Sebelumnya aksi long march dimulai dari TVRI hingga ke lokasi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa ini bertajuk ‘Menghitung Hari Menuju Pengadilan Jokowi’.

“Sore nanti adalah aksi simbolik namun begitu esensial dalam memaknai 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo. Kesengsaraan, tangisan, ketakutan, kepalsuan dan lainnya akan kita luapkan dalam berbagai simbol dan narasi sore nanti,” kata Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, dalam keterangan tertulisnya.

Aksi unjuk rasa ini bertajuk ‘Menghitung Hari Menuju Pengadilan Jokowi’.

“Sore nanti adalah aksi simbolik namun begitu esensial dalam memaknai 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo. Kesengsaraan, tangisan, ketakutan, kepalsuan dan lainnya akan kita luapkan dalam berbagai simbol dan narasi sore nanti,” kata Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, dalam keterangan tertulisnya.

Satria mengatakan akan ada aksi unjuk rasa berikutnya sampai tanggal 20 Oktober mendatang.

“Aksi ini juga merupakan sinyal pantikan dari Jakarta yang kami kirimkan kepada wilayah-wilayah dan daerah-daerah untuk kemudian juga turut melakukan aksi massa secara besar mulai hari ini sampai tanggal 20 Oktober nanti,” jelas dia.

Massa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang.

Bahkan, katanya, beberapa WA rekannya di-hack, tidak bisa dibuka.

Rafly mengungkapkan itu dirinya bersama anggota BEM SI lainnya berunjuk rasa di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Januari 2024.

“Kami pastikan, kami tidak akan berhenti menyuarakan suara rakyat kecil dan ketidakadilan,” ucap Rafly.

Menurut dia, jika anggota BEM SI takut, maka orang-orang di sekitarnya akan ikut ketakutan.

“Mengutip apa yang disampaikan oleh seorang tokoh perjuangan HAM bernama Munir Said Thalib, beliau mengatakan, ‘jika seandainya saya takut, saya harus berusaha untuk tidak takut agar orang-orang di sekitar saya tidak takut’. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman supaya jangan takut menghadapi ini,” ujarnya.

Rafly kembali menegaskan, apa yang dialami beberapa anggota BEM SI ini tidak dapat menghentikan para mahasiswa untuk mengkritik pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami akan terus menggaungkan dan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat jika tuntutan-tuntutan kami tidak didengarkan,” kata Rafly.

“Hari ini kami melakukan aksi di depan KPU RI dengan membawa sejumlah pesan. Salah satunya, kami menuntut kepada setiap pejabat negara, baik Presiden maupun Wakil Presiden, TNI, Polri, sampai perangkat desa di tingkat bawah bertindak netral di Pemilu 2024 ini,” pungkasnya.

Dalam aksi demonstrasi di depan kantor KPU, massa BEM SI membawa spanduk bergambar wajah mirip Presiden Jokowi.

Spanduk itu kemudian dibentangkan di tengah jalan raya, sehingga dilindas oleh pengendara kendaraan bermotor.

Tak hanya gambar mirip Jokowi saja. Di dua spanduk juga ada tulisan yang berbunyi ‘Tahanan rakyat, Jokowi penjahat demokrasi’.

Begitu kendaraan yang melintas di depan Gedung KPU melindas spanduk-spanduk tersebut, massa BEM SI bersorak kegirangan. Mereka sangat senang karena pengendara yang melintas tidak ragu-ragu untuk melindas spanduk yang sengaja dibuat untuk aksi ini.

“Injak, injak, injak,” ucap massa aksi serentak.

Menyadari akan banyak pengendara melindas spanduk bergambar mirip Jokowi, polisi yang berjaga-jaga menutup jalan raya yang berada persis di depan Kantor KPU RI.

Aparat kepolisian menutup Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia (HI). (*)

Koordinator Pusat BEM SI, Hilmi Ash Shidiqi menegaskan, Jokowi harus meminta maaf secara terbuka.

“Kami mendesak Presiden Jokowi mengucapkan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia secara terbuka bahwa dirinya telah merusak demokrasi di Indonesia,” kata Hilmi di sela-sela aksi demonstrasi di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2024.

Tuntutan lainnya, Jokowi dan jajaran menteri-menterinya agar mengambil cuti dari jabatan jika mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Dia menilai, sejumlah menteri tidak mampu menjaga kenetralan dan kondusivitas karena terlibat atau menyerukan dukungan kepada kontestan Pemilu 2024.

Hilmi bahkan melihat saat ini sejumlah menteri itu bukan membantu Presiden bekerja, melainkan pembantu Presiden dalam menghapus kesalahan-kesalahannya.

“Atau bahasa sekarang, nyebokin presiden. Kerjanya menteri-menteri itu enggak jelas, lebih baik mundur,” ucapnya.

BEM SI menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2024.

Mereka membawa sejumlah poster yang dicetak dalam kertas A4 dengan berbagai tulisan, di antaranya berbunyi ‘Lawan Pemilu Curang’ dan ‘Punya Menteri Rasa Buzzer’.

