Implementasi ketentuan yang berlaku sejak 23 Desember 2025 tersebut tercermin dalam pelayanan deklarasi pembawaan emas ke luar negeri oleh penumpang pesawat udara oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta) pada Selasa (06/01).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan pada hari itu, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta) melayani ekspor emas batangan (minted bar) melalui mekanisme barang bawaan penumpang oleh seorang Warga Negara Amerika Serikat berinisial IMM.

“Total emas yang dibawa mencapai 3.000 gram, terdiri dari 27 batang emas 100 gram, 4 batang emas 50 gram, dan 4 batang emas 25 gram,” ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (08/01/20266).

Atas pembawaan minted bar tersebut, dikatakan Budi, Bea Cukai menetapkan kewajiban bea keluar sebesar Rp695.951.000, yang dihitung berdasarkan tarif bea keluar minted bar sebesar 10 persen, dikalikan dengan berat emas yang dibawa, harga patokan ekspor, serta nilai tukar yang berlaku.

“Penumpang pun memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, sesaat sebelum penerbangan pada Selasa (06/01), petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan ulang sebelum keberangkatan serta pengawalan hingga proses keberangkatan selesai, guna memastikan seluruh prosedur telah dipenuhi dengan baik,” tambah dia.

Ekspor Emas

Budi menjelaskan bahwa PMK Nomor 80 Tahun 2025 sendiri menetapkan pengenaan bea keluar atas berbagai bentuk ekspor emas, dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan jenis dan tingkat pengolahan komoditas.

Dalam ketentuan tersebut, emas batangan olahan seperti minted bar termasuk komoditas yang dikenakan bea keluar dengan tarif sebesar 7,5 persen hingga 10 persen, sementara emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5 persen hingga 10 persen, serta emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10 persen hingga 12,5 persen.

Adapun emas dore dikenakan tarif yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen hingga 15 persen. Pengenaan bea keluar ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, menjaga stabilitas harga emas, serta mendorong penciptaan nilai tambah dan pendalaman sektor keuangan nasional.

“Bea Cukai hadir untuk memberikan pelayanan dan pendampingan agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, khususnya dalam pembawaan emas ke luar negeri,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesadaran dan kepatuhan penumpang dalam melakukan deklarasi serta memenuhi kewajiban Bea Keluar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang secara sukarela mendeklarasikan barang bawaannya dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat penting untuk mendukung tata kelola ekspor yang transparan, adil, dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Bea Cukai berharap melalui sosialisasi berkelanjutan dan pelayanan yang asistif, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ekspor emas semakin meningkat, sehingga kepatuhan dapat tumbuh sebagai kesadaran bersama dalam mendukung perekonomian nasional.

JAKARTA, Eranasional.com – PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana menggugat Pemerintah Indonesia terkait kebijakan bea ekspor mineral logam yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Dalam aturan tersebut, Freeport dikenakan tarif bea keluar atas produk ekspornya. Freeport sendiri telah memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga dan operasinya di Indonesia hingga Mei 2024.

Merujuk pada dokumen pengajuan di Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, Freeport McMoRan (FCX) menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban ekspor PTFI selama ini merujuk pada perizinan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disepakati pada 2018.

Dalam kebijakan itu disebutkan, tidak ada kewajiban atau pengenaan bea keluar jika perkembangan proyek smelter sudah mencapai 50 persen. Kemudian, pada Maret 2023, Pemerintah Indonesia telah memverifikasi bahwa proyek smelter milik Freeport Indonesia sudah mencapai 50 persen. Dengan demikian, kewajiban ekspor dihilangkan secara efektif pada 29 Maret 2023.

Namun, pada Juli 2p23, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi aturan mengenai kewajiban bea keluar untuk sejumlah produk ekspor, termasuk konsentrat tembaga. Dengan begitu, merujuk pada ketentuan yang baru  maka PTFI akan dikenakan tarif bea keluar.

PMK yang dikeluarkan bulan lalu menyatakan eksport konsentrat tembaga akan tetap dikenai bea masuk dengan tarif 5-10 perswn, meskipun pembangunan smelter perusahaan melebihi 50 persen.

PTFI saat ini tengah terus membahas penerapan aturan yang direvisi dengan Pemerintah Indonesia dan akan menggugat dan mengupayalan pemulihan atas penilaian apapun.

Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnanti tak menjelaskan secara rinci soal potensi gugatan yang bisa diajukan.

“Tentang bea keluar, kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah Indonesia terkait hal ini,” kata Katri, Selasa (8/8/2023).

Di sisi lain, Katri memastikan bahwa PTFI kini telah memperoleh Surat Pemberitahuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan pada 24 Juli 2023, yang menyatakan bahwa PTFI diberikan izin untuk mengekspor 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga.