Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, mencatat sebanyak 345 kejadian bencana terjadi sepanjang semester pertama 2026. Angka tersebut mencakup 274 bencana alam yang didominasi banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga memakan dua korban jiwa.

“Bencana alam paling banyak karena pada saat itu merupakan musim penghujan, sehingga bencana hidrometeorologi mendominasi,” ujar Edy Budi Susilo.

Memasuki musim kemarau, BPBD Jember meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman krisis air bersih di delapan kecamatan terdampak. Lebih dari 1.000 kepala keluarga dilaporkan mengalami kesulitan air bersih hingga akhir Agustus 2026.

BPBD Jember merespons kondisi tersebut dengan mendistribusikan sebanyak 507.500 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman. Distribusi bantuan air bersih disesuaikan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan warga di lapangan.

“Bisa jadi ada yang dua hari sekali terkirim, tergantung dari jumlah KK terdampaknya,” jelas Edy Budi Susilo.

Kekeringan kini turut meluas hingga ke zona hijau seperti Desa Banjarsari Bangsalsari dan Desa Panduman Jelbuk. Demi mengantisipasi kemarau panjang, BPBD menempatkan 30 tandon air yang disuplai dari enam titik sumber air melimpah.

Selain kekeringan, BPBD Jember juga menaruh perhatian serius terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Tercatat kebakaran telah melalap tiga kawasan hutan dan 10 area lahan, termasuk 6,5 hektare lahan di Gunung Watangan.

BPBD Jember mengimbau masyarakat dan pemilik lahan agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan selama musim kemarau. Penanganan karhutla terus dilakukan secara intensif melalui sinergi bersama Perhutani, Muspika, serta para relawan kebencanaan.

Keputusan strategis tersebut diambil melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan Zoom Meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam agar lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, kami menyampaikan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, pencabutan izin operasional tersebut merupakan hasil dari investigasi mendalam yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025, dengan mandat mempercepat audit dan penegakan hukum di kawasan hutan dan wilayah konsesi bermasalah.

Satgas PKH secara khusus diminta Presiden untuk memprioritaskan audit di tiga provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatra, mengingat tingginya indikasi keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam.

“Berdasarkan laporan Satgas PKH, ditemukan pelanggaran berat yang berdampak pada degradasi lingkungan dan tata kelola kawasan hutan,” jelas Prasetyo.

]]> https://eranasional.com/96869/izin-operasi-28-perusahaan-sda-dicabut-usai-bencana-aceh-sumatra/feed 0 Aditya