Menurutnya, kondisi Aceh Tamiang memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.

Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan tinggi telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain baik di Sumatera Barat,” ujar Mendagri saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.

Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.

“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual murah, bukan, tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain logistik pangan, Mendagri menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak.

Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di samping itu,

Mendagri juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.

Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI,

Polri, Pemda, dan relawan. “Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.

Terkait penanganan perumahan, Mendagri meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.

“Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait,” tandas dia.

Menurut Dwikorita bencana tersebut jika terjadi secara alamiah tidak akan sedahsyatnya sekarang ini.

“Memang alamiahnya rentan dapat menimbulkan bencana, tapi bencananya tidak akan sedahsyat saat ini,” kata Dwikorita dalam acara Pojok Bulaksumur di UGM, Sleman, DIY, Kamis (4/12).

Dwikorita menjelaskan, kawasan sekitar Bukit Barisan yang membentang dari Aceh hingga Lampung rentan terjadi banjir bandang karena karakteristik perbukitan tersebut.

“Dan ciri sungai-sungai di pegunungan Perbukitan Barisan, yang merupakan pegunungan patahan, sungainya itu sempit-sempit, menyiku sempit begitu. Sehingga terbendung oleh tumpukan longsor tadi bersama kayu-kayu,” paparnya.

Dwikorita mengatakan, usai banjir bandang di Taman Nasional Gunung Leuser, tepatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bahorok, kawasan Pegunungan Bukit Barisan pada tahun 2003 silam, ia terjun ke lokasi untuk melakukan kajian melalui wawancara warga setempat.

Hasilnya, diperoleh data dan informasi bahwa banjir bandang serupa di lokasi tersebut pernah terjadi 50 tahun sebelumnya. Dwikorita menangkap ini sebagai sebuah fenomena alamiah.

Pada saat itu, longsor pemicu banjir bandang terjadi karena gempa tektonik bermagnitudo rendah yang tidak dirasakan manusia. Kawasan hijau atau pepohonan di daerah aliran sungai dari video udara terlihat tercerabut hingga ke akar.

Hasil video udara, area vegetasi terkena longsor membentuk pola cakar atau berbeda dengan bekas bekas hasil pembalakan liar.

Hanya saja, yang catatan menjadi Dwikorita adalah fenomena alamiah macam ini lazimnya periode ulangnya cukup panjang. Mengacu pada penelitian tahun 2003 lalu, siklusnya disinyalir membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk berulang.

“Sehingga, kesimpulannya kalau itu memang benar-benar alam, mestinya sekarang belum terjadi. Masih kira-kira kalau itu tahun 2003, 50 tahun lagi ya 2053 begitu. Sekarang masih 2025, masih separuh (siklus),” kata Guru Besar bidang Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana yang juga mantan rektor UGM tersebut.

Selain itu, kejadian pada tahun 2003 lalu banjir bandang hanya melanda satu titik Daerah Aliran Sungai (DAS) saja. Beda dengan yang belakangan terjadi di banyak titik DAS. Dwikorita pun melihat ada aspek non-alamiah di balik perubahan-perubahan ini.

Dwikorita menduga ada pengaruh antropogenik yang memicu perubahan pada situasi lahan. Ia tidak mengumbar bentuk campur tangan manusia ini, tapi inilah yang memperpendek siklus banjir bandang di sana.

“Hari itu berarti kan ada aspek non-alamiah yang sifatnya memperparah dan kejadiannya saat itu tidak sedahsyat saat ini. SAS yang terkenal itu kan banyak, saat itu tahun 2023 hanya satu DAS saja yang terkena. Jadi aspek non-alamiah itu memperparah kejadian bencana dari sisi lebih sering terjadi, periode ulangnya lebih pendek, intensitasnya lebih dahsyat, dan sebenarnya lebih meluas itu peran non-alamiah” tandas dia.

Hal itu disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas evaluasi banjir Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia dinilai telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar dia.

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tetapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Dia mengungkapkan, Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.

“Sebanyak 86 orang meninggal akibat banjir bandang dan longsor, 99 orang lainnya masih belum ditemukan, 508 orang mengalami luka luka. Sementara itu, 7.382 orang mengungsi dan 296.454 orang terdampak,” kata Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, Rabu (3/12).

