beras – Eranasional.com

Bapanas Uji Ulang 40 Merek Beras Fortifikasi, Ancam Cabut Izin Melanggar

Rio Anthony — Mon, 10 Aug 2026 23:39:16 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah tegas dengan memeriksa total 40 izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk produk beras bernutrisi atau beras fortifikasi.

Pengetatan pengawasan ini bertujuan menjamin kepatuhan legalitas, kesesuaian nilai gizi pada kemasan, hingga keabsahan klaim kesehatan yang dipublikasikan produsen.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencabutan izin edar akan langsung diberlakukan bagi merek yang terbukti melanggar aturan.

“Langkah ini diambil guna melindungi masyarakat dari dugaan praktik penipuan beras fortifikasi palsu yang tak hanya membohongi konsumen, tetapi juga berpotensi memicu kerugian ekonomi masyarakat hingga Rp71 triliun tiap tahunnya,” tegas Amran.

Perluasan Sampel dan Pengecekan Legalitas

Pengawasan ini merupakan tahap lanjutan dari uji sampel awal terhadap 15 produk.

Memasuki Agustus 2026, jumlah sampel yang dihimpun Bapanas melonjak hingga melebihi 100 sampel dari delapan produsen terdaftar di Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT).

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Sutanto, menjelaskan bahwa audit dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Jika dijumpai beras beredar tanpa rekam data resmi di SIPSAT, produk tersebut langsung dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum,”jelas Sutanto.

**Penindakan Klaim Berlebihan (Overclaim) dan Uji Klinis**

Selain masalah legalitas, pemerintah turut menyoroti maraknya klaim nutrisi berlebihan (overclaim)—seperti klaim beras organik, bebas gula, tanpa kolesterol, tinggi serat, hingga indeks glikemik (GI) rendah.

Bapanas menegaskan seluruh klaim keunggulan pangan wajib dibuktikan secara ilmiah.

Khusus label indeks glikemik rendah, produsen wajib melalui pengujian klinis ketat yang melibatkan sedikitnya 10 responden manusia untuk mengukur perubahan kadar gula darah.

“Suatu produk baru sah menyandang predikat GI rendah jika angkanya berada di bawah rentang 55,”tutur Sutanto

Pembuktian ini sangat krusial agar konsumen dengan kondisi kesehatan khusus, seperti penderita diabetes, tidak terkelirukan oleh klaim yang salah.

Langkah pemeriksaan ketat ini dipicu oleh temuan inspeksi Bapanas di Jakarta pada akhir Juli 2026.

Kala itu, dari 15 sampel beras khusus yang diuji di laboratorium, sebanyak 80 persen di antaranya terbukti memiliki kandungan gizi yang tidak cocok dengan label kemasan.

Di samping klaim yang tak sesuai, petugas juga mendapati ketidakwajaran harga. Beberapa merek beras fortifikasi dipasarkan jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium mencapai rentang Rp22.000 hingga Rp42.000 per kilogram meski nyatanya miskin kandungan vitamin.

Atas temuan anomali harga dan penyimpangan kadar gizi ini, pihak berwenang membuka peluang untuk membawanya ke ranah penyidikan hukum.

Sebagai informasi, seluruh beras fortifikasi produksi domestik wajib mengantongi izin PSAT.

Penerbitan izin ini dikelola bersama oleh Bapanas, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dan dikeluarkan secara resmi oleh gubernur via Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat provinsi. []

Ekspor Beras Indonesia Capai 500 Ribu Ton, Pasar Timur Tengah Mulai Dibidik

Aditya — Tue, 19 May 2026 12:49:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah mulai menyiapkan langkah ekspor beras ke sejumlah negara sahabat seiring meningkatnya stok cadangan pangan nasional yang dinilai cukup aman hingga akhir tahun. Sedikitnya 500 ribu ton beras telah dicadangkan untuk memenuhi potensi permintaan dari beberapa negara, mulai dari kawasan Asia Tenggara hingga Timur Tengah.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini tengah menjajaki sejumlah kerja sama ekspor dengan negara-negara yang membutuhkan pasokan beras dari Indonesia. Negara tujuan yang disebut antara lain Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, hingga Aljazair.

