara profesional, adaptif, dan akuntabel.

Penindakan Narkotika

Masih di kesempatan yang sama, Nirwala menegaskan sebagai garda terdepan pengawasan lalu lintas barang, Bea Cukai menjalankan peran krusial dalam melindungi masyarakat.

“Posisi geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia menjadikannya rawan terhadap penyelundupan, termasuk narkotika dan barang berbahaya lainnya,” ujar dia.

Sepanjang 2025, Nirwala mengklaim Bea Cukai berhasil menyelamatkan sekitar 33 juta jiwa dari bahaya narkotika yang berpotensi masuk dan beredar di Indonesia.

“Di bidang ini, tercatat 1.806 penindakan narkotika dengan total barang bukti mencapai 18,4 ton, melonjak 146,6% (yoy),” ujar dia.

Selain narkotika, Nirwala mengatakan Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap berbagai barang ilegal dan berbahaya, seperti pakaian bekas, limbah elektronik, perdagangan satwa liar, serta pelanggaran administrasi kepabeanan.

“Sepanjang 2025, lebih dari 14.000 penindakan di bidang kepabeanan dilakukan dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp7,6 triliun,” ucap Nirwala.

Di sektor cukai, lanjut kata dia, penindakan dilakukan secara intensif untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan berusaha.

Dengan menggandeng aparat penegak hukum lainnya, dikatakan Nirwala, Bea Cukai melakukan 21.470 penindakan cukai dengan nilai barang hasil penindakan sebesar Rp2,3 triliun.

“Penindakan ini didominasi oleh rokok ilegal, yaitu 20.537 kasus dengan jumlah barang bukti mencapai sekitar 1,4 miliar batang, meningkat 77,3% dibandingkan tahun sebelumnya,” tandas Nirwala.

Dalam arahannya, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri.

Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Purbaya dalam sambutannya.

Purbaya menegaskan, pengangkatan jabatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan merupakan tugas negara dan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional.

Menurutnya, perombakan jabatan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas aparatur negara dan berkontribusi mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab.

“Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang dilantik. Amanah ini tidak ringan dan tidak semua orang mendapatkan kepercayaan ini,” kata Purbaya.

Seperti diketahui, Purbaya menyampaikan akan merombak besar-besaran DJBC dan DJP.

Bendahara Negara itu menyebut langkah tersebut sebagai langkah menekan kebocoran penerimaan negara.

“Jadi kita mesti kerjakan lebih baik lagi dalam pengumpulan pajak. Sebentar lagi Bea Cukai Dan pajak akan saya obrak-abrik,” ucap Purbaya, Selasa 27 Januari 2026.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya ingin merombak besar-besaran sejak tahun lalu.

Namun, Purbaya belum terlaksana karena baru bergabung dalam pemerintahan pada September 2025.

“Tahun lalu saya baru masuk September, kalau obrak-abrik bulan itu kan kita kacau masih Di tahap akhir dari pengumpulan pajak,” ungkap Purbaya.

“Tapi saya yakin dengan perbaikan orang-orang pajak dan Bea Cukai nanti ke depan tax ratio kita akan meningkat dengan signifikan,” lanjutnya.

Direktur Interdiksi Narkotika, R. Syarif Hidayat mengatakan penindakan tersebut berlangsung pada Sabtu hingga Minggu, 24-25 Januari 2026, di kawasan Alue Tho, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur.

“Operasi ini merupakan tindak lanjut atas informasi intelijen yang diterima tim gabungan terkait dugaan pemasukan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) melalui jalur laut di wilayah Aceh Timur,” ujar dia dalam keterangan resminya di Aceh, Rabu (28/01/2026).

Dia mengatakan informasi awal diperoleh pada Rabu (21/01), kemudian ditindaklanjuti dengan analisis mendalam. Dari hasil analisis tersebut, tim mendeteksi adanya rencana pergerakan dan serah terima narkotika dari wilayah Peureulak, Aceh Timur, menuju Aceh Utara.

Tim gabungan selanjutnya melakukan pemetaan titik-titik rawan yang diduga digunakan sebagai lokasi penimbunan serta mengidentifikasi jaringan pihak-pihak yang terlibat.