Selain itu, mereka juga memasang spanduk berukuran besar bergambar Presiden Jokowi yang seolah-olah berada di kandang babi.

‘Politik Gentong Babi Ala Jokowi’, begitu tulisan dalam spanduk tersebut.

Selain itu, ada gambar gentong bertuliskan ‘Bansos’ di spanduk tersebut. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Protes dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres, BEM SI akan turun ke jalan pada 20 Oktober 2023.

Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEM SI menilai putusan itu berkaitan dengan politik dinasti.

“Hari ini kita dipertontonkan dengan putusan yang erat kaitannya dengan relasi keluarga, yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti dan sangat erat kaitannya dengan inkonstitusional,” kata Ketua BEM SI asal Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10/2023).

“Hari ini lahirnya oligarki baru, yaitu Mahkamah Keluarga Joko Widodo. Cukup sudah MK dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan,” sambungnya.

Melki pun meminta Presiden Jokowi berhenti melakukan cawe-cawe pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, Jokowi telah mengobok-obok konstitusi, untuk melanggengkan kekuasaan dengan majunya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, di kontestasi Pilpres 2024.

Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan MK tersebut.

“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat sipil untuk menggaungkan penolakan. Silakan penuhkan jalanan dengan demonstrasi sepanjang tanggal 20 Oktober 2023. Cukup sudah berbagai penindasan, cukup sudah berbagai kejahatan. Saatnya rakyat bergerak, bersuara dan melawan,” ucap Melki dengan lantang.

Untuk diketahui, uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diajukan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret.

JAKARTA, Eranasional.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerahkan hasil kajian bedah kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO atau minyak sawit mentah ke Jaksa Pidana Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus tersebut menyeret nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Koordinator Nasional Aliansi BEM SI Sayuthi mengatakan rekomendasi yang diberikan merupakan hasil bedah kasus yang melibatkan beberapa pakar hukum yaitu Mudzakir, Abdul Fickar, Boyamin Saiman, dan M Andreab Saefudin.

“Rekomendasi itu diserahkan pada Rabu (9/8) lalu. Kami melaporkan hasil bedah kasus penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO ke Jampidsus karena ada temuan baru untuk mendukung data-data bahwa Menko Perekonomian AH (Airlangga Hartarto) membangkang terhadap perintah Presiden Jokowi,” kata Sayuthi dalam keterangan persnya yang diterima, Jumat (13/8/2023).

Dia menyebut salah satu bukti bahwa Airlangga membangkang perintah Presiden Jokowi yaitu terlihat dari hasil rapat terbatas (Ratas) pada tanggal 15 Maret 2022. Saat itu Jokowi meminta Ketua Umum Partai Golkar tersebut mencabut Harga Eceran (HET) minyak goreng dan menginstruksikan dan mewajibkan perusahaan pemasok ekspor CPO dari sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen.

Namun dalam Ratas ke esokan harinya yang tidak dihadiri Menteri Perdagangan (Mendag) saat itu, Muhammad Lutfi, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian malah mencabut HET dan Domestic Market Obligation (DMO).

Aturan yang dicabut Airlangga itu awalnya mewajibkan badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian minyak CPO bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana, dalam rangka penyediaan CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Padahal Presiden tidak memerintahkan untuk mencabut DMO, keputusan AH itu yang harus kita kawal. Karena pengambilan keputusan itu (cabut DMO) adalah pembangkangan kepada Presiden,” jelas Sayuthi.

Akibatnya, efek dari pembangkangan terhadap keputusan Presiden Jokowi itu membuat kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

Dalam kasus ini, tiga perusahaan minyak sudah menjadi terdakwa karena melakukan ekspor ke luar negeri tanpa mengedepankan kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia. Padahal, saat itu perintah Jokowi menaikkan kebutuhan minyak dalam negeri dari 20 persen menjadi 30 persen.

“Ekspor minyak goreng ke luar negeri secara membabi buta itu membuat rakyat sengsara. Oleh itu kami dari Aliansi BEM SI akan mengawal kasus ini sampai tuntas, siapapun yang terlibat harus diusut,” tegas Sayuthi.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO tahun 2021-2022, Senin (24/7).

Usai diperiksa selama 12 jam, Airlangga mengaku dirinya dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik.

“Saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya,” kata Airlangga.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan maksud dari permintaan keterangan dari Airlangga Hartarto bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan penanggulangan tindak pindana korupsi dalam proses ekspor CPO.

“Yang jelas, inti dari pemeriksaan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana tindakan-tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng,” kata Kuntadi, Senin (24/7).

Kata dia, pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto untuk mendalami kaitan dengan Lin Che Wei terpidana dalam kasus ini.

Lin Che Wei sendiri telah divonis Mahkamah Agung (MA) 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta dalam putusannya 12 Mei 2023.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan. Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan itu pada tingkat banding.

