Anggaran ini khusus dialokasikan untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana di tiga provinsi sekaligus, yaitu Sumatera Utara, Sumaetra Barat, dan Aceh.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membongkar bahwa tambahan dana ini sebenarnya sudah mendapat lampu hijau langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.

Bahkan, proses distribusinya ke daerah-daerah terkait sudah berjalan.

“Bapak Presiden pada Januari sudah menyetujui tambahan TKD kepada daerah-daerah di tiga provinsi ini, totalnya Rp10,6 triliun,” ujar Tito dalam Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pasca-Bencana Sumatera di gedung DPR RI, Senin (25/5/2026).

Jika dibongkar lebih rinci, pembagian dana triliunan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Provinsi Aceh mendapatkan jatah sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Barat mengantongi Rp2,63 triliun, dan porsi terbesar jatuh kepada Sumatera Utara yang menerima Rp6,35 triliun.

Biar gak ada main mata, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui satuan tugas khusus bakal terus memantau pergerakan uang ini.

Tujuannya jelas, agar setiap rupiah yang keluar benar-benar dipakai untuk membantu warga terdampak bencana.
Tiap daerah juga wajib menyusun rencana aksi yang sah secara hukum.

“Dan kami sudah menginventarisasi rencana kegiatan mereka semua dengan dibuatkan peraturan gubernur atau wali kota atau bupati,” tegas Tito.

Gak cuma berhenti di angka Rp10,6 triliun, pemerintah ternyata juga menyiapkan skenario jangka panjang.

Tito membocorkan ada komitmen anggaran luar biasa senilai Rp100 triliun yang disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera selama tiga tahun ke depan.

Skema proyek raksasa ini dibagi menjadi tiga tahap. Untuk tahun 2026 ini, dana yang dikucurkan mencapai Rp38,9 triliun.

Selanjutnya, pada tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan ditutup pada tahun 2028 dengan alokasi sebesar Rp28,2 triliun.

Langkah ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan fasilitas publik dan ekonomi warga Sumatera yang sempat lumpuh. []

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dana dilakukan secepat mungkin bagi warga yang datanya telah tersedia tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung di semua daerah.

“Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar,” ujarnya dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran bantuan untuk perbaikan hunian, yakni Rp15 juta bagi rumah dengan kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.

Selain itu, diberikan pula bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh.

Hingga kini, pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak.

Menurutnya, percepatan penyampaian data sangat penting agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia agar bantuan dapat segera disalurkan secara bertahap.

“Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” tutupnya.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mempercepat penanganan, terutama agar lahan-lahan tersebut dapat kembali produktif.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi lahan pertanian maupun tambak terdampak sebagai dasar penanganan.

“Dan akan dilaksanakan setelah Lebaran mereka akan langsung genjot. Untuk membantu tambak-tambak yang terendam lumpur untuk bisa dihidupkan kembali,” ujarnya kepada awak media usai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat lahan yang masih dapat langsung dioptimalkan untuk ditanami kembali. Namun, ada pula lahan yang kondisinya sudah tertutup material, seperti batu dan kayu, sehingga memerlukan proses pembersihan terlebih dahulu.

“Itu harus di-apa namanya itu, dibersihkan. Namanya program cetak sawah baru. Meskipun sawah ini sawah lama, tapi anggarannya, anggaran cetak sawah baru,” ujarnya.

Ia menambahkan, durasi pengerjaan akan bergantung pada luas wilayah terdampak. Tito menilai penanganan lahan pertanian akan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Pihaknya berkomitmen untuk mengawal langsung proses tersebut agar berjalan sesuai rencana. “Pasti saya kawal,” tegas Tito.

Total bantuan yang diserahkan mencapai Rp100.975.850.000. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana. Penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Rincian bansos tersebut meliputi Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) bagi 7.643 kepala keluarga (KK) senilai Rp38.215.000.000. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38.921.850.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama tiga bulan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian atau perabot rumah tangga bagi 7.643 KK dengan total nilai Rp22.929.000.000. Pemerintah turut menyerahkan santunan kepada ahli waris bagi 60 jiwa dengan nilai Rp900.000.000, serta santunan bagi korban luka berat untuk dua jiwa dengan total Rp10.000.000.

Selain Kemensos, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyerahkan 2.000 paket peralatan rumah tangga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Tito berharap, selain membantu penanganan pascabencana, bantuan tersebut dapat memulihkan perekonomian masyarakat terdampak.

Terlebih, pascabencana pertumbuhan ekonomi seperti di Provinsi Aceh masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, diperlukan berbagai upaya pemulihan, termasuk melalui penyaluran bansos.

Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk mempercepat pemulihan. Hal ini seperti bantuan untuk masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat.

Pemerintah juga menambah dana Transfer ke Daerah (TKD) ke seluruh daerah di tiga provinsi terdampak dengan total Rp10,6 triliun.

Tito menegaskan, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya pemulihan terhadap daerah terdampak.

“Sambil kita melakukan perbaikan-perbaikan, usaha-usaha yang lainnya, semua bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf berharap penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Bantuan ini diberikan berdasarkan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Tentu datanya dinamis akan bertambah terus … Kementerian Sosial secara bertahap akan menyalurkan data-data yang sudah terverifikasi. Sesuai arahan Pak Mendagri makin cepat makin baik,” jelasnya.

Turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Timur, serta pejabat terkait lainnya. Hadir pula secara daring perwakilan dari Provinsi Sumut dan Sumbar.

Peresmian jembatan tersebut dilakukan Prabowo yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Setpres dari Hambalang, Bogor, Senin (9/3/2026).

Infrastruktur tersebut dibangun untuk memudahkan aktivitas masyarakat setelah terjadinya bencana banjir bandang di sejumlah daerah.

Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Satuan tugas tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak.

“Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah bekerja keras dan khususnya satgas jembatan hari ini meresmikan 218 jembatan,” kata Prabowo dalam konferensi pers secara daring, Senin, (9/3/2026).

Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras semua pihak, baik atas nama pemerintah maupun secara pribadi.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan satgas serta penunjukan KSAD sebagai pimpinan dilakukan untuk mempercepat pembangunan jembatan, baik yang berukuran besar maupun kecil.

Menurut Prabowo, seluruh pembangunan 218 jembatan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 2,5 bulan.

Prabowo menilai pencapaian tersebut merupakan prestasi luar biasa yang mencerminkan dedikasi tinggi dari para prajurit TNI serta petugas lainnya.

“Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, Pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun di desa, dusun, dukuh. Pemerintah RI tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan kesulitan,” tandas Prabowo.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin Mendagri Tito bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Mendagri Tito sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui berbagai skema.

Hal itu baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema gotong royong yang didukung oleh pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Kita tahu bahwa huntap ini dibangun nanti oleh APBN, oleh Kementerian PKP untuk di kompleks,” jelasnya.

Selain itu, Tito menjelaskan, untuk pembangunan huntap di luar kompleks akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dukungan juga diberikan oleh kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Polri, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah berkontribusi menyediakan huntap bagi masyarakat terdampak.

“Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buda Tzhu Chi yang telah memberikan kontribusi, bertoleransi, solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah,” ujarnya.

Terkoordinasi Lintas Sektor 

Senada dengan Tito, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor.

“Kita masih berupaya untuk supaya [huntap] dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat,” ujar Maruarar.

Pemerintah terus memastikan berbagai infrastruktur pendukung pembangunan huntap tersedia, seperti jaringan listrik, air, hingga akses jalan.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut juga mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penyediaan huntap.

Tito menjelaskan, bantuan tersebut setidaknya menyasar 19 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

Penyaluran bantuan ini spesifik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

“Bapak Presiden memberikan bantuan sebanyak Rp72 miliar untuk pembelian sapi dan pembagian daging di 19 kabupaten/kota di Aceh ditambah Simeulue, karena di situ kemarin ada gempa juga,” ujar Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Tito mengatakan, pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada kepala daerah di Provinsi Aceh untuk mempercepat pendistribusian bantuan daging sapi dari Presiden Prabowo.
Sehingga, diharapkan daging tersebut sudah bisa dikonsumsi saat bulan Ramadan tiba.