“Pada Sabtu malam (24/01), tim memperoleh informasi terkait gudang yang akan digunakan sebagai lokasi transaksi dan segera melaksanakan survellance di sekitar lokasi dan sepanjang perimeter pengawasan. Tim pun akhirnya dapat mengidentifikasi satu unit kendaraan yang diduga akan digunakan untuk mengangkut narkotika,” ungkap dia.

Tak berselang lama, lanjut dikatakan dia, tim melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengejaran, dan penindakan (RPE) terhadap kendaraan tersebut.

“Petugas mengamankan satu orang pengemudi berinisial MZ. Dari hasil pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan lima goni berwarna kuning yang masing-masing berisi 20 bungkus dengan berat sekitar satu kilogram per bungkus,” ungkap dia.

Dia mengatakan total barang bukti mencapai kurang lebih 100 kilogram dan setelah dilakukan pengujian menggunakan NIK, seluruhnya dinyatakan positif mengandung sabu.

“Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengaku mendapat perintah untuk mengangkut barang haram tersebut dari seseorang berinisial I. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti diamankan ke Kantor BNNK Langsa untuk pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut,” ujar dia..

Syarif menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.

“Pengungkapan ini menunjukkan pentingnya sinergi dan pertukaran informasi antarinstansi. Bea Cukai bersama BNN dan aparat terkait akan terus memperkuat pengawasan, khususnya di wilayah rawan peredaran narkotika, guna menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tim gabungan akan terus melakukan pengembangan kasus dan pengejaran terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

“Kami tidak berhenti pada satu pelaku. Pengembangan akan dilakukan hingga jaringan di atasnya dapat terungkap,” tegas Syarif.

Penindakan Sabu Menjadi Bukti Nyata

Senada dengan Syarif, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Bier Budi Kismulyano mengatakan penindakan sabu ini menjadi bukti nyata terwujudnya momentum awal kerja keras dan komitmen Bea Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika hingga ke akarnya di awal tahun 2026 ini.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, BNN RI, dan Bea Cukai Aceh yang menunjukkan bahwa upaya melawan kejahatan hanya dapat berhasil melalui sinergi yang kuat. Dari jumlah barang bukti, jenis narkotika, jenis kemasan, dan pola jaringan yang terungkap, terlihat adanya ancaman lahirnya jaringan narkotika baru yang membahayakan masyarakat khususnya generasi muda,” ungkapnya.

Melalui sinergi pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, Bea Cukai bersama BNN dan aparat penegak hukum lainnya berharap dapat menekan peredaran narkotika serta memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur rawan penyelundupan.

Hal itu dilakukan Menkeu Purbaya demi menekan kebocoran penerimaan negara. Menurut Purbaya, sebenarnya dirinya ingin merombak sejak tahun lalu, namun belum bisa karena baru bergabung dalam pemerintahan pada September 2025.

“Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius besok diobrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja Pajak dan Bea Cukai dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi lagi ke depan,” ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menkeu Purbaya mengatakan, akan ada lima pejabat dijajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada lima pelabuhan yang akan dirumahkan.

“Yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja. Untuk pesan bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” tegas dia.

Adapun ketika ditanya soal orang yang menggantikan pejabat tersebut dari luar Ditjen Bea Cukai, Purbaya mengatakan akan mengoptimalkan dari pegawai yang sudah ada.

“Ada yang saya tukar. Kalau dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi Bea Cukai akan lebih lama. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja,” terang Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya menambahkan pembenahan Bea Cukai dan Pajak merupakan ancaman serius. Bahkan kata Purbaya, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bakal digantikan Societe Generale de Surveillance (SGS).

“Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” katanya.

“Pajak juga sama. Kalau tahun lalu kan pengumpulannya enggak tercapai saya, bisa bilang saya menteri baru. Tahun ini saya enggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau enggak beres pasti saya yang disikat duluan. Tapi sebelum saya disikat, saya sikat Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukainya duluan,” tutur Menkeu Purbaya.