Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengajak masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara dari sektor pendapatan pajak.

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang mendapatkan kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat. Karena DBHCHT memiliki manfaat besar untuk kesejahteraan rakyat.

“Rokok yang tidak ada cukainya itu merugikan negara, karena tidak membayar pajak. DBHCHT ini juga ada untuk Pemerintah Kota Pekalongan, yang manfaatnya dikembalikan lagi untuk masyarakat. Seperti, bantuan Covid-19, banjir, dan lainnya,” terang Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid usai mengikuti Sosialisasi di Kelurahan Padukuhan Kraton, Kamis (9/6/2022) malam.

Selain merugikan negara, Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan juga menilai rokok ilegal dapat memberikan dampak signifikan terkait pengendalian peredaran tembakau oleh negara. Apabila rokok ilegal beredar, peredaran tembakau yang berbahaya bagi kesehatan tak bisa dikendalikan.

Sementara itu, Sriyana Kasatpol P3KP Kota Pekalongan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia sudah berhasil menyita 686 bungkus rokok ilegal sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 di Kota Pekalongan.

“Tahun 2019 sebanyak 541 bungkus yang kami temukan di 3 wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Tahun 2020 ada 18 bungkus, dan tahun 2021 sebanyak 127 bungkus,” paparnya.

Untuk menekan laju peredaran, pihaknya menggelar sosialisasi Sistem Informasi Rokok Ilegal di berbagai kelurahan Kota Pekalongan. Karena menurutnya, peredaran rokok ilegal hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

“Saat ini kita sudah lakukan sosialisasi di 4 kelurahan, dan target kita nantinya semua kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat jadi tahu dan kami harap tidak ada lagi rokok ilegal karena merugikan negara,” katanya.

Sriyana juga mengajak masyarakat untuk ikut memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Pekalongan. Ia meminta masyarakat segera melapor ke pemerintah maupun aparat jika mengetahui ada peredaran maupun pembuatan rokok ilegal di lingkungannya.

“Kami berpesan kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal, apabila masyarakat yang lebih tahu dengan lingkungannya sendiri, mengetahui peredaran maupun pembuatan rokok ilegal segera lapor ke kami atau bea cukai langsung,” katanya. (em-aha)

Jakarta, eranasional.com – Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Arman Depari, penuhi undangan Dirjen Bea dan Cukai dalam pengungkapan kasus penyelundupan 29, 5 Kg sabu dan 23 ribu butir pil ekstasi. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara Bea Cukai, BNN dan Kepolisian Republik Indonesia.

Puluhan kilo barang bukti yang didapat dari tiga pengungkapan kasus narkotika, dirilis bersamaan dengan berhasil diungkapnya penyelundupan oleh tim bea cukai berupa 874 bal pakaian, 118 unit ban alat berat serta 57 roll karpet.

Pengungkapan kasus narkotika yang dirilis oleh Bea Cukai adalah buah dari kerjasama antara Bea Cukai, BNN dan Polri yang tergabung dalam operasi BERSINAR. Sejak dimulainya operasi ini, yakni 29 Februari 2020 hingga 9 Maret 2020, tercatat telah berhasil diungkap 18 kasus narkotika dengan total barang bukti 78,1kg narkotika.

Arman menilai kerjasama yg telah terjalin antara BNN, Bea Cukai dan Polri harus terus ditingkatkan, mengingat semakin berkembangnya modus operandi sindikat narkotika.

“Seluruh kasus ini memiliki keterkaitan. Sindikat ini tergolong kuat, solid dan punya kemampuan serta keuangan yg kuat. Untuk itu
Sinergitas perlu, agar kita punya kemampuan yang sama kuat.” Ujar Arman.

Arman menambahkan narkoba tidak hanya menimbulkan penyakit medis, tetapi juga penyakit masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan Arman Depari, Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, menilai penindakan secara kontinyu dan masif yang dilakukan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

“Tidak hanya itu, kita juga melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi akibat penyelundupan. Corona sudah menyebabkan masyarakat kesulitan (secara ekonomi), jangan ditambah lagi dengan hal seperti ini.” Tutup Heru.

(Red/humasBNN).

Jakarta [Eransional.com] : Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia,TNI, dan Kejaksaan gagalkan penyelundupan puluhan mobil dan motor mewah ke Indonesia. 

Sepanjang tahun 2016 hingga 2019 DJBC berhasil membongkar tujuh kasus penyelundupan mobil dan motor mewah melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka motor/mesin motor mewah berbagai merek telah diamankan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dengan perkiraan total nilai barang mencapai kurang lebih Rp21 miliar dan potensi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp48 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus penyelundupan kali ini adalah dengan memberitahukan barang tidak sesuai dengan isi sebenarnya.

Berdasarkan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses analisis terhadap inward manifest dicurigai adanya pemberitahuan yang tidak benar karena terdapat keanomalian antara netto weight barang dengan jenis barang yang diberitahukan.

Untuk memastikan jenis barang yang sebenarnya, petugas melakukan hi-co scan kontainer dan mendapati citra yang menunjukkan barang yang diimpor berupa kendaraan roda empat. Untuk selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.

Berbagai modus digunakan dalam tangkapan kali ini. Importasi kendaraan tersebut diberitahukan dalam dokumen sebagai batu bata, suku cadang mobil, aksesoris, dan perkakas serta dilakukan oleh tujuh perusahaan berbeda.