“Ini sudah dilakukan pembelian sapi dan kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk dibagikan hari ini, satu hari sebelum bulan puasa,” kata dia.

Bantuan daging sapi dari Presiden Prabowo itu diperkirakan menyasar untuk sekitar 3.000 lebih desa di Provinsi Aceh.
Seluruh warga yang berdomisili di desa tersebut diharapkan bisa mendapatkan bagian bantuan daging dari Presiden.

Pada kesempatan itu, Tito juga melaporkan saat ini jumlah pengungsi di Provinsi Aceh sudah mulai mengalami penurunan.
Tercatat jumlah pengungsi dengan domisili Aceh tercatat 12.144 orang dari sebelumnya 1,4 juta orang yang berada di tenda darurat.

Banyaknya jumlah pengungsi di Provinsi Aceh berkaitan dengan masifnya kerusakan di wilayah tersebut pasca bencana banjir dan longsor.

Setidaknya ada 296 ribu rumah yang mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan imbas bencana tersebut.

“Untuk wilayah Aceh memang dari 23 kabupaten/kota, 18 kabupaten kota terdampak bencana, kecamatan terdampak sebanyak 203, desa atau kampung terdampak 3.046,” pungkas Tito. []

Tito merinci berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, total pembangunan Huntara di tiga provinsi tersebut mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah rampung atau setara 24 persen dari total rencana.

“Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan Huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 telah 3.248 unit Huntara selesai dibangun, atau sekitar 20 persen. Pembangunan tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (31/01/2026).

Sementara itu, kata Tito, Sumatera Utara mencatat progres 539 unit selesai dari total 947 unit yang direncanakan, atau sekitar 57 persen.

Adapun Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi secara persentase, dengan 476 unit Huntara selesai dari 618 unit rencana pembangunan, atau setara 77 persen.

Kasatgas Tito mengatakan perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak.

Meski demikian, lanjut dikatakan diaz pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata.

“Percepatan pembangunan Huntara dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, serta mitra non-pemerintah dan lembaga filantropi,” ucap Tito.

Kunci untuk Pembangunan 

Dia mengatakan sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara.

Selain pembangunan fisik Huntara, kata Tito, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi.

“Sebagai pelengkap upaya pemulihan, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi keluarga terdampak yang belum menempati Huntara maupun hunian tetap. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga untuk periode tiga bulan,” ujar dia.

Hingga akhir Januari 2026, dikatakan dia, 5.448 kepala keluarga telah menerima Dana Tunggu Hunian dari total 18.043 keluarga yang terdata di tiga provinsi terdampak, atau sekitar 30 persen.

“Di Provinsi Aceh, dari 9.474 keluarga penerima, sebanyak 2.310 keluarga telah menerima DTH. Di Sumatera Utara, 1.666 keluarga telah menerima bantuan dari total 6.565 keluarga terdata,” ucap Tito.

Sementara itu, Tito mengatakan penyaluran DTH di Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi, dengan 1.472 keluarga telah menerima bantuan dari total 2.004 keluarga, atau mencapai 73 persen.

Penyaluran DTH dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dia menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pembangunan Huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya masa pengungsian, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi fondasi awal menuju pembangunan hunian tetap yang aman dan berkelanjutan,” tandas dia.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).

Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.

Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal.

“[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.

Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan.

Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.

Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut.

Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.

“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra.

Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.

“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.

Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.

“Kuncinya adalah data. Data ini, yang mana yang [rusak] ringan, mana yang rusak sedang, mana yang berat. Semua kabupaten/kota,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Mendagri mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang agar segera menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang. Bantuan tersebut berupa pemberian uang kompensasi sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Selama menunggu pembangunan huntap, masyarakat dapat tinggal di hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Mendagri menekankan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Data tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.

“Keinginan kita semua, yang rusak ringan dan rusak sedang ini secepat mungkin diberikan bantuan dan pembiayaan agar mereka bisa mulai bekerja, mulai beres-beres,” ujarnya.

