Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium di zona 3 (Maluku dan Papua) tercatat Rp 16.801 per kilogram, lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 15.500 per kilogram.

Sementara itu, harga di zona 1 dan zona 2 sudah terkendali di bawah HET, masing-masing Rp 13.298 dan Rp 13.955 per kilogram.

“Memang di zona 3 masih cukup tinggi. Kami sudah mengirimkan tim untuk mengecek langsung ke lokasi-lokasi yang harga berasnya di atas normal,” ujar Amran di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Ia menepis anggapan bahwa tingginya harga disebabkan oleh kebijakan penyerapan gabah oleh Perum Bulog. Amran menjelaskan, Bulog hanya menyerap sekitar 8 persen dari total produksi gabah nasional, sementara 92 persen dikuasai oleh sektor swasta, sehingga pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga di pasar.

“Kalau dibilang Bulog penyebab harga naik, itu keliru. Pangsa Bulog kecil, sisanya di tangan swasta,” tegasnya.

Amran menilai lonjakan harga juga dipicu oleh praktik tengkulak yang mencari keuntungan berlebih. Fenomena ini, katanya, tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pada komoditas lain seperti minyak goreng.

Selain itu, Satgas Pangan masih menemukan peredaran beras oplosan yang tidak sesuai standar. Dari hasil penelusuran, 41 pelaku telah ditangkap, dengan nilai kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

“Standar beras premium itu maksimal 14 persen broken, tapi ada yang sampai 50 persen. Bahkan beras menir dijual seolah-olah premium, padahal harganya hanya Rp 8.000 per kilogram,” ungkapnya.

Meski demikian, Amran menyebut tren harga nasional mulai membaik. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, kini hanya 20 daerah yang masih mencatat harga di atas HET.

“Beberapa bulan lalu ada 59 kabupaten yang tinggi, sekarang tinggal 20. Artinya sudah ada perbaikan,” jelasnya.

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Pedagang Nakal

Mentan menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pedagang dan distributor yang menjual beras di atas harga yang telah diatur. Untuk beras premium, HET ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kilogram, sementara di beberapa pasar masih dijual sekitar Rp 15.900 per kilogram.

“Mulai hari ini, semua pedagang dan distributor wajib mengikuti ketentuan harga. Kalau melanggar, akan kami beri surat teguran, dan jika masih membandel, izinnya akan kami cabut,” tegas Amran.

DKP3 Kota Depok juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.

Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani, menjelaskan bahwa praktik oplosan yang umum ditemukan adalah pencampuran beras medium dan premium, yang berpotensi menurunkan mutu dan tidak sesuai dengan label kemasan.

“Yang terjadi biasanya beras medium dicampur dengan premium lalu dijual dengan harga tinggi. Secara kasat mata kadang memang sulit dibedakan, tapi masyarakat umum biasanya bisa tahu dari bentuk, rasa, dan tampilannya,” ujar Widyatidikutip dari berita.depok.go.id, Minggu (27/7/2025).

“Salah satu indikator sederhananya, semakin rendah kadar air dalam beras maka semakin baik daya simpannya,” lanjutnya.

Widyati menekankan bahwa dari sisi keamanan pangan, selama bahan yang digunakan adalah beras pangan, maka tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah pencampuran dengan bahan non-pangan atau beras yang diberi pemutih dan zat sintetis yang dapat membahayakan.

“Kalau hanya masalah mutu, dampaknya lebih ke penurunan kualitas dan ketidaksesuaian harga. Tapi kalau sampai menggunakan bahan pemutih atau sintetis, itu sudah masuk kategori berbahaya dan tentu akan di tindak,” tegasnya.

Meski belum ditemukan kasus di Depok, DKP3 akan meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi bersama Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Kota Depok.

Hal ini sejalan dengan arahan distribusi pangan terkait pengawasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada temuan di Depok. Tapi kami tetap akan melakukan pengawasan bersama Dagin. Kemarin juga ada arahan agar distribusi pangan turut mengawasi SPHP. Pengawasan kami fokus pada kesesuaian mutu, harga, dan isi kemasan,” jelasnya.

Widyati pun mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih beras sebelum membeli.

“Cara sederhana untuk membedakan, bisa dilihat secara visual. Kalau banyak butir patah, kemungkinan itu beras medium karena batas maksimalnya 25 persen. Sedangkan beras premium lebih banyak butir utuh, dengan standar maksimal butir patah 15 persen,” tambahnya.

Sebagai informasi, standar mutu beras premium telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 dan SNI 6128:2020.

Praktik pencampuran beras selama masih sesuai standar mutu diperbolehkan, namun yang melanggar hukum adalah mencampur beras subsidi SPHP dengan jenis lain untuk dijual sebagai beras premium.

“Kami akan terus berkoordinasi dan menyesuaikan dengan arahan pusat, terutama jika ada sidak pasar atau temuan terbaru dari kementerian. Masyarakat juga kami harap lebih teliti dan lapor jika menemukan ketidaksesuaian di pasar,” pungkas Widyati.

“Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” kata Presiden Prabowo saat meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih, di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Prabowo menegaskan tidak tinggal diam. Ia telah menginstruksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penindakan.

“Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana,” kata orang satu di Indonesia.

Prabowo mengungkapkan taksiran kerugian yang harus dialami oleh ekonomi Indonesia imbas tindakan nakal pengusaha beras. Ia menyebut negara alami kerugian sebesar Rp100 triliun setiap tahunnya.

“Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” bebernya.

Prabowo tidak terima atas kerugian yang disebabkan oleh sejumlah kelompok usaha. Ia mengingatkan tentang jerih payah negara dalam memungut pajak demi mengumpulan rupiah.

“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha,” kata Prabowo.

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan bersama Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian.

Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen secara kualitas, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp99 triliun per tahun.

“Ini seperti menjual emas 18 karat tapi dibilang 24 karat. Padahal harganya jelas beda. Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun,” kata Amran, yang dikutip Senin (14/7/2025).

Menurut Amran, berbagai merek tersebut tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, dan labelisasi yang seharusnya. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg.

Sebagai informasi, beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, namun tidak sesuai dengan isi sebenarnya.

Berikut daftar Merek Beras yang Diduga Dioplos:

Sania, Sovia, Fortune, dan Siip – diproduksi oleh Wilmar Group.
Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Setra Pulen – milik Food Station Tjipinang Jaya.
Raja Platinum, Raja Ultima – milik PT Belitang Panen Raya.
Ayana – diproduksi oleh PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Merek-merek ini disebut sebagai contoh dari 212 merek beras yang akan diumumkan secara resmi dan bertahap kepada publik. Beberapa di antaranya bahkan sudah ditarik dari peredaran oleh sejumlah ritel modern karena viral di media sosial.