Lin Che Wei disebut membuat analisis realisasi beberapa perusahaan hingga Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag memberikan izin ekspor ke beberapa pelaku usaha saat itu. Meski tanpa penugasan/penunjukan, ia berperan sebagai advisor atau sebagai analisis pada Kementerian Perdagangan. 

Eranasional.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut komentari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)

Diketahui (BEM UI) bersama BEM seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demo untuk menuntut penolakan jabatan tiga periode.

BEM UI dan BEM SI akan menggelar demo di depan gedung DPR/MPR pada Kamis, 21 April 2022.

Adanya demo BEM Ui tersebut, Megawati mempertanyakan darimana dorongan para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu’

Dalam acara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).Megawati mengaku heran mahasiswa turun ke jalan dalam situasi negara yang belum sampai kritis. Ia mengkritik para mahasiswa yang turun ke jalan pada 11 April 2022 lalu.

“Tentu dari sisi politik, belum apa-apa saja duh demo-demo, saya pikir anak sekarang ini ngerti apa enggak to yo,” ucap Megawati dikutip dari kanal Youtube BRIN Indonesia pada kamis, 21 April 2022.

Lanjutnya, kenaikan harga sembako hari ini belum separah krisis ekonomi 2008 ketika dirinya menjabat sebagai Presiden RI.

Megawati menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut menghadapi pandemi dan dampaknya ekonominya.

“Jangan takut, saya sudah hadapi krisis global keuangan, dan kita Indonesia survive,” kata Megawati.

Megawati mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai pulih.

Ia menyarankan kepada Jokowi untuk mendahulukan penanganan pandemi dan kesehatan. Karena Covid-19 bukan krisis keuangan.

Hasilnya ekonomi masyarakat sudah mulai dapat pulih kembali. Kendati belum sepenuhnya membaik.

Eranasional.com – Akun media sosial Instagram maupun WhatsApp milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin HSN DM diretas, menjelang unjuk rasa pada Senin (11/4/2022).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate  itu bukan ulah pemerintah.

“Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan. Enggak ada tuh peretasan,” kata Johnny di Rumah Dinas Kominfo, Minggu (10/4/2022).

Meski begitu, Johnny tak menyangkal pemerintah selalu dituding menjadi dalang di balik peretasan tiap kali ada agenda-agenda unjuk rasa. Padahal tugasnya pemerintah menjaga agar masyarakat terhindar dari serangan siber.

“Yang memudahkan tiap kali ada serangan-serangan itu dituduh pemerintah apalagi agenda-agenda atau event-event seperti ini,” jelas dia.

Jhonny menambahkan dia sendiri berkomitmen pada kebebasan pers, kebebasan berekspresi serta berpendapat.

“Semua yang menyampaikan pendapat kebebasan berbicara itu dijaga dengan baik,” lanjutnya.

Untuk ituJhonny Gerard Plate mengingatkan serangan siber dialami semua orang hampir setiap detik. Karena itu, user atau pengguna diharapkan meningkatkan keamanan supaya terhindar dari peretasan.

“Serangan siber itu terjadi terus-menerus, sehingga kita juga harus menjaga agar selalu ganti password kita dan jaga platform sistem penyelenggara elektronik menjaga enkripsinya dengan baik,” pungkas dia.

Eranasional.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan demo 11 April ke Polisi. Dalam surat pemberitahuan tersebut, BEM SI mengaku akan ada 1.000 orang yang bakal turun pada aksi unjuk rasa pada Senin 11 April 2022.

“Sudah, kalau untuk laporan kemarin hari Jumat (8 April 2022) sudah masuk surat pemberitahuan aksi dan itu sudah diterima dengan baik juga, jadi insyaallah ya aman. Nanti kita kira-kira ada 1.000 orang dari kampus. Itu tersebar, ada dari daerah-daerah juga merapat ke pusat,” kata Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal, Sabtu (10/4/2022).

Lutfi menyebutkan bahwa surat itu telah dikirimkan ke Polda Metro Jaya. Dalam surat tersebut, BEM SI mengatakan akan menggelar demo secara damai.

“Kita aksinya juga nggak ada tujuan chaos atau anarkis atau rusuh, saling mengimbau saja dari polisi untuk tidak anarkis, jangan merusak fasilitas umum juga dan istilahnya harus hati-hati dengan orang-orang yang menjadi cuma nebeng di aksi itu, cuma buat rusuh doang, harus di-screen dengan teliti,” jelas Lutfi.

Dia menambahkan, bahwa mahasiswa akan mengikuti aturan soal waktu untuk menggelar demonstrasi. Ia berharap polisi tidak membubarkan paksa demo mahasiswa sebelum batas waktu yang diatur UU.

“Kalau dari kita lebih menaati undang-undang, karena batas di undang-undang juga sudah ada. Kalau kita memaksakan, malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Lutfi

“Nanti kita akan melakukan sebuah presscon atau pernyataan sikap kita kecewa dengan tindakan ataupun dengan sikap pemerintahan yang tidak mau menggubris,” pungkasnya.