Menurut Masinton, kondisi wilayah Tapteng masih memprihatinkan setelah dilanda banjir bandang dan longsor. Hingga kini aliran listrik dan akses internet belum kembali pulih, membuat aktivitas warga dan proses penyaluran bantuan terhambat.

“Hingga hari kedelapan bencana, listrik PLN masih padam dan akses internet belum tersambung. Komunikasi hanya mengandalkan jaringan darurat seperti Starlink, itupun terbatas,” jelasnya.

Bupati Masinton menyebutkan selain listrik dan internet yang belum pulih, pasokan BBM dan gas elpiji masih terbatas. Sementara jaringan air bersih PDAM belum dapat beroperasi normal. Kebutuhan air minum saat ini dipenuhi melalui pengiriman truk tangki.

“Warga sangat membutuhkan bantuan makanan, pakaian, air minum. Sejumlah wilayah yang sebelumnya terlindungi baru mulai bantuan jangkauan, sebagian bahkan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki,” jelasnya.

Bahkan akses masuk ke Tapanuli Tengah juga belum sepenuhnya terbuka. Jalur darat, tambah Masinton, hanya bisa ditempuh melalui rute memutar yakni Sidikalang – Subulussalam – Aceh Singkil – Manduamas.

“Seluruh unsur pemerintah dari tingkat Pusat, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta TNI, Polri, BNPB, Basarnas, relawan bahu membahu berkerja membantu warga Tapanuli Tengah,” tandas Bupati Masinton.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan seluruh SPPG di wilayah terdampak kini beroperasi untuk membantu masyarakat tanpa kecuali.

“Dalam keadaan bencana ini, sekarang di Aceh ada 81 SPPG yang melayani pengungsi. Kemudian di Sumatera Utara ada 129 SPPG yang pengungsi. Di Sumatera Barat ada 66 yang melayani pengungsi. Jadi total seluruhnya ada 276 SPPG yang masih melayani pengungsi,” kata Kaban Dadan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Dadan menjelaskan layanan makanan bagi pengungsi menggunakan alokasi anggaran reguler yang sudah tersedia, mengingat dana operasional SPPG biasanya disertakan dalam sistem penjualan harian.

Kendati demikian, penyesuaian tetap dilakukan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi.

“Kan kita selalu memasukkan uang di dalam penjualan. Dalam keadaan bencana, anak sekolah kan libur. Sementara anak-anak yang jadi korban kan juga ada di pengungsian. Jadi kita harus layani,” tuturnya.

“Tetapi ketika terjadi bencana seperti itu, tidak hanya anak-anak yang kita lakukan bantuan, tapi seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Jadi harus kita layani,” tambah Kaban Dadan.

Kaban Dadan mengatakan saat ini setiap pengungsi menerima satu porsi makanan per hari. “Layanan ini masih mengacu pada skema reguler yang menggunakan anggaran operasional BGN. Ya (satu kali makan atau satu porsi per orang per hari),” ujarnya.

Ia menambahkan penyediaan makanan bagi pengungsi tidak mendapatkan alokasi tambahan karena tetap memakai pagu yang sudah disiapkan untuk BGN tahun ini, yakni Rp71 triliun.

“Apabila ada penambahan jatah makanan seiring perkembangan situasi di lapangan. Maka pihaknya akan mempertimbangkan,” tandas Kaban Dadan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatra.

Tujuan pertamanya adalah menuju Sumut. Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Prabowo telah bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, sekitar pukul 06.00 WIB, Senin pagi tadi.

Presiden mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumut.

Pada kunjungan itu, Prabowo diagendakan meninjau langsung kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar.

Ia juga akan melihat langsung apakah langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi.

Dalam keterangannya, pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Prabowo juga meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan dampak bencana dapat diminimalkan.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.

Dalam kunjungan meninjau wilayah bencana di Sumatera itu, Prabowo didampingi dua anak buahnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (30/11) sore, jumlah total sementara korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatera Utara, Sumatara Barat dan Aceh telah mencapai 442 orang.

Sebagai informasi pemerintah pusat belum menetapkan kejadian bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga wilayah provinsi di pulau Sumatera sebagai darurat bencana nasional.