Menurut Sudaryono, kebutuhan beras dari negara-negara tersebut mulai meningkat di tengah kondisi pangan global yang masih menghadapi tekanan akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan konflik geopolitik di sejumlah kawasan dunia. Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai salah satu negara pemasok beras di kawasan.

“Ada sekitar 500 ribu ton yang kita cadangkan untuk kebutuhan ekspor. Ada Malaysia, kemudian Papua New Guinea, terus ada juga Timor Leste, termasuk Aljazair juga,” kata Sudaryono di kompleks parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Selain negara-negara tersebut, pemerintah juga mulai membidik pasar Timur Tengah, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras jamaah haji dan umrah. Menurut Sudaryono, peluang pasar di kawasan tersebut cukup besar karena jutaan jamaah dari berbagai negara datang setiap tahun ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah.

Ia mengatakan Indonesia sebelumnya sudah mengirimkan bantuan dan pasokan beras ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Salah satunya sekitar 10 ribu ton beras yang dikirim ke Palestina serta sekitar 2 ribu ton beras ke Arab Saudi.

Pemerintah berharap ke depan beras asal Indonesia tidak hanya dikonsumsi oleh jamaah asal Indonesia selama musim haji dan umrah, tetapi juga digunakan oleh jamaah dari negara lain. Hal itu dinilai bisa membuka pasar ekspor baru yang lebih luas bagi produk pangan nasional.

“Ke depan kita berharap bukan hanya orang Indonesia yang mengonsumsi beras selama musim haji dan umrah, tapi juga negara lain yang melaksanakan umrah dan haji mengonsumsi beras dari Indonesia,” ujarnya.

Produksi Beras Indonesia Melimpah, Malaysia Ajukan Impor Besar-besaran

Aditya — Thu, 14 May 2026 21:42:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Malaysia disebut berencana mengimpor beras dari Indonesia dalam jumlah besar di tengah meningkatnya produksi dan cadangan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Malaysia telah menyampaikan minat untuk membeli hingga 500 ribu ton beras dari Indonesia sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan negeri jiran tersebut.

Permintaan tersebut muncul ketika posisi stok beras nasional Indonesia berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyebut kondisi ini menjadi indikator kuatnya ketahanan pangan nasional sekaligus menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam perdagangan beras dunia.

“Nah, ini ada saudara kita dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton,” ujar Amran di Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Amran, rencana pembelian itu akan dibahas lebih lanjut dalam agenda pertemuan berikutnya antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Ia menilai permintaan tersebut menunjukkan Indonesia kini mulai dipandang sebagai negara dengan kapasitas produksi pangan yang kuat di kawasan Asia Tenggara.

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Namun dalam dua tahun terakhir, pemerintah mengklaim berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan nasional.

Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut bahkan membuat kapasitas gudang Perum Bulog penuh sehingga pemerintah harus menambah fasilitas penyimpanan baru untuk menampung hasil produksi petani.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan produksi nasional yang didukung berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), hingga United States Department of Agriculture (USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 34,6 juta ton dengan surplus mencapai 4 juta ton.

“Produksi kita naik signifikan dan stok kita juga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Amran.

Harga Beras Jadi Sorotan, Pemerintah Klaim Masih Sesuai HET

Aditya — Fri, 08 May 2026 09:22:40 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhirnya buka suara terkait sorotan publik mengenai harga beras yang dinilai masih mahal meski pemerintah mengklaim stok beras nasional dalam kondisi melimpah. Pernyataan tersebut disampaikan Amran di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok yang hingga kini masih relatif tinggi di sejumlah daerah.

Menurut Amran, persoalan harga beras tidak dapat dilihat hanya dari sisi konsumen semata. Ia menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan petani sebagai pihak yang berada di sektor hulu pangan nasional.

Dalam keterangannya, Amran menyoroti rendahnya pendapatan petani Indonesia yang dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan profesi lain. Ia menyebut rata-rata penghasilan petani saat ini hanya sekitar Rp37 ribu per hari.