Guna mempercepat pendataan, Mendagri mendorong peran aktif aparat desa. Menurutnya, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara detail. Dengan demikian, pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan.

“Setelah itu diserahkan kepada camat, camat kepada bupati. Bupati nanti merekap semuanya, dan setelah itu membuat semacam SK, daftar korbannya itu,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu pendataan secara cepat melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan akan berdampak pada lambatnya pencairan bantuan dan berpotensi memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan.

Mendagri mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah.

Bantuan tersebut telah tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, dan selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak.

Staf Khusus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Percepatan Pembangunan, Irjen Pol Arif Rachman, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Atas instruksi Bapak Menko, kami langsung berangkat bersama tim ahli yang berjumlah 26 personel, sekaligus membawa bantuan logistik untuk mempercepat penanganan di titik-titik paling krusial,” ujar Stafsus Arif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/12/2025).

Stafsus Arif menjelaskan, salah satu fokus utama dalam fase tanggap darurat adalah pemulihan konektivitas wilayah yang terputus akibat rusaknya infrastruktur jembatan. Untuk itu, Kemenko Infra menyiapkan pembangunan jembatan perintis di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan bentang sekitar 250 meter.

“Karena bentang jembatan melebihi 100 meter, sementara ini kami menggunakan jembatan perintis agar konektivitas antarwilayah bisa segera dipulihkan,” jelasnya.

Jembatan tersebut dirancang dapat dilalui oleh pejalan kaki, kendaraan roda dua, serta gerobak pengangkut logistik, sehingga distribusi bantuan dari Aceh Tamiang menuju Aceh Timur dapat kembali berjalan. Selama proses pembangunan berlangsung, pengiriman bantuan masih dilakukan menggunakan perahu karet.

Selain penanganan konektivitas, tim Kemenko Infra juga membawa instalasi pengolahan air bersih yang dikembangkan bersama Kementerian Kesehatan. Sistem ini memanfaatkan air sungai yang dipompa secara portabel, kemudian ditampung dan diendapkan selama 20–25 menit.

“Air hasil pengolahan ini minimal dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan MCK. Untuk air minum, masih diperlukan proses lanjutan oleh tim Kemenkes,” ujar Stafsus Arif.

Kemenko Infra turut membawa contoh rumah modular knockdown berbahan beton ringan yang dirancang agar mudah dirakit dan mempercepat penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Meski demikian, Stafsus Arif menegaskan bahwa saat ini prioritas utama tetap pada pemulihan jembatan dan akses wilayah.

“Ini masih rumah contoh. Fokus utama kami tetap memastikan konektivitas agar distribusi logistik tidak terhambat,” katanya.

Lebih lanjut, Stafsus Arif menyampaikan bahwa meskipun bantuan juga disalurkan ke wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Aceh—khususnya Aceh Tamiang—menjadi prioritas karena masih terdapat sejumlah daerah yang terisolasi.

“Semua wilayah terdampak menjadi perhatian, namun Aceh membutuhkan percepatan penanganan saat ini,” ujarnya.

Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur laut menggunakan KRI Semarang 594, yang bergerak dari wilayah Pantai Timur menuju Lhokseumawe, kemudian berlanjut ke kawasan Pantai Barat seperti Nagan Raya. Stafsus Arif menekankan bahwa penanganan bencana dilakukan secara bertahap, dimulai dari tanggap darurat, kemudian rehabilitasi, hingga rekonstruksi.

“Prinsip penanganan kami meliputi quick response, build better, dan accessible. Namun seluruh tahapan tersebut membutuhkan waktu, perencanaan yang matang, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga,” katanya.

Saat ini, Kemenko Infra bersama Kementerian PU juga telah menurunkan puluhan alat berat untuk membuka akses jalan serta membersihkan material sisa banjir. Penanganan fasilitas publik, seperti sekolah dan rumah sakit, akan menjadi fokus pada tahap berikutnya.

