Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, baru satu perusahaan yang melaksanakan IPO sepanjang 2026, yakni PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) yang tercatat di BEI pada 10 April 2026. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari hingga Mei 2025, tercatat ada 13 perusahaan yang berhasil melaksanakan IPO di pasar modal Indonesia.

Kondisi pasar yang belum stabil dinilai menjadi salah satu faktor utama yang membuat banyak perusahaan memilih menunda rencana pencatatan saham. Pelemahan IHSG dalam beberapa waktu terakhir memunculkan kekhawatiran bahwa valuasi perusahaan tidak akan optimal apabila tetap memaksakan IPO di tengah sentimen pasar yang negatif.

Pada perdagangan Senin (18/5/2026), IHSG bahkan sempat menyentuh level terendah di posisi 6.398,79 sebelum akhirnya bergerak fluktuatif. Tekanan di pasar saham dipengaruhi berbagai sentimen, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya kehati-hatian investor terhadap aset berisiko.

Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan kondisi pasar saat ini membuat banyak perusahaan mempertimbangkan ulang waktu terbaik untuk melepas saham ke publik. Menurut dia, keputusan IPO bukan hanya ditentukan kesiapan internal perusahaan, tetapi juga momentum pasar agar penawaran saham dapat terserap optimal.

“Nah tentu dalam kondisi pasar seperti ini ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tambahan apakah bisa mendapatkan pricing yang optimal ya. Apakah nanti IPO-nya bisa terserap dengan baik oleh pasar atau tidak,” ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).

]]> https://eranasional.com/101963/bei-respons-minimnya-ipo-saat-pasar-saham-bergejolak/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97934/hashim-ungkap-rencana-pembersihan-birokrasi-pejabat-bermasalah-terancam-dicopot https://eranasional.com/97934/hashim-ungkap-rencana-pembersihan-birokrasi-pejabat-bermasalah-terancam-dicopot#respond Wed, 11 Feb 2026 10:32:15 +0000 https://eranasional.com/97934/hashim-ungkap-rencana-pembersihan-birokrasi-pejabat-bermasalah-terancam-dicopot Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari kelompok yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sinyal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia yang digelar di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.

Hashim menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan mencopot pejabat maupun menjatuhkan sanksi berat kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Sekarang tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” ujar Hashim ketika menjawab pertanyaan moderator terkait pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah besar dalam melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi.

Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.

Menurutnya, momentum pembersihan birokrasi sudah dimulai dan akan terus berlanjut.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari komitmen Presiden untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah yang diambil Iman, seraya menegaskan bahwa pemerintah ke depan akan lebih mencermati tata kelola dan kepengurusan di lingkungan BEI. Menurut Airlangga, stabilitas dan kredibilitas pasar modal merupakan bagian penting dari ekosistem perekonomian nasional, sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Tentu kami melihat bahwa ke depan pemerintah akan terus memonitor agar kepengurusan di bursa semakin memperhatikan tata kelola yang baik dan menjalankan peta jalan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta.

Airlangga menilai, UU P2SK telah memberikan kerangka yang jelas bagi penguatan sektor keuangan, termasuk pasar modal. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik regulator maupun pengelola bursa, diharapkan konsisten menjalankan amanat undang-undang tersebut demi menjaga kepercayaan investor domestik dan global.

Pengunduran diri Iman Rachman terjadi di tengah tekanan hebat terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam kurun waktu tiga hari, IHSG tercatat anjlok signifikan, dari level 8.980,23 pada 27 Januari 2026 menjadi 8.320,56 pada 28 Januari, dan kembali melemah ke posisi 8.232,20 pada 29 Januari 2026.

Tekanan tersebut dipicu oleh sentimen negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Lembaga penyedia indeks global itu menyoroti sejumlah isu struktural di pasar modal Indonesia, mulai dari rendahnya porsi saham beredar bebas (free float), kurangnya transparansi kepemilikan saham, hingga pembekuan perubahan komposisi indeks yang dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Reaksi pasar pun tak terelakkan. Aksi jual investor asing dan domestik terjadi secara masif, memicu volatilitas tinggi dan memperburuk sentimen pasar. Dalam situasi tersebut, keputusan Dirut BEI untuk mengundurkan diri dinilai sebagai langkah yang sarat makna simbolik.

Dalam pernyataannya, Iman Rachman menyampaikan harapannya agar pengunduran dirinya dapat membawa dampak positif bagi pasar modal Indonesia. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pimpinan bursa.

“Semoga dengan pengunduran diri saya ini, pasar modal kita ke depan bisa menjadi lebih baik,” ujar Iman.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan Iman sebagai langkah yang tepat dalam situasi krisis kepercayaan. Namun, Purbaya juga secara terbuka menyebut adanya kesalahan fatal dalam merespons masukan dan pertanyaan dari MSCI yang berujung pada koreksi tajam di pasar saham.

“Masalahnya karena masukan atau pertanyaan dari MSCI itu tidak ditindaklanjuti dengan baik. Akibatnya kita mengalami koreksi yang cukup dalam. Kalau ini tidak cepat dibenahi, bisa mengganggu sektor lain dan memunculkan persepsi bahwa ekonomi kita tidak stabil,” kata Purbaya usai konferensi pers di Wisma Danantara.

Menurut Purbaya, dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, komunikasi yang efektif dengan pelaku pasar dan lembaga internasional menjadi sangat krusial. Kegagalan merespons isu-isu strategis, kata dia, dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional.

Purbaya kemudian membandingkan situasi di BEI dengan langkah-langkah pembenahan yang tengah ia lakukan di Kementerian Keuangan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengganti sekitar 35 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta berencana memutasi sekitar 70 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu dekat.