“Nah sekarang rokok juga harganya Rp40 ribu, mahal mana? Kenapa you tidak protes harga rokok mahal?” kata Amran saat ditemui di kediaman pribadinya, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai ucapan Amran sebagai bentuk pembelaan terhadap petani, sementara sebagian lainnya menilai pemerintah tetap perlu memastikan harga beras terjangkau bagi masyarakat kecil.

Amran menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 115 juta petani yang selama ini masih menghadapi tantangan ekonomi cukup berat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menjaga harga pangan tetap stabil di tingkat konsumen, tetapi juga memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak dari hasil produksi mereka.

Ia menegaskan bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kesejahteraan petani bukan perkara mudah. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga harga beras agar tetap berada dalam batas yang terkendali tanpa merugikan salah satu pihak.

“Jadi kita stabilkan, kita jangan pakai rasa mengelola negara, jangan pakai rasa memberi opini tapi ratio,” ujar Amran.

Pemerintah Pastikan Impor Beras AS Hanya 1.000 Ton dan Bukan Beras Medium

Aditya — Wed, 04 Mar 2026 21:11:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa rencana impor beras dari Amerika Serikat dengan kuota lebih dari 1.000 ton per tahun bukanlah beras konsumsi umum, melainkan beras khusus seperti jenis basmati. Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait komitmen perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka kesepakatan tarif resiprokal.

Menurut Amran, volume impor tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan ketersediaan cadangan beras nasional yang saat ini berada di level tinggi. Ia menyebut stok beras yang dikelola Perum Bulog hampir mencapai 4 juta ton. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan bahwa impor beras khusus dari Negeri Paman Sam tidak akan mengganggu program swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah.

Amran menjelaskan bahwa beras basmati memiliki segmen pasar tersendiri, terutama untuk kebutuhan hotel, restoran tertentu, hingga konsumsi wisatawan mancanegara dan investor yang terbiasa dengan karakteristik beras tersebut. Ia mencontohkan preferensi rasa dan tekstur beras yang berbeda-beda sesuai latar belakang konsumen.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia secara umum lebih familier dengan beras lokal seperti varietas Inpari atau beras Cianjur yang dikenal pulen.

Ia menekankan bahwa impor tersebut bukanlah beras medium yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, tidak tepat jika kebijakan ini dikaitkan dengan potensi melemahnya harga gabah petani atau beras lokal. Pemerintah tetap memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri, terutama pada saat musim panen raya.

BPS Beberkan Penyebab Kenaikan Garis Kemiskinan, Beras dan Rokok Teratas

Aditya — Thu, 05 Feb 2026 14:39:55 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa beras dan rokok masih menjadi faktor utama yang membentuk Garis Kemiskinan (GK) di Indonesia. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Angka tersebut meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 7,76 persen dibandingkan September 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat agar tidak dikategorikan miskin.

“Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi seseorang dalam satu bulan,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan tersebut.

BPS membagi komponen Garis Kemiskinan menjadi dua, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dari hasil perhitungan, peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Pada September 2025, kontribusi GKM terhadap GK tercatat sebesar 73,81 persen di wilayah perkotaan dan bahkan lebih tinggi di perdesaan sebesar 76,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi beban utama pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah.

“Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan, pada umumnya hampir sama,” kata Amalia.

Mentan Ungkap 212 Merk Beras Tak Sesuai Standar

Angie — Wed, 30 Jul 2025 14:51:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian menetapkan 212 merek beras tidak memenuhi standar. Temuan itu berdasar dari penelusuran yang dilakukan pemerintah, salah pelanggaran standar mutu yang ditemukan ialah adanya kondisi beras dengan kandungan patahan (broken) hingga 50 persen.

“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Dia memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Amran.

Dia menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto proses penegakan hukum harus berjalan. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” ujar Amran.