“Ini adalah misi kemanusiaan. Kami siap bolak-balik Jakarta–Medan–Aceh untuk memastikan bantuan tersalurkan dan penanganan berjalan optimal,” tutup Stafsus Arif.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan bahwa keberangkatan tim Kemenko Infra ini merupakan kelanjutan dari pelepasan bantuan kemanusiaan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tim pertama berangkat pada Kamis (25/12/2025), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menko Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Liaison Officer Kementerian Transmigrasi Brigjen TNI Rio Neswan.

Tim kedua berangkat pada Jumat (26/12/2025), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Menko Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya, dan Tenaga Ahli Menko Bidang Manajemen Pimpinan Yudhi Prasetyo Purnomo.

Herzaky mengatakan keberangkatan tim dari Kemenko Infra ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi, sekaligus mempercepat pemulihan akses dan layanan publik di wilayah terdampak.

“Langkah ini merupakan tindak lanjut pascakunjungan langsung Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY ke sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk salah satu titik terparah bencana, yakni Jembatan Lubuk Sidup di Aceh Tamiang yang mengalami putus dan roboh,” ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Pada Senin (22/12/2025), Menko AHY telah melepas bantuan kemanusiaan sekitar 250 ton hasil swadaya bersama para mitra dengan menggunakan KRI Semarang 594 yang diberangkatkan dari Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta.

Bantuan logistik yang dilepas setara 42 truk muatan tersebut mencakup bahan makanan siap saji, instan, dan darurat; pakaian serta perlengkapan perorangan; hingga peralatan memasak.

Selain itu, turut disertakan perlengkapan penunjang kehidupan seperti tenda berkapasitas 4 dan 8 orang, genset, MCK portabel, perahu karet, serta infrastruktur darurat berupa material jembatan perintis, material rumah contoh modular, infrastruktur komunikasi berbasis Starlink, kendaraan 4×4, dan perlengkapan pendukung lainnya, termasuk air bersih, sarana penjernihan air, dan obat-obatan.

Seluruh bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian.

Tim Kemenko Infra yang diberangkatkan, kata Herzaky, akan memimpin langsung pendistribusian bantuan serta pembangunan pilot project infrastruktur darurat di lapangan. Salah satunya adalah jembatan perintis kemanusiaan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur dengan bentang sekitar 250 meter.

“Tim akan memimpin penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan perintis kemanusiaan, sarana MCK, serta penyediaan air bersih,” ujar Herzaky.

Herzaky menambahkan, percepatan penanganan di Aceh Tamiang menjadi prioritas karena dampaknya yang cukup signifikan. Sekitar 50 persen wilayah Aceh, atau sekitar 150 ribu masyarakat, dilaporkan terdampak bencana sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan terkoordinasi.

Selain itu, lanjut Herzaky, tim Kemenko Infra juga menyiapkan contoh rumah modular sebagai bagian dari solusi hunian sementara bagi masyarakat terdampak.

Herzaky mengatakan tim Kemenko Infra akan bekerja sama dengan tim lokal agar penyaluran bantuan tepat sasaran, serta memastikan bantuan benar-benar sampai ke titik yang membutuhkan.

“Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan difokuskan pada kecepatan, ketepatan, dan efektivitas, agar kehidupan masyarakat terdampak bencana dapat segera pulih dan kembali beraktivitas secara normal,” tandas Herzaky.

Bantuan tersebut melalui jalur laut untuk memastikan volume bantuan yang besar dapat terdistribusi secara efisien. dari Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/12/2025). Beberapa poin utama terkait bantuan ini antara lain:

Menko .AHY mengatakan, pengiriman bantuan ini merupakan wujud kolaborasi dan kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak bencana alam.

“Kami jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hari ini kembali membuka ruang kolaborasi dalam semangat peduli dan berbagi untuk bisa membantu masyarakat, saudara-saudara kita, yang sampai dengan hari ini terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata AHY saat melepas bantuan.

Bantuan yang dikirimkan merupakan hasil kolaborasi kolektif antara Kemenko Infrastruktur, para mitra strategis, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat di wilayah Sumatra.