Perusahaan-perusahaan tersebut mengimpor mobil dan motor mewah dari negara Singapura dan Jepang.

Menkeu juga menjelaskan secara rinci kasus penyelundupan yang dilakukan oleh PT SLK, PT TJI, PT NILD, PT MPMP, PT IRS, PT TNA, dan PT TSP.

Dengan manifest tertanggal 29-09-2019, PT SLK kedapatan menyelundupkan mobil Porsche GT3RS dan Alfa Romeo dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp2,9 miliar.

Namun pemberitahuannya hanya dinyatakan sebagai refractory bricks. Potensi kerugian negara yang disebabkan mencapai Rp6,8 miliar, sementara itu hingga saat ini terhadap barang yang diimpor oleh PT SLK masih terus dilakukan penelitian oleh DJBC.

PT TJI kedapatan menyelundupkan Mercedez Benz, BMW tipe CI330 model GH-AU30, BMW tipe CI330 Series E46, Jeep TJ MPV, mobil Toyota Supra, mobil Jimny, 8 rangka motor, 8 mesin motor dan motor Honda Motocompo dari Jepang dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp1,07 miliar.

Sementara itu, dokumen manifest tertanggal 29-07-2019 hanya menyatakan barang yang diimpor adalah front bumper assy, rear bumper, door assy, dashboard assy, dan engine hood.

Potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp1,7 miliar. Berkas perkara atas kasus ini telah lengkap dan seorang berinisial SS telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya pada 2018, DJBC juga berhasil menggagalkan dua kasus penyelundupan serupa yang dilakukan oleh PT NILD dan PT MPMP. PT NILD kedapatan menyelundupkan mobil Ferrari Dino 308 GT4, Porsche Carrera 2, dan motor BMW R1150 dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp3,4 miliar.

Pada dokumen manifest tertanggal 21-12-2018, mobil dan motor tersebut hanya diberitahukan sebagai used auto parts & accessories.

“Potensi kerugian negara yang timbul atas penyelundupan yang dilakukan PT NILD mencapai Rp7,4 miliar.”

Hingga saat ini terhadap barang yang diimpor oleh PT NILD masih terus dilakukan penelitian oleh DJBC.

Dengan manifest tertanggal 19-10-2018, PT MPMP juga kedapatan menyelundupkan mobil Citroen DS ID 19, mobil Porsche Carrera, motor Harley Davidson FLST N, motor BMW Motorrad NITE T, dan 3 mesin VW dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp2,07 miliar, namun pada pemberitahuan hanya dinyatakan berupa suku cadang otomotif, dan aksesoris.

Potensi kerugian negara yang disebabkan oleh PT MPMP mencapai Rp3,03 miliar dan terhadap barang tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian oleh DJBC.

Di tahun 2017, DJBC berhasil mengungkap dua kasus penyelundupan yang dilakukan oleh PT IRS dan PT TNA. PT IRS kedapatan mengimpor secara ilegal mobil BMW tipe M3 CSL, 5 unit motor Honda CRF 1000L, motor BMW R75/5, dan 5 unit motor Harley Davidson dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp3,6 miliar.

Sementara itu, barang-barang tersebut hanya diberitahukan pada dokumen manifest tertanggal 15-11-2017 sebagai telescopic ladder.

Potensi kerugian negara yang timbul mencapai Rp7,4 miliar dan terhadap PT IRS telah dilakukan pemblokiran, serta telah ditetapkan 2 tersangka berinisial AA dan LHW. Tidak hanya PT IRS, PT TNA juga kedapatan mengimpor secara ilegal 13 unit motor BMW berbagai tipe, dan 1 unit motor Ducati dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp1,7 miliar.

Sementara itu, PT TNA hanya memberitahukan barang dalam dokumen manifest tertanggal 24-02-2017 sebagai kunci inggris, kikir, parut, dan perkakas. Total kerugian negara dari kasus PT TNA tersebut ditaksir mencapai Rp4,3 miliar. Atas kasus PT TNA, DJBC telah menetapkan seorang tersangka berinisial DH.

Pada tahun 2016, DJBC juga berhasil menggagalkan penyelundupan 3 unit mobil mewah yang terdiri dari Porsche GT3RS, Ferrari 250 GT E, dan Porsche Turbo dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp6,7 miliar dan perkiraan potensi kerugian negara mencapai Rp17,8 miliar yang dilakukan PT TSP.

Perusahaan tersebut memberitahukan barang dalam dokumen manifest tertanggal 16-12-2016 sebagai sparepart.

Tangkapan mobil dan motor yang dilakukan oleh DJBC secara nasional meningkat secara signifikan, di mana sebelumnya di tahun 2018 jumlah kasus penindakan mobil sebanyak 5 kasus dan motor sebanyak 8 kasus meningkat di tahun 2019 menjadi 57 kasus untuk mobil dan 10 kasus untuk motor.

Modus yang digunakan bervariasi yaitu tanpa pemberitahuan, pengeluaran tanpa izin, salah pemberitahuan, bongkar luar kawasan tanpa izin, tidak mere-ekspor barang eks-impor, dan pindah lokasi impor sementara tanpa izin.

Kementerian Keuangan c.q. DJBC berkomitmen untuk terus berupaya secara kontinyu dalam memberantas berbagai modus penyelundupan sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

Kementerian Keuangan c.q. DJBC  juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

(Fyan/red).