“Semoga keadaan di Aceh kini sudah kembali aman dan terkendali, serta seluruh pihak terus menjaga kedamaian dan ketertiban bersama,” ujar Yusril saat ditemui di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai seluruh elemen masyarakat Aceh yang memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu bergandengan tangan untuk menyelesaikan berbagai tantangan serta memperbaiki kekurangan yang masih ada.

“Kami menghormati segenap unsur masyarakat Aceh yang tetap berdiri bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah tentu pula, kita akan bergerak bersama-sama guna mengatasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi, karena kemajuan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. []

Keputusan ini diambil setelah terjadinya kericuhan di Banda Aceh pada Sabtu, 15 Agustus.

“Hasil rapat telah disepakati bersama. Terkait Bendera Bulan Bintang, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh akan berkonsultasi bersama ke Kemendagri,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Minggu, 16 Agustus.

Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil pembahasan dalam rapat koordinasi Forkopimda Aceh.

Rapat dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, serta unsur terkait lainnya.

Kericuhan pecah di halaman Masjid Raya Baiturrahman saat acara zikir dan doa bersama memperingati Hari Damai Aceh ke-21.

Masalah bermula ketika sejumlah peserta mengibarkan Bendera Bulan Bintang di tiang utama masjid bendera yang dikenal identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Petugas keamanan awalnya meminta bendera tersebut tidak dikibarkan, namun permintaan itu tidak diindahkan.

Ketegangan pun memuncak hingga terjadi aksi saling lempar yang meluas ke jalan depan masjid.

Petugas akhirnya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.