Jenis Bantuan: Bahan pangan pokok (sembako), obat-obatan, pakaian layak pakai, selimut, serta perlengkapan sanitasi.

Wilayah Sasaran: Titik-titik pengungsian dan wilayah terisolasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Moda Transportasi: Memanfaatkan dukungan penuh dari Kolinlamil guna menembus akses yang sulit dijangkau melalui jalur darat akibat kerusakan infrastruktur.

Menko AHY menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Ia menjelaskan, bantuan sanitasi diarahkan agar air dari sumber yang tercemar tetap dapat dimanfaatkan secara aman.

“Bagaimana dari sumber yang kotor, sungai maupun yang lain-lain, itu bisa kemudian dijernihkan, kotorannya diendapkan, dan kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman,” ujarnya.

Selain fokus pada penanganan tanggap darurat, pemerintah juga mulai memasuki tahap pemulihan. Ia memastikan, pihaknya akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar yang rusak, hancur, atau hilang akibat banjir bandang dan longsor.

Kerusakan infrastruktur tersebut diketahui telah melumpuhkan aktivitas masyarakat dan perekonomian di sejumlah kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak.

“Selain pemerintah terus fokus menyelesaikan tanggap darurat bencana dan sambil masuk pada proses recovery atau rehabilitasi dan rekonstruksi, kami tentu fokus pada upaya perbaikan infrastruktur dasar,” ucapnya.

AHY juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa akibat bencana tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kini saatnya semua pihak bangkit bersama untuk memulihkan kondisi masyarakat.

Ia menambahkan, meski masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan setiap hari demi memberikan respons yang semakin optimal bagi masyarakat terdampak.

“Di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah ingin terus menjadi bagian yang menghadirkan solusi yang lebih baik dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Teddy menyebut hujan deras mengguyur wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, sejak 24, 25, dan 26 November. Banjir mulai terjadi pada tanggal 25 dan 26 November.

Menurut Teddy, pemerintah langsung turun ke lokasi bencana pada hari itu juga. Termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang terbang langsung dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Jadi semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana,” kata Teddy dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12).

Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera, imbuhnya.

Teddy juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga langsung berkomunikasi dengan kepala daerah setempat pada saat kejadian.

Ia mengatakan Prabowo langsung berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Selatan, hingga Bupati Tapanuli Tengah guna memastikan kondisi di lapangan.

“Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden bayang-bayang, bayang-bayang Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” kata dia.

Lalu pada 27 November, Teddy menyebut seluruh helikopter di Pulau Sumatera dikerahkan ke wilayah terdampak. Selain itu, bahkan helikopter dan pesawat dari Pulau Jawa juga dikirim ke Sumatera untuk ikut membantu.

“Dari Jawa ke Sumatra, helikopter itu butuh 13 sampai 15 jam terbangnya. Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ,” ucap dia.

Tak hanya itu, Teddy menyebut puluhan ribu personel gabungan TNI/Polri juga dikerahkan, bergerak melakukan evakuasi serta penanganan darurat.

“Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya,” ujarnya.

Purbaya menegaskan tidak ada kendala pembiayaan, baik untuk kebutuhan penanganan darurat saat ini maupun untuk anggaran tahun mendatang.

“Ada informasi yang dicek Presiden ke saya dan saya beri informasinya saya pikir sudah baik,” ucap Purbaya,Jumat 19 Desember 2025.

Purbaya menjelaskan, sejumlah informasi terkait bantuan bencana telah dicek dan diklarifikasi langsung kepadanya.

Hasilnya, pemerintah menyebut seluruh dukungan pendanaan telah disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Ia melanjutkan, untuk tahun depan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp60 triliun yang telah melalui proses penyisiran anggaran.

Sementara untuk tahun berjalan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp1,3 triliun.

Selain itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun dan pengajuan tersebut sudah masuk ke Kementerian Keuangan.

Ia menyebut dengan sisa cadangan yang masih tersedia serta pengajuan anggaran yang telah diproses, pendanaan penanganan bencana di Sumatera tidak menjadi persoalan.

“Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya ada di bank,” tandasnya.