Kejagung Sebut Pengoplosan Beras Masuk Tindak Pidana Korupsi

Angie — Sat, 26 Jul 2025 10:15:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan terkait pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengatakan kasus itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

“(Pengusutan) ada di bawah Gedung Bundar (Kejagung), kan kewenangannya terkait dengan tindak pidana korupsi dan perekonomian,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).

Anang mengungkapkan, pihaknya masih menelusuri perkara itu. Koordinasi dengan Mabes Polri dan pihak terkait dimaksimalkan agar tidak ada benturan dalam pengusutan kasus.

“Memang indikasi sangat kuat ke sana (tindak pidana korupsi), nanti pelaksanaannya tetap berkoordinasi, berkomunikasi, dengan tim dari Satgas Pangan Mabes Polri, dan juga dari Gugus Ketahanan Pangan dari TNI,” ucap Anang.

Sebelumnya, Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.

Sepanjang Tahun 2024 Bulog Serap 882 Ribu Ton Beras dari Petani

Angie — Sun, 22 Sep 2024 11:35:20 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan sejak awal tahun hingga pertengahan September 2024 ini, Perum Bulog telah menyerap 882 ribu ton beras dari hasil panen petani.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2023, di mana pada periode yang sama tahun lalu, serapan beras dalam negeri hanya mencapai 803 ribu ton.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan Bulog telah ditugaskan untuk tambahan penyerapan beras dalam negeri sampai 600 ribu ton sampai akhir 2024.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Perum Bulog, Holding BUMN IDFood, dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam rapat koordinasi itu, pihak-pihak di atas membahas upaya mencapai sinergi dalam mengelola ekosistem pangan nasional, dari hulu sampai hilir.

“Jadi kita bicara secara end to end. Produksi di hulu ditingkatkan, hilirnya pun kita siapkan,” tutur Arief.

Untuk tahun depan, Kementan sendiri memprediksi produksi beras akan melimpah tahun depan, yakni 32,29 juta ton. Dalam menghadapi hal itu, Arief menilai pemerintah harus mempersiapkan sarana pengering gabah alias dryer.

“Dryer juga penting disiapkan, karena tahun depan saat produksi beras oleh Kementan berlimpah, kita perlu dryer,” tutur Arief.

Dalam rapat koordinasi itu, Arief juga menyinggung program makan siang gratis alias makan bergizi gratis (MBG) besutan presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.

Menurutnya, seluruh entitas terkait harus mempersiapkan diri demi memastikan kecukupan bahan pangan untuk program tersebut.

“BUMN pangan harus selaras dengan yang dikerjakan Kementan. Kemudian selama ini dari input sampai hilir semuanya sudah ada dan akan bertambah dengan Badan Gizi Nasional melalui program MBG (Makan Bergizi Gratis),” pungkas Arief.

Pemerintah Masih akan Impor beras Hingga Agustus 2024, Ini Penyebabnya

Rio Anthony — Fri, 30 Aug 2024 13:57:10 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia masih aan Impor beras. Hal itu disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Kata dia, Indonesia berencana mendatangkan kembali beras impor sebanyak 900 ribu ton hingga akhir 2024.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras impor dalam rangka menjaga stok pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilisasi harga pangan di tengah masyarakat.

Hal tersebut juga sekaligus mendukung program Presiden untuk kembali menyalurkan bantuan pangan hingga akhir tahun mendatang.

“Masih ada yang memang harus disiapkan, yang terakhir itu sekitar 900.000 ton yang belum dieksekusi (impor beras),” ujar Arief di Istana Presiden, Jumat (30/8/2024), dikutip dari Okezone.

Kata Arief, saat ini stok beras di dslam negeri sebanyak 1,34 juta ton.

Jumlah tersebut belum termasuk penugasan Pemerintah kepada BUMN Pangan, Bulog sebanyak 600 ribu ton untuk pengadaan beras dari dalam negeri.

“Tiga bulan terakhir ini produksinya di atas kebutuhan nasional 2,5 juta ton,” tambahnya.

Arief juga menyebutkan target pengadaan beras pemerintah lewat impor pada tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

Meski demikian, akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk menyerap beras yang diproduksi petani lokal.

