“Saya pastikan juga kan katanya ada uang ke pemprov. Saya pastikan Pemprov Jabar itu hanya menerima uang sewa aja, yang sesuai aturan,” tegas Bey di Bandung, Rabu 29 Januari 2025 dilansir dari Antara.

Ia menambahkan, pihaknya akan menindak apabila ada oknum yang menerima uang di luar aturan yang seharusnya.

“Kalau ada oknum yang memang menerima, kami akan proses untuk dipecat. Itu sudah komitmen kami,” tegasnya.

Adapun sebelumnya, Pemprov Jawa Barat memang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), tetapi hanya untuk pengelolaan lahan darat.

Pemprov Jawa Barat juga menyatakan tiga kali menolak pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) perusahaan itu.

Menurut Bey, penolakan pengajuan PKKPRL ini dilakukan karena tidak memenuhi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Sebelum UUCK (Undang-Undang Cipta Kerja) itu (PKKPRL) adanya di provinsi dan kami menolaknya. Dan setelah terbit UUCK tetap mengajukan karena perlu rekomendasi (provinsi), tapi tetap kami tolak juga sebetulnya karena tak memenuhi aturan RTRW,” katanya.

Bey mengaku heran dengan adanya sertifikat atas ruang laut yang dimiliki PT TRPN karena perjanjian yang dilakukan dengan pemprov adalah untuk pengelolaan lahan darat.

Ia juga menyatakan telah menegur pihak PT TRPN atas pelanggaran ruang laut yang terjadi di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Adapun pagar laut yang dibangun di wilayah tersebut saat ini telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). []

JAKARTA, Eranasional.com- Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan pengadaan tanah untuk rumah kediaman Presiden RI Joko Widodo di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

“Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan pengadaan tanah untuk rumah kediaman bagi Pak Jokowi yang berlokasi di kawasan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,” ujar Bey.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, kata dia, Negara menyediakan sebuah rumah kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 disebutkan bahwa mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan rumah sebanyak satu kali, termasuk yang menjalani masa jabatan lebih dari 1 periode.

Dalam penyediaan rumah kepada Presiden Jokowi, kata Bey, sebetulnya sesuai dengan ketentuan, rumah tersebut dapat diperoleh setelah menyelesaikan periode pertama jabatan Presiden RI (2014—2019). Perencanaan selama 3 tahun sebelum masa jabatan berakhir, yaitu pada tahun 2017, sedangkan untuk pembangunannya dapat dilaksanakan 2 tahun sebelum masa jabatan berakhir, yakni pada tahun 2018.

Tetapi, menurut Bey, saat itu Presiden Jokowi menolak. Baru pada bulan Oktober 2022, Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan pengadaan tanah untuk rumah kediaman bagi Jokowi di Kecamatan Colomandu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

“Jadi, sekali lagi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyediaan rumah kediaman tersebut diberikan tidak hanya kepada Pak Jokowi, tetapi juga kepada semua mantan presiden dan mantan wakil presiden,” kata Bey.