Langkah tersebut, menurut Purbaya, merupakan bagian dari upaya serius pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara.

“Kalau mau ekonomi membaik, ya harus ada perbaikan nyata. Itu yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Pengunduran diri Dirut BEI dan respons para menteri ini menandai babak baru dalam upaya pembenahan pasar modal Indonesia. Ke depan, perhatian publik dan investor akan tertuju pada langkah konkret yang diambil otoritas terkait untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memulihkan kepercayaan pasar.

Purbaya menilai pengunduran diri Dirut BEI Iman tidak berdampak negatif pada keuangan negara, justru menjadi sinyal positif bagi pasar modal.

“Nggak ada juga (dampaknya) ke fiskal. Saya untung kalau dia mundur, bukan saya yang bayar juga gajinya. Nggak ada juga (dampaknya) ke fiskal. Ini justru sinyal yang positif, ujar Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Purbaya menilai mundurnya Iman Rachman menunjukkan respon cepat pemerintah terhadap anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dalam dua hari terakhir.

Menurutnya, langkah Iman akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi, baik di pasar modal maupun sektor riil.

“Artinya, investor di pasar modal maupun di sektor riil lihat bahwa kita meng-handle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi, yang tadi ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan lebih baik,” kata Purbaya.

Purbaya menilai rekomendasi diri Dirut BEI merupakan bentuk tanggung jawab atas kesalahan fatal Iman Rachman yang tidak menyetujui masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), sehingga memicu IHSG amblas 8 persen.

“Dia tidak mem-follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan fatal yang menyebabkan koreksi tajam. Jika tidak segera diperbaiki, ini bisa menimbulkan dampak ekonomi tidak stabil,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menyebut momentum amblasnya IHSG justru jadi kesempatan bagi investor pasar modal untuk membeli saham-saham karena harganya sedang jatuh.

“Wah ini positif, kalau orang yang ngerti mah. Kalau yang ngerti mah bye, serok-serok,” tandas Purbaya.

Di tempat terpisah, Dirut BEI Iman Rachman resmi mengundurkan diri pada Jumat (30/1), menyusul anjloknya IHSG yang dipicu oleh pembekuan sementara saham-saham Indonesia dalam indeks MSCI.

“Saya sebagai direktur dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia,” ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI.

Iman pengunduran diri dilakukan demi kepentingan pasar modal Indonesia.

“Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik,” ujarnya.

Tekanan terhadap IHSG dipicu oleh keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan penilaian ulang terhadap saham-saham Indonesia, termasuk terkait kebijakan free float. Kebijakan tersebut memicu aksi jual di pasar saham dan berdampak signifikan terhadap pergerakan indeks.

Pengamat pasar modal Reza Priyambada menilai pengunduran diri Iman Rachman memang terbilang mengejutkan karena terjadi secara tiba-tiba. Namun, menurutnya, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan BEI di tengah gejolak besar pasar modal.

“Sebagaimana yang disampaikan beliau, itu merupakan bentuk tanggung jawab. Mungkin beliau merasa belum berhasil membenahi persoalan emiten, khususnya terkait free float, sehingga memicu tekanan dari aksi jual pelaku pasar. Karena itu, beliau memilih mundur secara legawa,” ujar Reza saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Menurut Reza, mundurnya Iman menunjukkan adanya sikap akuntabilitas dan integritas dalam kepemimpinan lembaga strategis seperti BEI, meskipun belum tentu seluruh persoalan pasar modal dapat dibebankan pada satu figur semata.

Lebih jauh, Reza menilai anjloknya IHSG dalam dua hari terakhir seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, tidak hanya bagi otoritas bursa, tetapi juga regulator, emiten, dan pelaku pasar secara keseluruhan.

Ia menekankan bahwa volatilitas tajam yang dipicu faktor eksternal menunjukkan kerentanan pasar modal Indonesia terhadap sentimen global, khususnya pergerakan investor asing.

“Peristiwa ini mestinya menjadi momentum perbaikan. Kita perlu memperdalam pasar modal domestik agar tidak terlalu mudah terguncang ketika terjadi arus keluar dana asing,” jelasnya.

]]> https://eranasional.com/97352/guncangan-ihsg-berujung-mundurnya-dirut-bei-iman-rachman/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94143/pemerintah-susun-regulasi-demutualisasi-untuk-perkuat-bei https://eranasional.com/94143/pemerintah-susun-regulasi-demutualisasi-untuk-perkuat-bei#respond Sun, 23 Nov 2025 00:31:45 +0000 https://eranasional.com/94143/pemerintah-susun-regulasi-demutualisasi-untuk-perkuat-bei Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait demutualisasi bursa efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, mengatakan penguatan tata kelola dan daya saing Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu prasyarat penting untuk pendalaman pasar modal dan pengembangan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional.

“Kebijakan ini akan mengatur perubahan struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas,” ujar dia dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/11/2025).

Masyita mengatakan demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

” Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

Dia mengatakan kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun sisi permintaan (demand side). Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar.

Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi.

“Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik,, baik institusional maupun ritel perlu terus ditingkatkan.

Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss.

“Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

Dia mengatakan strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

“Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India,” tambah Masyita.

Dalam periode tersebut, kapitalisasi pasar modal India meningkat dari sekitar 1,56 triliun dolar AS atau 72,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 menjadi sekitar 5,17 triliun dolar AS atau 133,5 persen terhadap PDB pada tahun 2024.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung inklusi merupakan kunci kesuksesan reformasi pasar modal.

RPP terkait demutualisasi bursa efek disusun secara bertahap melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, dan lembaga legislatif.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tutup Masyita.