“Masih ada kan kuota impor 2024 3,6 juta ton. Nanti sambil kita lihat, pokoknya fokusnya hari ini adalah peningkatan produksi dalam negeri,” jelasnya.

Arief sempat menjelaskan harga beras impor untuk 3 juta ton sebesar Rp30 triliun.

Sehingga untuk memenuhi kuota impor tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton, diperlukan anggaran lebih dari Rp 30 triliun

Menurutnya, kebijakan impor beras sendiri diambil sebagai respon atas kurangnya produksi beras para petani lokal.

Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja penggilingan-penggilingan padi yang ada di daerah.

Arief menyebut, saat ini setidaknya ada 169 ribu penggilingan padi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Namun kapasitas produksinya hanya sekitar 20 – 30%. Hal tersebut lantaran susahnya mencari gabah karena produksinya kurang.

“Jangan kita bicara importasi terus, importasi itu hanya mengganjal, kita tidak bangga melakukan importasi. Kita dorong faktor produksi seperti pupuk, luas lahan tanam, itu ada di Kementerian Pertanian,” pungkas Arief. []

Megawati Kritik soal Tambang Bandingkan dengan Ketersediaan Beras

Angie — Wed, 31 Jul 2024 04:55:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut mengomentari urusan tambang yang belakangan heboh karena dibagikan ke ormas. Kata Megawati, yang penting bukan soal tambang tapi pangan.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya saat Mukernas Perindo di Jakarta Concert Hall, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (30/7/2024).

“Lah kalau nanti terjadi juga mau diserang lagi karena negara kita ini memang luar biasa resources-nya, orang urusan tambang aja sekarang pada heboh. Woh mau nyari tambang, mau nyari tambang,” kata Megawati.

“Saya tuh sampai bilang sama temen-temen. makanno (pangano) tambang iku, nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye,” imbuh dia.

Menurutnya saat ini dunia juga sedang ketar-ketir terkait ketersediaan beras. Katanya, Indonesia harus ekstra waspada.

“Apa negara sekarang kalau ndak percaya sama saya. Negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan (ekspor) karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya ke mana,” tutur dia.

Mega menambahkan, PDIP sudah dari tahun ke tahun mengeluarkan instruksi untuk rakyat dan petani semakin galak menanam tanaman selain padi sebagai pengganti beras.

“Kalau nanti enggak ada jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya. Bahwa kalau kemudian itu jadi terus kita bingung mau cari ke mana,” tutupnya.

Bapanas Sebut Tingginya Harga Gabah dan Beras Dipengaruhi Biaya Produksi

Angie — Mon, 03 Jun 2024 10:20:16 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa biaya produksi menjadi faktor penyebab tingginya harga gabah dan beras di masyarakat.

“Tingginya harga gabah dan beras di masyarakat disebabkan oleh besaran biaya produksi yang antara lain mencakup biaya sewa lahan, upah tenaga kerja, pupuk, dan lain sebagainya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Untuk itu, lanjut Arief, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan guna mewujudkan kewajaran harga di setiap tingkatan baik produsen, pedagang, maupun masyarakat dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan kondisi kekinian.

“Sebagaimana telah disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) tingginya HET beras memang disesuaikan dengan biaya produksi sehingga pemerintah dapat menjamin keseimbangan dan kewajaran harga di seluruh tingkatan,” jelas Arief.

Bapanas juga berupaya menjaga harga gabah di tingkat petani dengan memberlakukan fleksibilitas kepada Perum Bulog untuk harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp5.000 per kg.

“Kita harus bisa memaklumi dan terus mendukung petani agar dapat terus berproduksi,” ucap Arief.

Pemerintah melalui Bapanas kembali memperpanjang relaksasi HET beras medium dan premium, sembari menunggu adanya regulasi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) mengenai hal itu.

“Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan pada hari ini sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) sebagai perubahan Perbadan 7 tahun 2023 terbit,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (2/6).

Ia menyampaikan kebijakan itu diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradisional serta ritel modern di seluruh Indonesia.

Melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada pemangku kepentingan perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Besaran relaksasi HET beras premium sesuai wilayah, untuk Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kilogram (kg) dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Kemudian untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg. Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Maluku relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.800 per kg. Kemudian Papua relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.800 per kg.

Sementara untuk beras medium, relaksasi HET untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Kemudian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg.

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg. Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.

Berikutnya, untuk wilayah Maluku relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg. Terakhir, untuk wilayah Papua relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg.

HET Diperpanjang, Jadi Biang Kerok Harga Beras Masih Mahal

Angie — Sun, 02 Jun 2024 06:00:45 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali memperpanjang masa relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium, 31 Mei lalu. Berdasarkan keputusan ini, pemerintah berarti masih mempertahankan beras pada harga yang masih tinggi.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, relaksasi HET beras premium dan beras medium berlaku hingga terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Berdasarkan aturan tersebut, relaksasi tetap menaikkan HET beras premium dari Rp13.900 menjadi Rp14.900 per kg pada wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Sedangkan, HET beras medium pada wilayah tersebut masih naik dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kg.

Angka yang sama ditetapkan pada HET beras premium dan beras medium di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Pada wilayah 2 yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung; HET beras premium masih naik dari Rp14.400 menjadi Rp15.400 per kg. HET beras medium naik dari Rp11.500 menjadi Rp13.100 per kg.

Angka yang sama juga ditetapkan pada HET beras premium dan beras medium di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Sedangkan wilayah Maluku dan Papua, pemerintah menetapkan HET beras premium masih lebih tinggi dari Rp14.800 menjadi Rp15.800 per kg. Sedangkan HET beras medium naik dari Rp11.800 menjadi Rp13.500 per kg.

Sebelumnya, pemerintah sudah beberapa kali memperpanjang relaksasi peningkatan HET beras premium dan beras medium. Hal ini terjadi saat memperpanjang pada 23 Maret, 24 April, hingga 31 Mei lalu.

Jokowi Pastikan Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan Nasional

Angie — Mon, 13 May 2024 15:34:54 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi impor beras melalui Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional.

Saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen.

“Enggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang darimana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Nah itu tidak mudah,” kata Presiden Jokowi berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni, dan diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden menjelaskan bahwa inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global.

Jokowi Pertahankan HET Beras di Angka Rp 14.900

Angie — Wed, 24 Apr 2024 15:52:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui perpanjangan waktu relaksasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (24/4/2024).
S

Sebelumnya kenaikan HET beras premium sudah diperpanjang sebanyak 2 kali, yakni sejak 10 Maret – 23 Maret dan 23 Maret hingga 23 April 2024. Sehingga HET beras premium tetap naik dari Rp 13.900 menjadi Rp 14.900 per kg. Seperti diketahui relaksasi atau menaikkan HET beras premium dilakukan pemerintah untuk memancing pelaku usaha melepas beras ke pasar, agar pasokan berlimpah di konsumen.

Arief mengatakan presiden memberikan izin untuk memberikan fleksibilitas harga untuk beras premium. Sehingga diputuskan untuk melakukan perpanjangan.

“Jadi ada fleksibilitas harga antara tanggal 10 sampai dengan yang kemarin tanggal 23 (April). Untuk itu hari ini kita akan melakukan perpanjangan sampai 31 Mei tahun ini,” kata Arief, kepada wartawan.

Meski dengan catatan untuk melakukan harmonisasi beberapa peraturan badan. Sehingga angka HET beras premium saat selama satu bulan ke depan mencapai Rp 14.900.

“Khusus yang medium kita akan diskusikan lagi angkanya kurang lebih sekitar Rp 12.000 – Rp 12.500,” kata Arief.

Arief mengatakan saat ini penyesuaian ini memang harus dilakukan. Terlebih saat ini input beberapa komoditas strategis meningkat.

“Jad kita semua percaya bahwa peningkatan produksi akan berbanding dengan kesejahteraan petani dan peternak,” kata Arief.